Aplikasi Tambak Silvofishery untuk Keselarasan Ekologi Perairan Tambak
Dec 26, 2013
Pemanfaatan Teknologi Plasma untuk Mengatasi Polusi Udara yang Diakibatkan oleh Asap Pembakaran Sampah
Jan 2, 2014

Peranan Sustainability Accounting Report dalam Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Keselarasan Interaksi Ekonomi terhadap Ekologi

Pendahuluan

Sistematika pembangunan berkelanjutan (PK) yang terdiri atas tiga konstruksi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Cato, 2009 hal. 36-37; Adams, 2006); tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang meliputi kegiatan produksi dan konsumsi sumber daya. Pandangan ekonomi yang mengakar pada sebuah analisis efektivitas dan efisiensi menuntut perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya. Hal ini berujung pada pelestarian sistem lingkungan yang mengarah pada sebuah kesetimbangan ekologi dan pembangunan berkelanjutan.

Environment-social-economic gettyimages.com

Sumber ilustrasi: gettyimages.com

Pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan (sustainability development) sering ditemui dalam berbagai riset. Definisi PK berkembang seirama dengan perubahan lingkungan yang terjadi saat ini. Salim (2007) dalam seminar nasional Perserikatan Iklim Hutan Indonesia (Indonesia Forest Climate Alliance) menerangkan bahwa salah satu paradigma konvensional PK yaitu pemenuhan keinginan dari kelangkaan sumber daya, orientasi pembangunan jangka pendek, dan sektoral non-holistis; menjadi pemenuhan kebutuhan atas peningkatan kualitas hidup meliputi sisi sosial-ekonomi dan kesetimbangan ekologi serta sebuah proses holistis jangka panjang yang saling berkesinambungan dengan variabel kelangsungan ekosistem. Hal ini menguatkan perlunya kesatuan masing-masing sistem baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang tidak saling merugikan/konstruktif satu sama lain (mutualisme).

Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi merupakan aktivitas tak terpisahkan dalam PK. Interaksi ekonomi terhadap ekologi memicu berbagai penelitian terkait ekonomika lingkungan seperti carbon trading sebagai metode pembangunan dengan meminimalisasi dampak perusakan terhadap ekosistem melengkapi skema REDD+ yang disepakati menjadi metode insentif negara pemilik hutan (misalnya Indonesia) oleh negara-negara maju pemilik modal (misalnya Norwegia). Perkembangan Ekonomika Islam juga membawa nilai serupa dalam PK.

Implementasi nilai agama Islam dalam transaksi ekonomi dapat berjalan selaras dengan nilai PK untuk menjaga kesetimbangan antara manusia dan lingkungannya. Pemanfaatan sumber daya seoptimal dan seadil mungkin demi kebaikan/maslahat para pemangku kepentingan mengamini linearitas PK terhadap tujuan ekonomika Islam (Maqasid al-Shariah).

Sistem lingkungan sebagaimana diterangkan oleh Hanley et. al. (2001, hal. 5) dalam Cahyandito (2009, hal. 5) pada Gambar 1 menunjukkan interaksi antara ekonomi dan ekologi yang memberikan dampak pada biodiversitas atas input sumber daya yang terlibat pada aktivitas tersebut. Dengan demikian interaksi langsung maupun tidak langsung atas sistem ekonomi yang terdiri dari individu, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, terhadap sistem ekologi yang terdiri dari biodiversitas (alam) menuntut pertanggungjawaban sosial ekonomi dari seluruh pemangku kepentingan yang terikat.

Gb. 1 Interaksi ekonomi ekologi

Gambar 1. Interaksi Ekonomi Ekologi

Sustainability Accounting Report (SAR)

Laporan Akuntansi Berkesinambungan/SAR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) atas pemanfaatan lingkungan. SAR merupakan bagian dari keseluruhan pelaporan keuangan perusahaan yang disampaikan kepada publik pada setiap periode tertentu. Rerangka konseptual SAR saat ini sedang dalam proses review publik yang akan segera diimplementasikan pada periode mendatang.

SAR ini dirancang oleh Dewan Standar Akuntansi Berkelanjutan/Sustainability Accounting Standards Board (SASB) di Amerika Serikat (AS) sebagai pelengkap pengungkapan informasi kepada publik selain laporan keuangan yang diwajibkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) khususnya bagi perusahaan yang terdaftar di AS.

Indonesia termasuk negara yang yang mengkiblat pada peraturan pengungkapan pelaporan keuangan di AS sebagaimana adopsi standar pelaporan akuntansi keuangan internasional (International Financial Reporting Standards/IFRS) sehingga dalam periode-periode mendatang juga akan melakukan adopsi peraturan baru seperti SAR.

Sementara ini laporan pertanggungjawaban lingkungan hanya bersifat sebagai pemanis laporan keuangan perusahaan. Sifatnya yang masih sukarela sejauh ini menyebabkan tidak semua perusahaan bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban sosial termasuk aktivitas pelestarian sumber daya alam secara lengkap dan komprehensif. Pada umumnya laporan ini hanya memuat kegiatan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan dengan hanya mencantumkan satu-dua paragraf yang memuat tentang pelestarian ekosistem di wilayah operasional perusahaan.

Konsep SAR sebagaimana dinyatakan dalam SASB (2013) terdiri atas beberapa klasifikasi berdasarkan jenis industri seperti industri kesehatan, keuangan, teknologi dan komunikasi, sumber daya alam tak-terbarukan, transportasi, jasa, transformasi sumber daya, barang konsumsi, sumber daya alam terbarukan dan energi alternatif, serta infrastruktur.

Masing-masing industri terklasifikasikan lagi menjadi berbagai sektor terkait seperti misalnya pada industri sumber daya terbarukan dan energi alternatif yang diurai menjadi sektor biofuel, energi sinar matahari, angin, panas bumi, nuklir, proyek pengembangan energi terbarukan, produsen daya berdikari, serta kehutanan dan kertas.

Dari masing-masing sektor tersebut akan diklasifikasikan berdasar isu-isu pembangunan berkesinambungan terkait yang akan menjadi dasar transparansi masing-masing industri pada SAR. Dengan demikian implementasian rerangka ini akan sangat membantu kontrol publik atas kinerja perusahaan di industri tertentu sebagai bagian dan kontributor aktif dalam sistem lingkungan di wilayah perusahaan.

SAR didorong untuk  segera diterapkan oleh perusahaan sebagai salah satu usaha pemenuhan pelaporan keuangan yang lengkap sebagaimana disyaratkan pada SEC. Indonesia sebagai anggota SEC wajib mendorong industri terkait untuk berpartisipasi dalam pengungkapan informasi atas pertanggungjawaban lingkungan. SAR dapat memberikan manfaat baik bagi perusahaan selaku pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. WBCSD (2002) dalam Cahyandito (2006) menggambarkan delapan manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan atas pelaporan bisnis berkesinambungan.

Gb. 2 Manfaat SAR

Gambar 2. Manfaat SAR

Dijelaskan dalam Gambar 2 bahwa manfaat SAR akan secara langsung dan tidak langsung memberikan timbal balik positif terhadap perusahaan. Pengungkapan informasi akuntansi yang berkelanjutan atas aktivitas ekonomi perusahaan seperti peningkatan inovasi produk demi efisiensi pemanfaatan sumber daya, manajemen risiko, peningkatan sistem manajerial yang efektif, peningkatan kesadaran dan motivasi karyawan, akan meningkatkan daya tarik perusahaan. Selanjutnya, pelanggan aktual dan potensial akan lebih memiliki kesadaran dan minat investasi atas kontribusi aktif perusahaan terhadap sistem ekologi (Cahyandito, 2006).

Penutup

Penjelasan diatas mampu memberikan argumentasi dan opini akan perlunya pelaporan akuntansi berkelanjutan/SAR selain pentingnya penyusunan standar khusus atas pelaporan akuntansi berkelanjutan (Sustainable Accounting Reports). Pelaporan ini melengkapi standar pelaporan keuangan yang diwajibkan perusahaan terutama yang terdaftar di AS dan beberapa negara di dunia yang mengacu pada SEC termasuk Indonesia untuk memberikan transparansi informasi kepada publik atas aktivitas ekonomi yang telah dilaksanakan. SAR merupakan cara efektif dan wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan.

Tulisan ini diharapkan mampu mendorong pelaporan akuntansi berkelanjutan (Sustainability Accounting Report/SAR) yang handal melengkapi laporan sosial yang disampaikan pada pelaporan keuangan oleh perusahaan di Indonesia pada khususnya dan seluruh unit industri di dunia pada umumnya. Perusahaan selaku pemangku kepentingan aktif diharapkan akan mampu menjembatani interaksi positif antara sistem ekonomi dan ekologi demi keselarasan pembangunan berkelanjutan menuju kesetimbangan lingkungan.

Dian Kartika Rahajeng, S.E., M.Sc.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Studi PhD Accounting and Finance, Essex University, Inggris Raya

 

Referensi:

Adams, W.M. (2006). The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century. Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29–31 Januari 2006. Diakses pada 19 Desember 2013

Cahyandito, F. (2006). Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Dan Ekologi, Sustainability Communication Dan Sustainability Reporting. Tersedia di SSRN: http://ssrn.com/abstract=1670708. Diakses pada 19 Desember 2013.

Hanley, N. et. al. (2001). Introduction to Environmental Economics. Oxford University Press, New York.

Salim, E. (2007). Forest Issues in UNFCCC and Its Relevancy to Indonesia. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Indonesia Forest Climate Alliance. Jakarta. 

Scott Cato, M. (2009). Green Economics. London: Earthscan, pp. 36–37. ISBN 978-1-84407-571-3.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB). (2013). Accounting for Sustainable Future. Diakses di www.sasb.org pada 19 Desember 2013.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (2002). Sustainable Development Reporting – Striking a Balance. WBCSD Report, Atar Roro Presse, Switzerland.

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi

BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

4 Comments

  1. Menyimak ulasan tentang perlunya penerapan Laporan Akuntansi Berkesinambungan(Berkelanjutan)/SAR, maka untuk penerapannya di Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh Securities and Exchange Commission(SEC) di Amerika Serikat dan Indonesia bagian dari anggota SEC. Sepertinya akan menjadi keinginan langka, mahal dan membutuhkan waktu penyesuaian yang lama. Melalui CSR sajapun, perusahaan2 di Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut secara maksimal baik secara kontinyu maupun dari segi kuantitas serta kualitas program CSR-nya. Masih sebatas pemanis penampilan dalam laporan ke Pemerintah, dan akuntabilitas kualitas program CSR-nyapun hanya pelengkap bukan kewajiban yang berstandar. Berharap adanya berpartisipasi dalam pengungkapan informasi atas pertanggungjawaban lingkungan oleh aktifitas ekonomi perusahaan, tentu perlu terus didorong, disikapi dan dipantau oleh Pemerintah dan para pemerhati Lingkungan. Dampak aktifitas ekonomi terhadap ekologi telah menyebabkan banyak sekali masalah yang berdampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan harus menyatu dalam bentuk tanggung jawab yang nyata oleh para pelaku ekonomi dan regulator menjadikannya suatu kewajiban yang memiliki sanksi hukum, sedangkan para Pemerhati Lingkungan memberikan label negatif secara sosial.

  2. Budi H Santosa says:

    Sejak beberapa tahun ini, di sektor sumberdaya alam, sudah dikenal juga yang namanya natural resources accounting (NRA), di mana kondisi stok fisik (juga moneter) dan perubahannya dari tahun ke tahun bisa dineracakan. Hal ini tentunya dalam kerangka berpikir pengelola SDA (Pemerintah dan Pemda) sebenarnya merupakan suatu keharusan. Namun implementasi NRA saat ini sungguh belum sejalan dengan yang seharusnya.

  3. Terima kasih Embun Community dan Pak Budi H. Santosa atas tanggapannya.

    Saya sepakat dengan komentar yang diberikan mengenai partisipasi aktif baik perusahaan, pemerintah, dan pemerhati lingkungan berkenaan dengan pelaporan pertanggungjawaban terhadap lingkungan ini. Baiknya memang dimulai dengan pengefisiensian laporan CSR termasuk kesesuaian nilai CSR terhadap nilai bisnis perusahaan; sehingga CSR tidak menjadi pemanis atau checklist hitam-diatas-putih pertanggungjawaban perusahaan saja. Selain itu, sependek pemahaman saya, sifat perusahaan belum serta merta sejalan dengan sifat lingkungan; maksudnya perusahaan yang bersifat ‘profit-oriented atau maximising shareholders welfare’, yang cenderung eksploratif, unlimited; tidak bisa sejalan dengan sifat lingkungan (SDA) yang limited, dan ingin terus lestari. Dengan bahasa awam saya, deret ukur ‘langkah’ perusahaan tidak sejalan dengan deret hitung lingkungan; alias 1 dibanding 10, Nilai (periode waktu tumbuh) 1 pohon tidak sama dengan nilai ‘babat’ 10 pohon. IMHO.

    Senang berdiskusi dengan rekan-rekan. Terima kasih.

  4. saya tertarik dengan artikel anda mengenai ekonomi, saya juga mempunya tulisan serupa mengenai ekononi, bisa dilihat
    <a href="http://publication.gunadarma.ac.id/handle/123456789/6829">disini</a&gt;, happy sharing 🙂

Leave a Reply