13 Hal Ilmiah yang Menandakan Kamu Sedang Jatuh Cinta! (Bagian 1)
Jul 15, 2016
13 Hal Ilmiah yang Menandakan Kamu Sedang Jatuh Cinta ( Bagian 2)
Jul 18, 2016

Urbanisasi Pasca Lebaran: Positif atau Negatif?

Urbanisasi via primaradio.co.id

Urbanisasi via primaradio.co.id

Urbanisasi via primaradio.co.id

Perempuan muda itu berdiri di pinggir jalur Pantura Lohbener, Kabupaten Indramayu. “Saya mau pergi ke Jakarta,” ujar perempuan yang mengaku bernama Evi itu. Dia berasal dari salah satu desa di Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu. Gadis yang lulus SMA setahun lalu itu menuturkan, nekat pergi ke Jakarta karena mengikuti ajakan saudaranya yang telah lebih dulu bekerja di Jakarta. Dia bertemua dengan saudaranya yang pulang kampung saat Idul Fitri. Saudaranya berjanji mencarikannya pekerjaan di Jakarta. Meski tak tahu pasti pekerjaan apa yang akan dijalaninya, dia sudah bertekad untuk bekerja apapun demi meraup rupiah. Evi mengaku tak memiliki keahlian apapun. Dia juga belum sempat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), apalagi kartu kuning sebagai syarat pencari kerja. Ia tak sendiri. Dia pergi bersama dua orang tetangganya yang juga bermimpi untuk meraih sukses di Ibu Kota. (Republika, 12 Juli 2016)

Kisah Evi dan teman-temannya yang nekat menjajal Ibu Kota diatas mungkin hanya potret kecil dari urbanisasi seusai libur Lebaran. Jakarta dan berbagai kota besar lainnya menjadi magnet bagi orang-orang yang bermimpi untuk mendapatkan kesuksesan yang tidak bisa diperoleh di kampung halaman. Berbekal tekad dan bantuan saudara, mereka yang sebenarnya belum memiliki persiapan dan modal apapun untuk bekerja di kota besar, mencoba meraih peruntungan meskipun tidak ada tujuan pekerjaan yang jelas. Ironisnya, Evi dan teman-temannya juga belum melengkapi kepentingan administrasi seperti KTP dan Kartu Kuning, sehingga kondisi mereka sangat rawan jika telah menetap di kota besar nanti.

Arus urbanisasi pasca Lebaran memang telah menjadi fenomena yang biasa dari tahun ke tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mencatat, urbanisasi selalu terjadi seusai Lebaran. Kepala Dukcapil DKI Edison Sianturi mengatakan, dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah pendatang mencapai 58.700 orang per tahun. Sedangkan, dalam data tahun lalu, pendatang sekitar 70.500 orang. Dia belum bisa memprediksi jumlah pendatang pasca Lebaran tahun ini karena proses mudik masih berlangsung.

Pendataan pendatang baru dapat dirampungkan pada 10 hari setelah Lebaran. Sebab, saat ini puncak arus balik sebagai pintu kedatangan pendatang terbagi dua, yaitu Sabtu (9 Juli) dan Sabtu (16 Juli). Sehingga, masih ada kemungkinan jumlah pendatang baru akan semakin meningkat sampai dengan 10 hari setelah Lebaran.

Pemerintah Daerah bukan tidak memperhatikan masalah urbanisasi ini. Pemerintah Kabupaten Indramayu misalnya, telah berupaya maksimal untuk menekan jumlah penduduknya yang bermigrasi ke Jakarta. Namun warga Indramayu banyak menilai jika kehidupan di kota besar akan lebih menjanjikan. Mereka pun akhirnya memilih merantau dan bekerja sesuai keahlian masing-masing seperti menjahit, berdagang, dan tukang cuci.

Di Jakarta sendiri, pemerintah sudah bersiap dengan adanya fenomena urbanisasi ini karena hal ini sulit dihindari dan selalu terjadi tahun ke tahun. Salah satunya, pemerintah DKI Jakarta berencana untuk menerapkan uang jaminan bagi pendatang pada tahun ini. Jika jadi diterapkan, pendatang diwajibkan membayar uang jaminan yang nantinya uang itu digunakan untuk memulangkan mereka kalau gagal mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Namun, ini masih sebatas wacana.

Gubernur Ahok menyatakan, pendatang dari daerah yang ingin menetap di Jakarta sebenarnya tak masalah. Ahok menyarankan agar pendatang baru tinggal di rumah keluarganya sehingga tidak tinggal di sembarang tempat seperti tinggal di tanah milik negara. Pendatang baru juga harus memperhatikan syarat tak tertulis agar bisa menetap di Ibu Kota, yaitu harus mempunyai kemampuan khusus agar bisa mendapatkan pekerjaan. Ahok bahkan menegaskan jika pemerintah DKI Jakarta akan mengusir warga pendatang baru yang tidak memiliki pekerjaan jelas dan mendirikan bangunan di tanah milik negara karena mereka akan membebani negara.

Untuk menghadapi arus urbanisasi pasca Lebaran ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta juga akan menggelar Operasi Bina Kependudukan yang ditujukan kepada para pendatang baru di wilayah Ibu Kota. Konsep Operasi Bina Kependudukan tersebut lebih kepada pendekatan sosialisasi dan pendataan sehingga keberadaan pendatang dapat diketahui persebarannya di Jakarta. Jika ternyata tinggal di daerah-daerah terlarang seperti bantaran kali, pinggir rel kereta api dan jalur hijau yang merupakan tanah milik negara maka akan diberi peringatan dan ditertibkan.

Dinas Sosial DKI Jakarta juga akan mengumpulkan petugas lapangan setiap kecamatan di lima wilayah kota, untuk mengantisipasi pendatang baru yang rentan menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) baru. Kelompok PMKS diantaranya adalah gelandangan, pengemis, pengamen, hingga menjadi manusia gerobak. Menurut Kepala Dinsos DKI Jakarta, Masrokhan, pendatang baru yang rentan menjadi PMKS biasanya tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki saudara, tidak memiliki tempat tinggal, sehingga tidak memiliki jaminan untuk bisa bertahan di Jakarta.

Pendatang baru yang tidak mampu bertahan di Jakarta dan tidak punya ongkos pulang akan masuk kategori orang terlantar. Mereka akan dipulangkan ke daerah asalnya agar tak jadi masalah sosial di Jakarta. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gubernur Ahok yang secara tegas mengemukakan bahwa setiap pendatang baru yang menempati tanah milik negara, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki identitas jelas, dan berpotensi akan menjadi masalah sosial di Ibu Kota, akan dipulangkan ke daerah asalnya agar tidak membebani pemerintah DKI Jakarta.

Ketegasan pemerintah DKI Jakarta untuk memulangkan warga pendatang baru Jakarta yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal ini didukung oleh ahli sosial, salah satunya sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah. Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar menyebut kehadiran pendatang yang tak mempunyai keterampilan dan tempat tinggal hanya menjadi beban Jakarta. Musni menyatakan sebenarnya motivasi warga daerah merantau ke Jakarta adalah membawa harapan bisa memperbaiki kesejahteraan hidup.

Namun hal itu hanya dapat terwujud kalau pendatang memiliki keterampilan khusus yang mendatangkan dampak positif bagi Jakarta. Jika warga pendatang baru memiliki keterampilan maka dapat bekerja sehingga justru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Namun untuk mencapai hal ini, perlu adanya dukungan dari pemerintah seperti pemberian modal, penyediaan tempat usaha, pengadaan jaringan, dan lain-lain.

Kesiapan warga pendatang yang didukung bantuan pemerintah Jakarta inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Namun sebaliknya, jika tidak memiliki keterampilan apapun dan bahkan tidak memiliki kelengkapan administrasi yang jelas, justru berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti munculnya tempat tinggal liar di bantaran sungai atau kolong jembatan. Para pendatang baru tanpa keterampilan akan cenderung bekerja di sektor informal. Misalnya, perempuan akan menjadi pembantu rumah tangga.

Adanya arus urbanisasi ini memang dapat berpotensi menjadi hal yang positif atau negatif. Berpotensi positif jika kesiapan warga pendatang dan dukungan pemerintah saling berjalan beriringan. Namun berpotensi negatif jika warga pendatang tidak siap dan pemerintah tidak memberikan dukungan yang sesuai. Menurut Zulham dan Gunawan (1992) dalam Darmajanti dan Starlita (2012), ada dua kekhawatiran tentang migrasi dari desa ke kota, yakni adanya sejumlah dampak negatif dari banyaknya migran yang masuk ke kota, seperti munculnya daerah kumuh. Juga ada kekhawatiran akan adanya gangguan stabilitas produksi pangan.

Arus migrasi yang tinggi dari desa ke kota ini menunjukkan adanya gaya tarik-dorong antara kota dan desa. Motivasi ekonomi merupakan dasar bagi masyarakat desa untuk keluar dari desanya. Selain faktor-faktor tersebut, alasan lain yang menjadi landasan penduduk desa untuk bermigrasi adalah daya serap lapangan kerja di sektor informal yang sangat elastis tersedia di kota. Banyak ragam pekerjaan sektor informal di perkotaan yang dapat dimasuki secara mudah oleh kaum pendatang ini, meskipun tidak terlalu signifikan bagi perubahan kualitas hidup mereka yang diharapkan membaik.

Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, buruh bangunan, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima, merupakan jenis pekerjaan yang umumnya digeluti migran. Seperti yang telah dikemukakan Kepala Dinsos Jakarta, bahwa pada umumnya warga pendatang baru yang tidak memiliki keterampilan akan menjadi pekerja di sektor informal. Sehingga sektor informal akan tumbuh subur di Ibu Kota.

Adanya jumlah penduduk kota yang cukup tinggi ini membawa kota pada berbagai macam permasalahan, terutama jika dihadapkan pada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan penduduknya dan kepastian daya dukung geografis serta ekonomi kota itu sendiri. Keterbatasan kerja pada sektor formal mendorong mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan keterampilan untuk bekerja pada sektor lain dalam perekonomian kota, yakni sektor informal.

Selain sektor informal, juga terdapat bentuk aktivitas perekonomian lain yang banyak dijalankan oleh kaum miskin kota, yakni produksi subsistensi, yakni kegiatan ekonomi yang berorientasi pada nilai pakai untuk diri sendiri, bukan pada memperoleh penghasilan namun pada penghematan pengeluaran uang atau berada di luar ekonomi pasar, misalnya penduduk miskin kota membangun rumahnya sendiri dengan bahan bangunan sekadarnya yang mereka dapatkan secara gratis.

Jika tidak dikelola dengan baik, sektor informal di perkotaan akan membawa kota pada masalah kemiskinan kota yang lebih besar, penataan ruang yang kompleks, serta hubungan desa-kota yang semakin ruwet. Hal ini ditambah dengan kurangnya perlindungan hukum dan sikap pemerintah yang terkadang ambivalen dalam mengatasi masalah sektor informal.

Pada satu sisi, pertambahan penduduk kota juga mendorong pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan warga dengan membangun berbagai sarana dan prasarana. Permasalahan yang timbul di daerah perkotaan disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana bagi penduduk kota itu sendiri, misalnya perumahan, air bersih, jaringan listrik, transportasi, dan jaringan jalan. Tetapi, pada sisi lainnya pengadaan infrastuktur dan luwesnya daya serap kerja di sektor informal justru mendorong laju migrasi penduduk ke kota. Akibatnya, masalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti tak ada habisnya.

Oleh karena itu, dengan adanya arus urbanisasi yang selalu terjadi setiap tahun dan sulit untuk dibendung ini, pemerintah Kota dan pemerintah Daerah yang harus lebih banyak melakukan upaya untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Pemerintah Daerah harus segera membuka lapangan pekerjaan atau memberikan keterampilan khusus bagi warganya, sehingga jika ada warganya yang pindah ke kota telah siap dengan modal keterampilan. Pemerintah Kota juga harus bersiap membenahi infrastruktur dan melakukan pendataan, bahkan seharusnya memberikan dukungan lain seperti tempat usaha dan modal bagi warga pendatang yang telah berketerampilan.

 

Daftar Referensi :

Koran Republika edisi tanggal 12 Juli 2016

Koran Republika edisi tanggal 14 Juli 2016

Darmajanti, Starlita, Wirutomo, dkk. 2012. Sistem Sosial Indonesia. Depok : FISIP UI Press.

Syadza Alifa
Syadza Alifa
Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply