Reforma Agraria: Jalan Lapang Menuju Kedaulatan Pangan
May 28, 2014
Meningkatkan Kesejahteraan Petani dengan Meraih Nilai Tambah
Jun 2, 2014

Survei Nilai TKDN Pangan Lokal

sumber: wikipedia

sumber: wikipedia

sumber: wikipedia

TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan perbandingan antara komponen dalam negeri dengan nilai seluruh komponen yang di gunakan dalam membuat suatu barang atau melakukan suatu jasa atau gabungan antara keduanya (Kementerian Perindustrian, 2011). TKDN dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 16/M-IND/PER/2/2011. Perhitungan TKDN selama ini dilakukan untuk menentukan pihak mana yang dapat mengikuti tender dari pemerintah. Minimal TKDN yang disyaratkan dalam peraturan ini adalah sebesar 40%.

Saat ini, TKDN belum diterapkan pada produk pangan. Untuk itu, bertepatan dengan momentum aksi Go Pangan Lokal, Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) mencoba untuk menghitung nilai TKDN tempe sebagai salah satu ikon pangan lokal yang juga merupakan produk pangan rakyat Indonesia.

Kerja Sama Rumah Tempe Indonesia

Survei nilai TKDN pangan lokal oleh MITI dilakukan bekerja sama dengan Rumah Tempe Indonesia. Rumah Tempe Indonesia (RTI) merupakan model pengembangan industri tempe sebagai representasi standar industri tempe di Indonesia. Unit usaha hasil kerja konsorsium tiga organisasi, yaitu Mercy Corps, Primkopti Kabupaten Bogor, dan Forum Tempe Indonesia (FTI) ini bekerja sama dengan beberapa pihak swasta dan BUMN.

[ads1]

Rumah Tempe Indonesia didirikan sebagai upaya meningkatkan kualitas produksi tempe menjadi lebih baik, sehingga dapat membuka pandangan masyarakat umum sebagai konsumen tempe bahwa produk tempe telah dapat diproduksi lebih higienis dan ramah lingkungan. Rumah Tempe Indonesia juga dibangun untuk memberikan inspirasi dan menjadi referensi serta tempat belajar bagi produsen tempe lain, sehingga mereka akan turut menerapkan pola produksi yang lebih higienis dan ramah lingkungan sebagaimana yang dilakukan di Rumah Tempe Indonesia.

Rumah Tempe Indonesia dianggap sebagai representatif dari pengusaha tempe di seluruh Indonesia. Perhitungan TKDN tempe di Rumah Tempe Indonesia menunjukkan bahwa hanya 54,02% komponen dalam tempe yang dipasarkan adalah komponen dalam negeri. Bahkan, bila perhitungan ini diambil di beberapa tempat lain, bisa jadi persentase komponen dalam negeri untuk tempe lebih rendah karena Rumah Tempe Indonesia secara eksklusif bekerja sama dengan Komunitas Organik Indonesia (KOI) untuk mendapatkan kedelai organik dalam negeri.

Hasil Perhitungan TKDN

Nilai 54,02% yang didapatkan didukung dengan penggunaan kedelai organik dengan harga dua kali lipat lebih mahal dari kedelai impor meski kuantitas yang digunakan lebih sedikit. Kedelai impor yang digunakan setiap minggunya sebesar 350 kg setiap minggu produksi, sedangkan kedelai lokal (didapatkan dari petani organik rekanan KOI) sebesar 25 kg setiap minggu produksi. Harga yang ditawarkan untuk tempe dengan dua jenis kedelai ini juga berbeda, begitu pula segmentasi pasar dan pemasaran. Jika kedelai lokal ditiadakan pada perhitungan (produksi menggunakan kedelai impor), maka nilai komponen dalam negeri turun menjadi 50,76%.

Hasil perhitungan TKDN tempe di Rumah Tempe Indonesia memperlihatkan bahwa masih banyak komponen luar negeri yang digunakan untuk memproduksi produk pangan yang disebut sebagai makanan rakyat ini. Yang masih menjadi persoalan adalah pertanyaan apakah dengan nilai TKDN 40% suatu barang dapat disebut sebagai barang dalam negeri? Atau setidaknya dua kali lipat dari nilai minimal yang tertera pada peraturan menteri?

