Knowledge and Technology Transfer Office: Intermediator Pengetahuan dan Teknologi untuk Industri
May 11, 2016
Global Food Security Index Indonesia Berada di Peringkat Rendah, Apa artinya?
May 13, 2016

Reklamasi Teluk Jakarta, Perlukah?

Reklamasi Teluk Jakarta Sumber : www.megapolitan.kompas.com

Pemerintah DKI Jakarta akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Setelah adanya penutupan daerah Kalijodo dan penggusuran warga Pasar Ikan yang sempat menjadi kontroversi kemarin, Peemerintah DKI Jakarta kali ini kembali menghadapi pro kontra publik lewat proyek reklamasi Teluk Jakarta yang hingga melibatkan masalah perpolitikan di DKI Jakarta. Setelah adanya sandungan kasus politik di proyek reklamasi Teluk Jakarta, akhirnya sejumlah pihak mempertanyakan perizinan proyek reklamasi ini.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah dicanangkan sejak lama, yakni melalui keputusan Presiden pada 1995. Namun proyek ini baru mendapatkan perhatian yang lebih serius sejak tahun 2012, setelah masa pemerintahan Fauzi Bowo mengeluarkan regulasi terkait reklamasi. Setelah beberapa tahun, proyek ini kemudian dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Rencananya reklamasi Teluk Jakarta akan menciptakan 17 pulau baru seluas 5.100 hektare di perairan Jakarta Utara. Dengan jumlah yang luas ini tentu memerlukan dana yang sangat besar, sekitar Rp 500 triliun yang dibutuhkan untuk menggarap proyek besar ini. Dan izin pengembangannya telah dikantongi sejumlah pengembang besar ibukota.

Reklamasi Teluk Jakarta via kompas.com

Proyek reklamasi Teluk Jakarta ini kemudian semakin menghangat karena adanya hasil kajian analisis dampak lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menegaskan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak layak. Pemerintah pun berbeda pendapat mengenai perizinan proyek reklamasi Teluk Jakarta ini. Ada yang menilai bahwa hasil analisis itu tidak dapat digunakan karena wilayahnya bukan kewenangan Teluk Jakarta. Namun Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan San Afri Awang menilai, proyek Teluk Jakarta tidak seharusnya didasarkan pada Amdal Pemprov DKI karena area itu menyangkut wilayah Jakarta dan Tangerang serta masuk dalam kawasan strategis.

Senada dengan pandangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menilai perizinan yang dikeluarkan melangkahi wewenang pemerintah pusat. Proyek reklamasi ini seharusnya baru bisa berjalan setelah adanya rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan menilai proyek ini harus ditunda hingga mendapatkan izin dari Kementerian. Selain itu, reklamasi Teluk Jakarta ini juga harus memperhatikan nasib para nelayan yang akan tergusur wilayahnya.

Berbeda halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gubernur DKI Jakarta Ahok tetap bersikukuh untuk melanjutkan proyek reklamasi ini karena Ahok menilai tidak ada yang dilanggar dari proyek ini. Ahok pun telah memperhitungkan keuntungan dari proyek reklamasi Teluk Jakarta ini sehingga proyek tetap haru dilanjutkan. Ahok tidak sendiri, beliau mendapatkan dukungan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengatakan bahwa izin reklamasi Teluk Jakarta merupakan wewenang gubernur DKI Jakarta. Kewenangan itu tercantum dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Kemudian pemerintah juga pernah mengeluarkan Perpres Nomor 122 Tahun 122 yang mengindikasikan bahwa reklamasi pantura Jakarta bukan merupakan kewenangan KPP.

Bagi Ahok, proyek reklamasi Teluk Jakarta akan memberikan manfaat bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ahok mengklaim bahwa reklamasi ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia pun memberi contoh negara-negara maju seperti Singapura dan Hong Kong yang ingin melanjutkan reklamasi namun terganjal karena masalah kondisi geografis dan batas wilayah. Padahal reklamasi ini bermanfaat jika diteruskan. Oleh karenanya, Ahok bersikukuh bahwa penundaan proyek justru akan berdampak pada munculnya kerugian besar bagi industry properti dan sektor pendukungnya.

Lalu bagaimana sebenarnya reklamasi Teluk Jakarta ini? Benarkah akan membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat? Atau justru menimbulkan masalah baru dalam pembangunan? Sebuah survei dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indobarometer yang menunjukkan bahwa program reklamasi di Jakarta Utara lebih banyak merugikan warga daripada aspek keuntungannya. Dari hasil survei menunjukkan, mayoritas publik tidak setuju dengan adanya proyek reklamasi pantai utara. Mayoritas publik (58,3%) tidak setuju dengan adanya proyek reklamasi. Hanya 38,3 persen publik yang menyatakan setuju dengan adanya proyek tersebut. Sementara yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 3,5 persen.

Adanya ketidaksetujuan warga ini karena menurut warga, reklamasi berdampak buruk bagi beberapa hal. Kerugiannya yaitu merugikan nelayan (34,9 persen), merusak lingkungan (31,9 persen), bisa mengakibatkan bencana (banjir/abrasi) (19,2 persen), hanya dinikmati orang kaya (5,2 persen), lahan korupsi (3,9 persen), buang-buang anggaran (3,5 persen), penyempitan laut (0,9 persen), dan menguntungkan pengembang saja (0,4 persen).

Kecurigaan pada proyek ini tidak hanya terlihat dari hasil penelitian saja. Mencuatnya kasus politik ke publik menunjukkan bahwa proyek ini memang perlu mendapatkan perhatian khusus sebelum benar-benar dilanjutkan. Terutama setelah tertangkapnya salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra yang mengindikasikan adanya keterlibatan kapitalis swasta dibalik kebijakan reklamasi ini.

Keterlibatan kapitalis ini menunjukkan bahwa proyek ini bukan bertujuan menyejahterakan masyarakat, tetapi justru kaum kapitalis yang lebih banyak diuntungkan. Pemerintah DKI Jakarta juga belum memiliki rencana yang matang untuk para nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar sana. Yang harus dipikirkan bukan hanya tempat tinggal bagi warga yang tergusur saja, tetapi bagaimana kehidupan mereka selanjutnya setelah itu. Masalah pendidikan, lingkungan, psikologis, sosial, semuanya harus menjadi pertimbangan.

Pemerintah DKI Jakarta seharusnya memiliki paradigma bahwa sumber daya alam yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak tidak diserahkan kepada swasta karena pengusaha selalu berorientasi pada profit, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Justru pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengusaha tidak akan mengindahkan akibat sosiologis maupun ekologis dalam setiap bisnis mereka.

Kalaupun ada, itu bukan menjadi tanggung jawab utama mereka. Rakyat menjadi korban padahal seharusnya pemerintah bertugas untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Sehingga akhirnya masalah menjadi besar ketika paradigma penguasa sama dengan paradigma pengusaha yang semata-mata menjadikan proyek reklamasi sebagai cara mendapatkan keuntungan materi. Praktek transaksional pengusaha-penguasa menempatkan rakyat sebagai penonton dan korban kebijakan kapitalistik.

Perlu menjadi perhatian bagi pemerintah DKI Jakarta bahwa proyek dalam skala apapun akan berdampak pada lingkungan fisik maupun manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selain perlu melakukan analisis dampak lingkungan, pemerintah juga perlu mengadakan assesmen kepada masyarakat sekitar. Perlu adanya pendekatan yang partisipatif untuk melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pemerintah harus menjadi penengah diantara kepentingan swasta dan masyarakat.

Proyek reklamasi ini, selain mendapatkan hasil analisis dampak yang kurang baik, juga banyak mendapatkan protes dari warga sekitar dan masyarakat Indonesia pada umumnya karena dinilai tidak mengindahkan kepentingan masyarakat kecil yang tinggal di sekitar wilayah proyek. Secara ekologis, selain akan merusak habitat teluk, juga dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir yang lebih besar karena naiknya ketinggian air pasca reklamasi. Kemudian secara sosial, nasib nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya kepada ketersediaan ikan tentu harus dipertimbangkan keberlanjutan hidupnya.

Apakah mereka akan dipindahkan ke tempat lain? Lalu bagaimana dengan mata pencaharian mereka? Karena tidak mudah membuat masyarakat yang sudah terbiasa menggantungkan hidupnya dari laut kemudian harus mencari lapangan pekerjaan baru yang jelas-jelas tidak dimiliki keahliannya. Selain itu, reklamasi tentu saja akan mengubah lingkungan laut menjadi lingkungan wisata, bukan lingkungan ekonomis. Lingkungan wisata berarti menjadi milik pribadi, tidak lagi menjadi milik rakyat. Jadi, benarkah reklamasi diperlukan? Pemerintah DKI Jakarta sepertinya perlu mempertimbangkan kembali berbagai dampak ekologi, ekonomi, sosial, dan psikologis dari proyek ini.

Syadza Alifa
Syadza Alifa
Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply