BerandaMITI artikel Energi Habis Manis, Sampah Disayang
Habis Manis, Sampah Disayang
Nov 4, 2015
Artikel Energi MITI Menuju Industri BBN " Menggairahkan"
Menuju Industri BBN Bergairah
Nov 13, 2015

Petani Indonesia Sejahtera, Mungkinkah?

Petani Indonesia Sejahtera Mungkinkah

Kedaulatan, khususnya dalam bidang pangan menjadi perhatian penting, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat luas. Salah satu ancaman bagi kedaulatan pangan adalah kenaikan harga beras yang sempat menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat. Salah satu penyebab hal tersebut yakni kepemilikan lahan pertanian justru dikuasai pihak-pihak bermodal besar. Sementara petani gurem, yang hanya menguasai sebagian lahan sawah. Ditambah lagi kemampuan petani untuk menjual produk hanya dalam bentuk gabah, bukan beras, maka petani gurem juga akan mencari beras di pasar, karena posisi mereka yang juga merupakan konsumen beras bukan produsen.

Hasil sensus pertanian yang dilakukan BPS pada tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pertanian gurem mencapai 26.126,2 ribu rumah tangga atau 42.7 persen dari rumah tangga total nasional. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 5.043,9 ribu rumah tangga dibandingkan tahun 2003[1]. Dalam hal ini, tidak berlebihan jika parameter kesejahteraan petani menjadi kunci untuk mengukur kedaulatan pangan dan pertanian di Indonesia. Hal ini dikarenakan, mayoritas kegiatan sektor pertanian dilakukan di daerah pedesaan yang banyak melibatkan peran petani sebagai pemeran utama dalam kegiatan budidaya pertanian.

Menyoal pengutamaan kesejahteraan terhadap petani, Indonesia bisa berkaca pada salah satu kebijakan negara Jepang yang mulai diterapkan pada tahun 2007[2]. Untuk menjamin kesejahteraan petani padi di negaranya, Jepang memberikan subsidi dalam bentuk pembayaran langsung ke petani seperti halnya gaji untuk karyawan. Pemberian dukungan pembayaran langsung kepada petani merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyisihkan penerimaan pajak sebagai timbal balik terhadap kontribusi petani di sektor pertanian[3].

Saat ini Jepang mengimpor kebutuhuan pangan dari luar negeri hampir sekitar 60% bahan makanan dan hanya 40% yang diusahakan dari dalam negeri. Dari 40% pasokan dalam negeri, 100% produksi beras mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Jepang, serta lebih dari 80% persen buah dan sayur merupakan produksi lokal. Mengakui bahwa kebijakan subsidi belum sepenuhnya berhasil serta ditambahn dengan status yang belumlah berdaulat pangan, setidaknya Jepang masih mengupayakan untuk memiliki produk pertanian yang menjadi kebanggan bagi masyarakatnya [3,4].

Jepang hanya memiliki 12% lahan yang digunakan untuk pertanian yang sangat dimaksimalkan potensinya. Produk utama pertanian Jepang adalah beras, dan kebanyakan beras yang dimakan di Jepang dihasilkan di dalam negeri (Oryza sativa L. ssp. japonica). Salah satu varietas beras unggulan jepang adalah Koshihikari yang menjadi kebanggan bagi masyarakatnya sendiri. Masyarakat Jepang lebih memilih mengonsumsi beras hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan beras impor karena rasa dan kualitas yang lebih baik dari beras impor. Kondisi ini sangat membantu petani, karena produknya tetap dapat bersaing dengan produk impor.

Untuk kasus beras, jika dibandingkan dengan Indonesia, tentu saja Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok karena tingginya permintaan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya populasi penduduk Indonesia. Padahal, jika ditelaah, beras hanyalah makanan pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini berdasar pada kebutuhan, budaya, dan kemampuan daerah setempat untuk menghasilkan produk pertanian yang bukan hanya beras. Seperti kejadian penumpukan beras yang baru saja terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menandakan bahwa bantuan pangan berupa beras yang diberikan pemerintah dianggap kurang tepat jika dilihat dari pola konsumsi warganya yang terbiasa memakan jagung. Asumsi rawan pangan di daerah-daerah tertentu di Indonesia perlu diperhatikan kembali, karena tidak semua warga mengonsumsi beras sebagai makanan pokok[5].

Diversifikasi pangan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal menekankan agar pemerintah daerah dan masyarakat kembali kepada konsumsi makanan pokok yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Hal ini tidak saja akan mengembalikan kebanggaan masyarakat terhadap produk lokal setempat, tetapi juga mendukung petani lokal untuk mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Referensi:

[1] Bada Pusat Statistik Indonesia

[2] Yukie Yoshikawa. 2010. Can Japanese Agriculture Overcome Dependence and Decline? The Asia Pasific Journal.

[3] Masayuki Kashiwagi. 2010. Considering Policy Design for Less-Favoured Areas Experiencing Shrinking Population: A Comparison between Japan and Europe. PRIMAFF Symposium.

[4] Jefrey Hays. 2012. Agriculture In Japan: Old, Part Time Farmers, Small Farms, High-Tech Methods And Imports And Exports. http://factsanddetails.com/japan/cat24/sub159/item941.html

[5] Humas LIPI. 2015. Bantuan Beras ke NTT Hambat Diversifikasi Pangan. http://u.lipi.go.id/1443679981

Riska Ayu Purnamasari
Riska Ayu Purnamasari
Graduate Student at University of Tsukuba, Japan.

1 Comment

  1. Septi L says:

    Ironis sekali, nasib petani yang masih belum jelas di negara yang berjuluk 'Negara Agraris'

Leave a Reply