Produk Pangan Lokal Penunjang Keamanan Bangsa
May 26, 2014
Survei Nilai TKDN Pangan Lokal
May 30, 2014

Reforma Agraria: Jalan Lapang Menuju Kedaulatan Pangan

Alkisah, di sebuah negeri gemah ripah loh jinawi berjuluk Indonesia dipertontonkanlah sebuah realita penderitaan rakyatnya. Media massa di negeri ini kerapkali memamerkan beragam berita tentang penduduk yang masih dihantui oleh kelaparan. Anak-anak dengan status gizi buruk dan potret keluarga yang tak mampu bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan perutnya sekali saja dalam sehari. Sungguh ironis bukan? Masih dari media massa, di beberapa daerah dapat kita saksikan senyata-nyatanya antrean panjang orang-orang yang rela berjubel-berdesakan untuk sekedar mendapatkan bahan makanan dengan harga murah. Pemerintah di negeri ini menyebutnya Operasi Pasar. Operasi ini, katanya untuk mewujudkan ketahanan pangan…

Prolog di atas seakan menyampaikan berita ‘duka’ tentang potret kelaparan yang masih mewarnai negeri ini. Negeri yang katanya bergelar gemah ripah loh jinawi. Sayangnya, potret kelaparan yang masih merajalela tersebut juga mengabarkan tentang cerminan betapa ‘bobroknya’ ketahanan pangan di negeri ini. Kelaparan erat kaitannya dengan pangan. Agar bisa bertahan hidup, manusia membutuhkan pangan.

Gambar Reforma Agraria

Salah satu bukti yang memperkuat tentang betapa potret kelaparan di Indonesia ‘terpampang nyata’ adalah data serta angka-angka mengenai balita penderita gizi buruk. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Survei Departemen Kesehatan-UNICEF tahun 2005, dari 343 kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 169 kabupaten/kota tergolong prevalensi sangat tinggi dan 257 kabupaten/kota lainnya prevalensi tinggi. Bahkan, Unicef melaporkan bahwa jumlah anak balita penderita gizi buruk mengalami lonjakan dari 1,8 juta (tahun 2005) menjadi 2,3 juta (2006).

Berbicara tentang pangan berarti pula berbicara soal kebutuhan hidup manusia. Sebuah konsep tentang pangan yang dikenal dengan ketahanan pangan kerapkali dijadikan sebagai indikator penentu kondisi pangan suatu negara. Di banyak negara, bahkan di Indonesia, konsep ketahanan pangan digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan di bidang pertanian dan penyediaan pangan. Definisi ketahanan pangan yang paling banyak dianut adalah hasil kesepakatan Pertemuan Puncak Pangan Dunia (World Food Summit) pada tahun 1996. Ketahanan pangan menurut pertemuan tersebut menekankan akses semua orang terhadap pangan pada setiap waktu, tidak memandang dimana pangan itu diproduksi dan dengan cara yang bagaimana pangan tersebut diproduksi. ‘Elemen-elemen kunci’ dari definisi ketahanan pangan antara lain adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan. Ironisnya, konsep ini belum memberikan penekanan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh petani dan komunitas untuk menentukan kebijakan pangannya. Padahal, sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa petani dan komunitas memiliki hak atas pangan dan hak atas keterlibatannya dalam penentuan kebijakan pangan.

Melibatkan petani dan komunitas dalam pembuatan kebijakan pangan merupakan sebuah fokus penekanan yang ‘digemborkan’ dalam konsep kedaulatan pangan. Serikat Petani Indonesia (SPI) memberikan konsepsi tersendiri tentang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Kedaulatan pangan lahir sebagai sebuah alternatif untuk mengatasi permasalahan kelaparan yang ada di negeri ini.

Berdasarkan konsepsi kedaulatan pangan menurut SPI, terdapat tujuh prasyarat utama bagi kedaulatan pangan. Salah satu dari tujuh prasyarat tersebut adalah Agrarian Reform (Reforma Agraria). Mengapa Reforma Agraria? Karena sejatinya, kedaulatan pangan adalah sebuah upaya juang untuk mengalokasikan tanah kepada petani yang saat ini terpinggirkan karena semakin sempitnya tanah pertanian. Jika petani semakin hari semakin menjelma menjadi kaum terpinggirkan, maka kebertahanan hidup manusia yang tergantung pada pangan pun akan terancam. Petani, tanah, dan pangan merupakan tiga hal yang saling ‘bereratan’.

Sementara itu, ketahanan pangan yang menaruh percaya pada mekanisme pasar bebas telah terlanjur mengakibatkan terlepasnya hak-hak petani akan tanah kepada para pemodal besar. Dalam pasar bebas, siapa yang bermodal akan berjaya. Maka, kepercayaan terhadap pasar bebas telah mendorong pengalokasian tanah kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan berlebih dalam hal modal dan teknologi untuk memanfaatkan tanah. Semakin terpinggirkanlah petani karena semua realita yang terjadi.

Contoh kasus di Indonesia misalnya, lahan-lahan luas yang ada lebih diperuntukkan bagi perkebunan-perkebunan besar seperti Sawit, Karet, atau kayu. Hal ini tentu saja karena peruntukan tersebut mampu melahirkan pundi-pundi devisa bagi negara. Lain halnya dengan tanaman pangan yang notabene belum tentu mampu memberikan aliran devisa sebesar yang dihasilkan oleh Sawit, Karet, atau kayu.

Kedaulatan pangan merupakan sebuah kondisi yang tidak mudah untuk diwujudkan. Butuh perjuangan ekstra dan kesabaran untuk menapaki jalan berliku agar kedaulatan itu benar-bernar berwujud nyata. Hal ini mengingat bahwa para petinggi di negeri ini semakin lama semakin menjelma menjadi pemuja sistem kapitalisme yang secara terang-terangan telah menyingkirkan hak-hak rakyat kecil khususnya petani. Namun, kesukaran tersebut tidak menjadikan keterwujudan kedaulatan pangan sebagai suatu hal yang mustahil. Kelapangan jalan yang tadinya berliku akan ditemui dengan adanya reforma agraria sejati.

Reforma agraria sejati adalah reforma agraria yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan dasar agraria. Persoalan dasar tersebut tentu saja tentang ketimpangan struktur agraria. Penataan kembali struktur agraria yang sangat timpang adalah hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan. Melalui reforma agraria sejati, yaitu reforma agraria yang mengembalikan akses dan kontrol masyarakat petani atas lahannya serta mengembalikan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah adatnya, tata ketimpangan struktur agraria akan segera pulih menuju keadilan.

Pengembalian akses dan kontrol masyarakat petani dapat segera dilakukan dengan pelaksanaan redistribusi lahan. Redistribusi lahan ini tentunya harus mempertimbangkan siapa yang benar-benar berhak akan lahan. Disini, peran masyarakat petani sangatlah dibutuhkan untuk mengontrol secara ketat jalannya pelaksanaan redistribusi tersebut. Pengontrolan yang lebih optimal dapat dijalankan melalui lembaga-lembaga lokal atau komunitas-komunitas petani, misalnya organisasi tani. Lalu, untuk pengembalian hak-hak murni masyarakat adat akan tanah leluhurnya, diperlukan penguatan secara optimal kelembagaan adat. Hal ini agar kelembagaan tersebut menjadi semakin mampu mempertahankan tanah leluhurnya.

“Siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan”, demikian Tauchid (1952) mengungkapkan. Maka, agar makanan dapat dikuasai, kuasailah terlebih dulu darimana makanan itu berasal (yaitu tanah). Tanah dapat dikuasai melalui adanya reforma agraria, dan kedaulatan pangan pun dapat terwujud dengan pembaruan struktur agraria yang timpang (baca: reforma agraria).

Risma Junita

Mahasiswa S2 Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Sumber Pustaka

http://www.spi.or.id/?page_id=282 [Diakses pada 5 Mei 2014]

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=280 [Diakses pada 7 Mei 2014]

Tauchid, Mochammad. 2009. Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta: STPN Press.

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi
BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

Leave a Reply