Politik Pangan

Terlihat bahwa diskusi dan pembahasan pada tataran nasional akan diwarnai oleh kebijakan sosial, politik, dan ekonomi. Esensi dari kebijakan ini adalah memberikan insentif dan disinsentif atau dengan kata lain suatu keberpihakan. Arah keberpihakan harus dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan sebagian besar komponen bangsa Indonesia. (Dahrul Syah, 2012)

Nilai TKDN pada produk pangan lokal akan sangat ditentukan dengan arah kebijakan pemerintah. Pemerintah diwakili oleh banyak menteri yang mempunyai kepentingan masing-masing untuk menonjolkan keberhasilannya. Kebijakan impor pangan adalah prestasi bagi Kementerian Perdagangan, namun sebuah catatan merah untuk Kementerian Pertanian.

Impor kedelai memiliki muatan politis yang sangat tinggi. Tarik ulur kepentingan golongan menjadi penghambat bergeliatnya produksi dalam negeri. Data BPS menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2013 dihitung total produksi kedelai di Indonesia mencapai 780 ribu ton.

 Trend produksi kedelai dalam negeri

*Diolah dari Data BPS (http://www.bps.go.id/)

Jumlah produksi ini jauh lebih rendah dibandingkan pada hasil produksi kedelai pada awal dekade 90-an. Pada tahun 1993, produksi kedelai mencapai 1,7 juta ton, kontras dengan rataan produktivitas setelah tahun 2000 yaitu sebesar 782 ribu ton. Hal ini diperkirakan karena semakin sedikitnya lahan pertanian yang digunakan untuk menanam kedelai. Mengapa demikian?

Produktivitas dan Produksi Kedelai Dalam Negeri Berdasarkan Luas Panen

(1993-2013)

 

TahunLuas Panen(Ha)Produktivitas(Ku/Ha)Produksi(Ton)
19931,468,31611.631,707,126
19941,406,03811.121,564,179
1995

1,476,284

11.371,679,092
19961,277,73611.861,515,937
19971,118,14012.131,356,108
19981,094,26211.931,304,950
19991,151,07912.011,382,848
2000824,48412.341,017,634
2001678,84812.18826,932
2002544,52212.36673,056
2003526,79612.75671,600
2004565,15512.80723,483
2005621,54113.01808,353
2006580,53412.88747,611
2007459,11612.91592,534
2008590,95613.13775,710
2009722,79113.48974,512
2010660,82313.73907,031
2011622,25413.68851,286
2012567,62414.85843,153
2013550,79714.16780,163

            *Diolah dari Data BPS (http://www.bps.go.id/)

Data yang disajikan oleh BPS menunjukkan penyusutan luasan panen kedelai. Penurunan hasil produksi kedelai dalam negeri dipengaruhi oleh penyusutan ini. Meski jika diperhatikan trend produktivitas meningkat tipis, jumlah produksi tetap saja menurun karena petani mengurangi luasan lahan pertanian kedelai mereka. Data terakhir pada tahun 2013 memperlihatkan bahwa luasan panen hanya 550 ribu hektar dengan produktivitas 1,416 ton/ha. Produksi kedelai yang dihasilkan hanya 780 ribu ton.

Trend produktivitas kedelai dalam negeri

            *Diolah dari Data BPS (http://www.bps.go.id/)

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai 2,4 juta ton setiap tahunnya. Ini berarti Indonesia harus mengimpor sisa kebutuhan yang tidak tercukupi oleh produksi dalam negeri atau menambah areal lahan pertanian kedelai menjadi 1,7 juta hektar dengan asumsi produktivitas 1,416 ton/ha seperti pada tahun 2013. Cara lain yang bisa ditempuh adalah meningkatkan produktivitas kedelai secara bombastis tiga hingga empat kali lipat dari produktivitas saat ini. Cara terakhir ini adalah tantangan bagi para peneliti dan institusi terkait di bidang pertanian.

Kebijakanimpor diambil oleh pemerintah pada awal-awal penurunan produksi kedelai dalam negeri. Namun, alih-alih sebagai kebijakan jangka pendek sembari menguatkan kembali produksi dalam negeri, kebijakan untuk impor kedelai malah terus menggeser kedelai lokal. Konsumen lebih memilih kedelai impor karena memiliki bulir yang lebih besar dan seragam, stok sepanjang waktu, kadar protein tinggi, rendahnya kadar air, dan berwarna lebih putih sehingga produk turunannya terlihat lebih cantik. Meski terkadang harga kedelai lokal lebih murah daripada kedelai impor, konsumen lebih memilih untuk membeli kedelai impor. Harga kedelai nasional per tanggal 28 Mei 2014 adalah 11.059 rupiah untuk kedelai impor dan 10.636 rupiah untuk kedelai lokal seperti dilansir pada website Kementerian Perdagangan. Ini berarti pilihan konsumen bukan hanya pada harga, namun juga kualitas produk mereka.

Konsumen lebih memilih kedelai impor berdasarkan kualitas dan harga sehingga posisi kedelai impor menggeser popularitas kedelai lokal. Semakin sedikit permintaan terhadap kedelai lokal, sehingga petani dipaksa untuk beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan baginya. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena komersialisasi pemenuhan kebutuhandalam negeri telah dibuka lebar. BULOG sebelum adanya reformasi masih mempunyai peran penting dalam stabilisasi pangan nasional, namun sekarang tidak bisa banyak bergerak sebab persaingan pasar dengan para importir swasta yang telah mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan semakin ketat. BULOG yang telah disunat kewenangannya untuk mengatur kebutuhan pangan dalam negeri tidak bisa berbuat banyak. Apalagi BULOG saat ini telah menjadi bagian dari BUMN yang harus cari ‘untung’, bukan malah memberikan insentif kepada petani untuk menggeliatkan produksi mereka.

Cara lain untuk meningkatkan produktifitas kedelai adalah melalui varietas kedelai yang dapat memproduksi tiga hingga empat kali lipat dari produksi saat ini. Beberapa penelitian telah dilakukan dengan hasil variatas baru kedelai dengan produktivitas hingga 3,9 ton/ha, seperti varietas Rajabasa hasil radiasi sinar Y oleh Batan. Namun penerapan dan penyebaran inovasi kepada petani tidak mendukung hasil penelitian ini. Terbukti jumlah produksi masih rendah.

Kurang adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terhadap hasil penelitian yang memperbesar produktivitas tanaman dan keterbatasan pengetahuan petani menjadi penyebabnya. Akhirnya varietas hasil penelitian hanya terpajang dalam laboratorium atau terpampang namanya di website-website pemerintah.

Harapan Besar

Tidak ada negara yang ingin bergantung pada negara lain. Terlebih masalah perut yang menentukan hidup atau mati rakyat. Harapan besar untuk mengatasi impor kedelai tertumpu pada semua pihak. Pemerintah yang membuat kebijakan agar pangan nasional berdaulat, rakyat memilih produk lokal, petani setia meningkatkan kualitas dan produksi, dan pengusaha mau menggeliatkan potensi dalam negeri.

Jika semua pihak berperan dalam menentukan arah masa depan bangsa ini, bukan tidak mungkin Indonesia hidup dengan hasil pangan sendiri. Informasi lebih lanjut mengenai tatacara perhitungan TKDN dapat menghubungi head office MITI melalui email [email protected].

[ads2]

Pustaka

  1. Dahrul Syah. 2012. Pengantar teknologi pangan. Bogor: IPB Press
  2. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 16/M-IND/PER/2/2011
  3. http://www.bps.go.id/

 

Deslaknyo Wisnu Hanjagi
Deslaknyo Wisnu Hanjagi

Deslaknyo Wisnu Hanjagi menunjukkan kecintaannya terhadap bidang pertanian sejak kecil. Lahir dari keluarga petani, lulusan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB ini semasa kuliahnya mengambil minor Agronomi dan Hortikultura. Karyanya telah diterbitkan dalam berbagai prosiding nasional maupun internasional. Dengan spesialisasi keilmuan di bidang pengembangan masyarakat, penyuluhan, kependudukan, sosiologi pedesaan, dan kajian agraria, Deslaknyo berharap dapat berkontribusi untuk memajukan pertanian Indonesia demi kedaulatan Bangsa.

1 Comment

  1. […] Komponen Dalam Negeri (TKDN) tempe oleh MITI yang sudah dipublikasi di situs Beranda? (Lihat: Survei Nilai TKDN Pangan Lokal). Kebutuhan kedelai dalam negeri ternyata sangat besar, tidak sebanding dengan produktivitas […]

Leave a Reply