Sekilas Mengenal Dunia Nanoteknologi
May 19, 2016
Kulit Sehat Anti Jerawat dengan Ekstrak Pegagan
May 21, 2016

Peraturan Pemerintah untuk Penguatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK di Indonesia

Scientist at Lab via makinresearch.com

Scientist at Lab via makinresearch.com

Scientist at Lab via makinresearch.com

Masih ingat di telinga kita saat ramai-ramainya pelarangan Go-Jek dan aplikasi transportasi daring lainnya oleh Kemenhub beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyatakan dukungannya kepada Go-Jek dan menyampaikan pernyataan bahwa jangan sampai peraturan yang dibuat pemerintah justru mengekang inovasi-inovasi anak bangsa yang dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju yang diperhitungkan dunia. Atau kebutuhan Jokowi dan bangsa Indonesia yang disampaikannya selepas KTT Asean-USA awal tahun ini akan 1.000 teknopreneur dan developer agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia pada era digital ini.

Hal tersebut menjadi sinyal penting bahwa Indonesia harus meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur di tengah data kritis yang menunjukan bahwa tenaga kerja terdidik dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih sangat kecil dibandingkan tenaga kerja negara-negara lain dalam satu regional. Penurunan produksi migas nasional dan meningkat tajamnya impor komoditi pangan dalam lima tahun terakhir (BPS) juga membuat Indonesia tidak bisa lagi terus mengandalkan sumberdaya alam (SDA) untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Berkaca pada berbagai tantangan tersebut, Indonesia mutlak membutuhkan inovasi dengan basis IPTEK untuk menggerakan sektor-sektor strategis dalam ekonomi dan meningkatkan produktivitas serta daya saing SDM di pasar global. Inovasi tentunya membutuhkan penelitian dan pengembangan, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa kuatkah dukungan untuk penelitian dan pengembangan di negeri ini?

Sejauh ini menurut data dari World Bank pada tahun 2013, Indonesia hanya menginvestasikan sekitar 0,08-0,09% dari Produk Domestik Bruto nya yang mencapai Rp 9.000 Triliun untuk penelitian dan pengembangan. Masih kalah dibandingkan negara tetangga yaitu Malaysia 1,13% dan Singapura 2,0%. Tentunya juga dibawah negara-negara maju berbasis inovasi dan teknologi di dunia seperti Amerika Serikat (2,81%), Jepang (3,47%), Korea Selatan (4,14%), maupun Swedia (3,4%).

Lebih spesifik pada sektor pangan, Indonesia berada di peringkat rendah pada Global Food Security Index 2015, sistem pemeringkatan mengenai ketahanan pangan negara-negara di dunia. Yaitu peringkat 74 dari 109 negara di dunia dengan skor pengeluaran publik untuk penelitian dan pengembangan sebesar 0,0! Sudah dipastikan dari data tersebut sejauh ini belum ada pihak umum yang memfasilitasi riset di bidang pangan selain dari dana terbatas pemerintah.

Jika kita tengok secara umum, dana penelitian dan pengembangan sebesar 0,08% dari PDB tersebut 78% dari pemerintah. Beda dengan negara tetangga kita, Singapura, yang berdasarkan data dari Singapore Agency of Science, Technology, and Research pada tahun 2013, dana penelitian dari dunia usaha sebesar 1,2% dan dari umum saja sebanyak 0,8% dari total PDB Singapura.

Lalu, Bagaimana Kualitas Penelitian yang Sudah Ada di Indonesia?

Menurut SCImago Journal & Country Rank yang terbit tahun 2015, Indonesia masuk urutan ke-57 dari 239 negara dalam banyaknya jumlah jurnal ilmiah internasional yang terpublikasi dari tahun 1996-2014.  Jumlah jurnal ilmiah yang terpublikasi dari Indonesia (32.355 dokumen) masih kalah dengan India (998.544), Taiwan (491.560), Singapura (192.942), Malaysia (153.378), Thailand (109.832) dan bahkan Nigeria (53.298).

Padahal, jumlah jurnal ilmiah internasional yang terpublikasi dapat menjadi salah satu ukuran kualitas penelitian suatu negara. Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa menyeimbangkan transformasi IPTEK di dunia dengan hasil penelitian yang berkualitas. Sehingga, meskipun Indonesia memiliki SDA dan SDM potensial, Indonesia belum mampu menghasilkan cukup banyak hasil penelitian yang mumpuni. Ini juga menggambarkan budaya penelitian di Indonesia yang masih rendah dibanding negara lain.

Masalah dana dan investasi pemerintah untuk penelitian dan pengembangan tentunya menjadi masalah utama yang sering dikeluhkan peneliti dan ilmuwan. Selain itu, infrastruktur yang selaras dengan perkembangan dunia IPTEK yang mendukung penelitian dan pengembangan juga masih kurang. Namun pada akhirnya permasalahan dana tersebut bisa sedikit teratasi dengan hadirnya Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) yang resmi diluncurkan Menteri Keuangan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia akhir Maret 2016 lalu.

DIPI, sebuah lembaga mandiri yang akan mendorong peneliti untuk membuat penelitian-penelitian yang berkualitas yang hasilnya dapat di aplikasikan pada skala industri agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. DIPI memberikan pendanaan yang kompetitif untuk penelitian multidisiplin di Indonesia berdasarkan keunggulan dan orisinalitas gagasan dari penelitian tersebut. Total anggaran penelitian yang diusulkan sebesar Rp 360 Miliar untuk 250 hibah baru dalam waktu tiga tahun.

Selain DIPI, lembaga lain seperti LPDP juga telah memfasilitasi dana penelitian dalam programnya yang disebut Indonesian Development Research. LPDP memberikan dana untuk riset produktif inovatif komersial dan implementatif yang akan diberikan untuk kelompok peneliti yang berasal dari peneliti di kementerian, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi negeri atau swasta.

Dana Dapat Sedikit Teratasi, Kemudian Apa Tantangan Selanjutnya?

Jika kita menarik panjang benang merah permasalahan penelitian dan pengembangan di Indonesia, kita akan menemukan sebuah masalah lain yang bisa jadi menjadi masalah inti yang menurut sebagian orang kecil namun dapat menjadi bom waktu bila tidak dapat dicarikan solusi. Ya, Peraturan Pemerintah!

Masih ingat kita tentang ramainya kontroversi Go-Jek dan aplikasi transportasi daring lainnya? Atau penelitian Jaket Anti Kanker ECCT temuan ilmuwan Dr. Warsito yang mendunia namun penelitiannya justru dihentikan pemerintah? Dan mungkin kisah-kisah penelitian dan pengembangan inovasi IPTEK lain yang kurang baik di negeri ini yang berawal dari tidak adanya aturan yang mendukung.

Pertama, kontroversi Go-Jek –sebagai aplikasi hasil inovasi anak bangsa- dan aplikasi transportasi daring lain melambung ketika maraknya keluhan dan demonstrasi dari para pengemudi ojek konvensional, angkot, taksi, dan transportasi umum lainnya karena kehadiran transportasi daring ini sangat berpengaruh kepada menurunnya pendapatan mereka. Beberapa pihak menilai transportasi daring ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang sering digarisbawahi adalah penggunaan mobil berpelat hitam sebagai kendaraan umum.

Sampai pada akhirnya Kemenhub melarang Go-Jek namun keputusannya dibatalkan lagi esok harinya. Padahal, dari dahulu sampai sekarang tidak ada satu pun aturan baik UU, peraturan presiden (Perpres), maupun peraturan menteri (Permen) yang mengatur tentang transportasi daring. Karena pihak Go-Jek sendiri menyatakan mereka hanya penyedia aplikasi. Walaupun sebenarnya harus diakui bahwa jenis transportasi daring  ini juga kurang memenuhi aturan, namun UU lama hanya mengatur transportasi umum konvensional. Ini bukti bahwa peraturan pemerintah belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan inovasi dan teknologi yang ada saat ini.

Kedua, kontroversi Jaket Anti Kanker ECCT temuan Dr. Warsito yang menurut hasil review pemerintah belum dapat disimpulkan keamanan dan manfaatnya sehingga belum dapat dikategorikan sebagai alat terapi standar kesehatan (disamping pula ECCT ini belum melewati tahapan uji klinis sepenuhnya). Tahapan uji klinis merupakan tahapan yang perlu dilewati oleh alat kesehatan dengan kelas tertentu agar bisa beredar dan digunakan sebagai alat kesehatan. Padahal pada faktanya 51,74% dari 3. 183 pengguna ECCT adalah pasien yang sudah dinyatakan tidak mempunyai harapan sembuh oleh dokter konvensional. Dan hasilnya adalah 1.530 pasien kondisinya membaik, dan sisanya merasakan pertumbuhan kankernya terhambat.

Percaya atau tidak bahwa belum ada satu pun aturan di Indonesia yang mengatur tentang Uji Klinis Alat Kesehatan. Aturan yang ada selama ini hanyalah izin produksi yang diatur dalam Permenkes 1189/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan, serta izin edar yang diatur melalui Permenkes 1190/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan. Selain itu ada juga Permenkes 1191/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan. Pada UU No. 39/2009 tentang Kesehatan pun tidak diatur mengenai mekanisme uji klinis.

Penelitian dan pengembangan inovasi ini tidak bisa dilanjutkan karena terkendala regulasi. Namun regulasinya sendiri sampai saat ini belum disediakan aturannya oleh pemerintah. Melihat dari saat ini belum ada satu pun alat kesehatan teknologi tinggi yang dikembangkan produsen dalam negeri, dukungan terkait peraturan pemerintah tentang uji klinis yang merupakan bagian dari proses penelitian dan pengembangan ini sangat penting agar hasil penelitian dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Baik Go-Jek maupun ECCT merupakan contoh pihak swasta yang melakukan proses penelitian dan pengembangan di dalam negeri yang sejauh ini manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Namun, tidak adanya aturan pendukung terkait dengan proses penelitian dan pengembangan tersebut baik regulasi uji klinis untuk ECCT atau peraturan transportasi daring untuk Go-Jek membuat proses penelitian dan pengembangan inovasi tersebut jadi terhambat.

Penelitian dan pengembangan dalam inovasi teknologi tidak bisa dihentikan, ia akan terus berkembang dan maju seiring berjalannya waktu. Bersamaan dengan itu, insentif dan investasi dari pemerintah juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan peneliti. Bila kendala investasi dana sedikit demi sedikit bisa tertutupi, lalu ada insentif fiskal dan paten dari kementerian keuangan untuk peneliti, sudah saatnya insentif itu juga muncul dari peraturan pemerintah yang akan menguatkan penelitian dan pengembangan inovasi IPTEK di Indonesia.

Undang Undang mungkin tidak dapat segera di buat cepat, perlu kajian lebih dalam yang melibatkan banyak pihak. Namun insentif penguatan melalui regulasi ini dapat diatur dengan peraturan lain seperti Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres) yang kemudian di transformasikan ke dalam Peraturan Menteri (Permen) dapat menjadi insentif instan untuk menguatan penelitan dan pengembangan IPTEK yang ada.

Hal strategis dalam bidang IPTEK ini diharapkan akan menjadi jalan perwujudan salah satu NAWACITA Presiden Jokowi-JK yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga nantinya bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. (NMY)

Nur Maulana Yusuf
Nur Maulana Yusuf
Lulusan Institut Pertanian Bogor yang tertarik dengan dunia media, teknologi, serta sosial ekonomi di Indonesia. Saat ini menjadi bagian dari Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI).

Leave a Reply