Global Food Security Index Indonesia Berada di Peringkat Rendah, Apa artinya?
May 13, 2016
Ini yang Terjadi pada Otak Kita Ketika Terlalu Sering Memainkan Ponsel
May 16, 2016

Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual, Antara Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM

Sanksi Kebiri via Tribunnews.com

Sanksi Kebiri via Tribunnews.com

Sanksi Kebiri via Tribunnews.com

Beberapa tahun terakhir ini mungkin menjadi tahun keprihatinan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dipicu oleh meningkatnya jumlah kejahatan seksual terhadap anak-anak. Masih lekat dalam ingatan kita, kasus Emon di Sukabumi yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak serta membunuh mereka. Jumlah korbannya diperkirakan mencapai puluhan, bahkan bisa jadi mencapai ratusan jika kasus tersebut tidak segera ditemukan.

Ada pula kasus kejahatan seksual yang dilakukan Baekuni (Babe) beberapa tahun silam kepada anak-anak jalanan. Babe yang seorang koordinator anak-anak jalanan, dengan teganya melakukan pelecehan seksual dan membunuh anak-anak tersebut dengan cara yang mengenaskan. Kedua kasus ini mungkin hanya permukaan dari gunung es yang baru terlihat diantara berbagai kasus kejahatan seksual lainnya yang tidak terungkap di publik.

Komnas Perlindungan Anak menyatakan dalam kurun 2010-2014, angka kekerasan seksual mencapai 58 persen dari 21.736.859 laporan kejahatan terhadap anak-anak. Pada tahun yang sama, Komnas menerima 3.737 laporan pelanggaran terhadap anak, 58 persennya merupakan kekerasan seksual. Dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak, kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak harus menjadi perhatian penting dari pemerintah dan masyarakat.

Kejahatan seksual, terutama pedofilia, bukan hanya meresahkan tetapi juga akan merusak masa depan generasi muda Indonesia. Umumnya dari berbagai kasus, pelaku pedofilia adalah orang-orang yang cukup dekat dengan anak-anak. Ironisnya lagi, pelaku pedofilia juga umumnya merupakan korban kejahatan seksual juga ketika masih kecil. Hal ini tentu akan semakin meresahkan karena para korban pelecehan seksual oleh pedofil akan berpotensi menjadi pelaku di masa mendatang jika tidak mendapatkan penanganan serius.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berencana untuk mengeluarkan peraturan untuk menghukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan cara dikebiri. Hukuman kebiri ini bukan hal yang baru, karena di beberapa negara sudah menerapkan hukuman kebiri agar memberi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Namun demikian terdapat berbagai perbedaan pendapat dari berbagai kalangan Masruchah, salah seorang anggota Komnas Perempuan, menolak hukuman kebiri untuk pedofilia. Menurutnya, efek jera dapat dilakukan dengan memaksimalkan hukuman yang sudah berlaku pada saat ini. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp 60.000.000 – Rp. 300.000.000.

Menurut Masruchah, hukuman ini lebih baik karena tetap mempertimbangkan HAM pelaku pedofilia. Senada dengan Masruchah, pakar seksologi dr. Boyke Dian Nugraha menilai hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidak efektif. Alasannya, pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. Menurut dr. Boyke, cara terbaik menghadapi pedofilia adalah dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian anak-anak diberikan pendidikan seks sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri.

Penolakan terhadap hukuman kebiri juga disampaikan oleh aktivis anak, Seto Mulyadi, yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Alasannya, secara psikologis, pelaku yang dikebiri ini dapat bertindak lebih agresif. Jadi pelaku bukan sekadar menyasar kekerasan seksual, tetapi menyasar ke kekerasan segala-galanya.

Berbeda dengan pandangan ketiga pakar lain, Gubernur DKI Jakarta dan Jaksa Agung HM. Prasetyo setuju dengan sikap pemerintah pusat. HM Prasetyo menilai kejahatan kekerasan seksual terhadap anak harusnya menjadi kejahatan luar biasa, atau extraordinary crime, sehingga harus ada pula penanganan proses penegakan hukum yang luar biasa.

Selain Gubernur DKI dan Jaksa Agung, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, hukuman tambahan itu dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pedofil. Perlu adanya hukuman tambahan mengingat adanya kemungkinan kejahatan seksual yang berulang di masa yang akan datang sehingga perlu diberikan efek jera yang serius.

Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, juga menjadi pihak yang paling mendukung hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Ia yakin hukuman dikebiri sebagai pemberatan hukuman pelaku kekerasan seksual pada anak dapat mengurangi kasus kekerasan anak. Selain hukuman dikebiri, ia menambahkan adanya sanksi sosial yakni menyebarluaskan serta menempel foto-foto pelaku di tempat-tempat umum. Jika hukuman ini telah dipertimbangkan sebagai hukuman terbaik bagi pelaku pedofil, hukuman tambahan ini  nanti diusulkan masuk ke dalam Uudang-undang atau mengeluarkan Perppu.

Dukungan terhadap hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memutuskan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual berupa kebiri dan dipasangi micro chip. Sanksi itu diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terutama terhadap anak-anak. Menurut Menkum HAM Yasonna Laoly, hukuman kebiri akan dilakukan secara kimia. Sedangkan pemasangan micro chip akan dilakukan sebelum pelaku kejahatan seksual terhadap anak keluar dari penjara setelah menjalani hukuman pokok.

Khusus kepada paedofil dapat diberikan berupa kebiri kimia dan teknis bisa dilakukan waktu dia di dalam maupun sebelum keluar. Sebelum keluar juga dibuat untuk pemantauan berupa chip di kaki atau elektronik gadget di pergelangan untuk memantau dia. Namun, meskipun telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo, pemerintah tetap masih mempertimbangkan jenis hukuman kebiri seperti apa yang akan diberikan.

Banyak negara di dunia yang sudah memberlakukan hukuman kebiri atas kejahatan seksual terhadap anak-anak dengan beragam cara. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat bahkan sudah memberlakukan hukuman tersebut sejak 1960, dan Inggris, Jerman, Denmark, Rusia, Korea Selatan serta Australia juga telah memberlakukan hukuman tersebut. Jerman melakukan hukuman kebiri dengan cara melakukan bedah syaraf libido, sementara Inggris, Korea dan Australia dengan cara menyuntikkan zat hormon tertentu untuk menurunkan nafsu seksual, atau bahkan sekarang bisa dengan kapsul.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak di Indonesia akan disesuaikan dengan tingkat kejahatannya, artinya pelaku bisa saja tidak dihukum kebiri secara permanen. Tetapi bagi pelaku kejahatan tingkat berat, hukuman kebiri dilakukan secara permanen. Metode kebiri secara medis ada dua macam.

Pertama metode pembedahan atau fisik dan dengan metode hormonal atau dengan cara suntik. Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron yaitu testis. Akibatnya, laki-laki akan kehilangan gairah dan menjadi mandul permanen. Cara yang kedua adalah dengan menyuntikkan hormon yang menekan produksi testosteron dalam tubuh. Cara ini hanya akan menghentikan gairah seseorang dalam waktu yang tertentu atau mengebiri secara sementara.

Hukuman kebiri memang bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi dapat mematikan hasrat seksual pelaku, di sisi lain akan menimbulkan naluri agresivitas yang lebih dashyat. Aktivis anak, Seto Mulyadi, justru mengkhawatirkan adanya ‘balas dendam’ dari pelaku kepada anak-anak lainnya setelah mendapatkan hukuman kebiri. Namun bentuknya bukan lagi kekerasan seksual, tetapi kejahatan bentuk lain yang tidak kalah sadisnya seperti menyiksa, membunuh, atau memutilasi anak sebagai bentuk pelampiasan dendam.

Secara HAM, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Oleh karena itu, Ketua Komnas Perempuan Azriana mengusulkan adanya hukuman yang lebih manusiawi yakni dengan penegakkan hukum. Menurutnya, penegakkan hukum  masih lemah sehingga kejahatan seksual masih berulang. Selain penegakkan hukum, pelibatan masyarakat juga perlu untuk pencegahan dini.

Meski demikian, Komnas HAM menolak hukuman kebiri karena sanksi itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Apalagi kekerasan seksual terhadap anak tak melulu dengan cara penetrasi alat kelamin. Ada juga kekerasan yang menggunakan tangan atau benda tumpul. Berdasarkan hasil diskusi terfokus Komnas HAM dengan perwakilan dokter dan Kementerian Kesehatan, dalam jangka panjang kebiri dengan zat kimia pun bisa menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan, misalnya keropos tulang, kemandulan, dan mudah lelah.

 

Daftar Referensi :

Majalah Tempo Edisi 22-28 Februari 2016

http://print.kompas.com/baca/2015/10/22/Sanksi-Kebiri-Akan-Menyulut-Dendam-terhadap-Pelaku

http://www.solopos.com/2016/05/11/kekerasan-terhadap-anak-presiden-putuskan-sanksi-kebiri-pelaku-kejahatan-seksual-dan-pemasangan-microchip-718370

http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-masih-pertimbangkan-bentuk-hukuman-kebiri/3031658.html

http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri

Syadza Alifa
Syadza Alifa

Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply