Pro-Kontra Transportasi Online : Bijaksana Mengelola Inovasi Untuk Kesejahteraan Bersama
Apr 10, 2016
Menyongsong Era Baru Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas
Apr 12, 2016

Penggusuran Warga Pasar Ikan Penjaringan, Dilema Mewujudkan Kesejahteraan bagi Seluruh Pihak

Penggusuran Pasar Ikan via Tempo.co

Penggusuran Pasar Ikan via Tempo.co

Penggusuran Pasar Ikan via Tempo.co

Hari ini (11/4) mungkin menjadi hari yang bersejarah bagi warga Luar Batang Kawasan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah Pemerintah Jakarta mengeluarkan SP sebelumnya, hari ini terakhir bagi warga untuk berkemas dan membongkar bangunannya. berkemas dan membongkar sendiri bangunannya. Surat Peringatan (SP) 3 sudah dilayangkan langsung pada tanggal 9 April lalu oleh Wakil Wali kota Jakarta Utara. Berdasarkan data umum, jumlah penduduk di RW 04 sebanyak 4.929 jiwa yang terdiri dari 1.728 KK. Ada sekitar 893 bangunan di sana, dengan rincian 347 bangunan di PD Pasar Ikan, 225 di RT 01, 58 bangunan di RT 02, 168 rumah di RT 11 dan 95 bangunan di RT 12.

Bukan tanpa sebab, pembongkaran dan penggusuran ini dilakukan dalam rangka revitalisasi Kawasan Wisata Bahari, Pasar Ikan, dan Sunda Kelapa. Selain itu, pemerintah beralasan bahwa wilayah yang ditempati oleh warga adalah tanah milik pemerintah, sehingga mereka dianggap menggunakan tanah secara illegal. Aparat pemerintah melakukan penggusuran dengan bantuan Satpol PP, Polisi, dan TNI. Tidak hanya rumah yang dibongkar, tempat usaha milik warga pun dibongkar. Banyak warga mengaku kaget dan melakukan protes atas tindakan yang dilakukan pemerintah.

Menurut mereka, tindakan penggusuran yang dilakukan pemerintah dilakukan terlalu cepat, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan tidak diberikan kejelasan mengenai nasib mereka kedepannya. Meskipun menurut informasi, tercatat 176 kepala keluarga (KK) dengan rincian 83 KK direlokasi ke Rusun Rawa Bebek, 8 KK ke Rusunawa Kapuk Muara, 85 KK ke Rusunawa Marunda. Namun, nasib sekolah serta mata pencaharian warga belum dipikirkan secara matang oleh pemerintah.

Masalah penggusuran paksa memang bukan hal baru di Ibukota Negara Indonesia ini. Mungkin sudah puluhan ribu orang dipaksa melihat pasukan keamanan Jakarta membongkar rumah-rumah mereka dan menghancurkan harta benda milik pribadi mereka dengan hanya sedikit pemberitahuan sebelumnya dan tanpa prosedur yang layak maupun kompensasi. Alasan yang sering dikemukakan Pemerintah Jakarta bahwa lahan tersebut dibutuhkan untuk proyek infrastruktur, merapikan sarana dan prasarana umum, dan pendirian rumah-rumah warga di tanah milik pemerintah.

Memang alasan tersebut juga bisa dianggap cukup kuat karena daerah yang ditempati warga memang tanah milik pemerintah dan penataannya kurang bagus sehingga terlihat kumuh dan kotor. Namun, pemerintah sepertinya harus lebih memperhatikan hak asasi dan kesejahteraan warganya serta tentunya lebih arif dalam bertindak. Alasan ketertiban umum menjadi faktor utama penggusuran warga, namun menurut undang-undang hak asasi manusia, pemerintah juga mewajibkan petugas setempat untuk mempertimbangkan proporsional tidaknya batasan dan tindakan mereka. Penggusuran tanpa melakukan pertimbangan matang justru akan menyebabkan masyarakat menjadi jauh lebih menderita. Dan ironisnya, akan meningkatkan jumlah orang miskin di ibukota karena hilangnya mata pencaharian sehari-hari warga.

Dan penggusuran seperti biasanya selalu mengakibatkan warga melakukan protes dan bentrok dengan aparat pemerintah. Penggunaan kekuatan untuk menggusur warga menjadi bukti bahwa Pemerintah Jakarta gagal untuk mengadakan musyawarah dengan masyarakat, melakukan negosiasi dengan itikad baik, dan menyediakan kompensasi yang mencukupi bagi mereka yang dipindahkan. Menurut standar internasional, pemerintah harus memastikan bahwa sebelum sebuah penggusuran dilaksanakan, seluruh alternatif yang mungkin harus dieksplorasi melalui musyawarah dengan masyarakat yang terkena dampak, dengan tujuan untuk menghindari, atau setidaknya meminimalisir, perlunya menggunakan kekuatan. Dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan sehingga memancing emosi dan protes warga berarti pemerintah pada kenyataannya telah gagal mengambil tindakan pencegahan yang mencukupi untuk menghindari perseteruan.

Idealnya, sebelum penggusuran pemerintah telah melakukan musyawarah dengan warga dan memberikan opsi-opsi alternatif bagi warga untuk melangsungkan kehidupannya. Warga sering mengeluh karena kompensasi yang diberikan pemerintah tidak setara dengan kerugian yang mereka alami. Dalam konteks kesejahteraan sosial, maka kesejahteraan yang terenggut bukan hanya berkaitan dengan ekonomi saja, namun secara sosial dan psikologis juga terganggu karena mereka mendapat tekanan dari aparat pemerintah.

Pemerintah Jakarta berulangkali gagal menyediakan kompensasi nilai pasar atau biaya pemindahan yang adil untuk para penghuni yang kehilangan propertinya, baik berupa kehilangan hak atas tanah yang disita maupun kehancuran rumah atau harta benda milik pribadi. Pemerintah biasanya hanya memberikan tempat tinggal yakni dengan memindahkan warga ke Rusunawa dan ada pula yang mengikutsertakan warga pada pelatihan kerja agar warga dapat mencari mata pencaharian lain.

Namun kerugian finansial bagi warga tergusur tidak hanya terbatas pada properti, tetapi juga mencakup nilai dari upaya bisnis apapun yang mereka miliki di dalam lingkungan yang dihancurkan dan gangguan terhadap sumber penghasilan yang diakibatkan oleh penggusuran tersebut. Selain itu, lingkungan sosial warga pun menjadi rusak, anak-anak terpaksa harus pindah sekolah, timbulnya perasaan tertekan warga karena trauma atas penggusuran yang menimpanya, dan lain-lain. Intinya, penggusuran ini bukan hanya mengganggu kesejahteraan secara finansial, tetapi ada aspek kesejahteraan lainnya yang luput diperhatikan oleh pemerintah. Aspek sosial, ekonomi, psikologis, merupakan bagian yang integral dalam kesejahteraan.

Penggusuran ini juga mengakibatkan terganggunya kesejahteraan warga, khususnya anak-anak, perempuan, lansia, dan disabilitas, yang tinggal di daerah penggusuran. Akhirnya pemerintah berada pada suatu dilema nyata: bagaimana melakukan penertiban umum untuk kenyamanan masyarakat tanpa mengabaikan dan mengganggu kesejahteraan warga yang ditertibkan?

Dalam suatu pembahasan di Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdapat peraturan mengenai penggusuran dan tata pelaksanaannya sehingga tidak melanggar hak asasi manusia dan memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi kesejahteraan seluruh pihak. Beberapa aturan tersebut diantaranya :

  1. Memastikan bahwa legislasi dan kebijakan yang ada mencukupi untuk mencegah dan menuntut pihak swasta—misalnya preman atau milisi—yang melaksanakan penggusuran paksa tanpa aturan yang selayaknya
  2. Menyediakan hukuman yang berat terhadap pengembang publik atau perusahaan korporasi yang melecehkan atau mengintimidasi warga negara dengan cara apapun, termasuk menekan individu untuk pindah atau menerima kompensasi dalam bentuk atau jumlah tertentu
  3. Masalah akuisisi lahan memerlukan legislasi yang lebih komprehensif dan jelas daripada yang saat ini ditawarkan oleh Peraturan Presiden
  4. Merancang sebuah undang-undang yang komprehensif mengenai akuisisi lahan untuk kegiatan pembangunan demi kepentingan umum, melalui kerjasama penuh dengan organisasi masyarakat sipil dan non-pemerintah, yang: a) membatasi secara tepat kekuasaan untuk mengambil lahan untuk tujuan kepentingan umum; (b) mencakup secara eksplisit setiap orang yang terkena dampak, tanpa membedakan status kepemilikan mereka; (c) membuat proses perolehan lahan pribadi untuk tujuan umum lebih transparan dan partisipatori; (d) memandatkan partisipasi yang aktif, bebas, dan bermakna oleh masyarakat yang terkena dampak dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan: penilaian, analisa, perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi; (e) menjamin kompensasi yang layak sesuai nilai pasar/biaya pemindahan bagi seluruh pemegang hak dan penghuni lahan; (f) menjamin kompensasi yang memadai untuk hilangnya penghasilan terkait dengan pemindahan sehingga warga yang dipindahkan dapat menjaga atau memperbaiki standar hidup mereka saat ini; (g) memastikan agar kompensasi dalam bentuk uang didistribusikan sebelum penggusuran, atau mengatur agar akomodasi alternatif tersedia sebelum penggusuran; (h) memfasilitasi hak untuk mengajukan banding kepada sebuah badan ajudikasi independen hak atas tanah dan jumlah kompensasi; dan (i) menyediakan petugas penilai lahan yang benar-benar independen dan yang menggunakan kriteria penilaian yang dinyatakan secara publik sehingga dapat didebat oleh publik.

Jika Pemerintah DKI Jakarta memperhatikan dan menggunakan aturan yang telah ditetapkan secara internasional oleh PBB diatas, maka mungkin dampak penggusuran akan dapat terminimalisir. Setidaknya pemerintah telah melakukan pertmbangan dan persiapan yang matang. Niat baik pemerintah untuk mewujudkan ketertiban umum dan merapikan infrastruktur merupakan niat baik yang perlu diapresiasi. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan berbagai nasib warganya yang tergusur secara komprehensif. Niat baik ini jangan sampai menimbulkan masalah pemiskinan baru di ibukota. Pastikan bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat dalam seluruh aspek menjadi perhatian utama pemerintah. (SA)

 

Daftar Referensi:

http://www.urbanpoor.or.id/pers-release/benarkah-warga-yang-tinggalmenguasai-tanah-negara-tidak-berhak-mendapat-ganti-rugi

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0906sumandrecsBIweb.pdf

http://paralegal.bantuanhukum.or.id/blog/2013/08/22/penggusuran-paksa-dan-hak-atas-perumahan-1/

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160411081757-20-123001/warga-pasar-ikan-penjaringan-menolak-digusur/

http://news.metrotvnews.com/read/2016/04/10/511133/hari-ini-batas-akhir-warga-luar-batang-berkemas-dan-bongkar-bangunan

Syadza Alifa
Syadza Alifa

Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply