Eco-friendly Sustainable Development : Beberapa Kunci Pembangunan Yang Ramah Lingkungan
Feb 5, 2014
Taman Pengolah Limbah Cair Skala Rumah Tangga
Feb 7, 2014

Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) untuk Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia

Indonesia sebagai Negara Kepulauan (archipelagic state), telah diakui oleh masyarakat internasional dengan adanya konvensi tentang hukum laut  United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Dengan adanya konvensi tersebut, Indonesia menjadi salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia.  Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki jajaran pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke (barat-timur), hingga dari Miangas sampai Rote (Utara-Selatan), sebanyak 17.508 pulau.

United-Nations-Sustainable-Development-Goals1

Sumber ilustrasi: www.bogrenmagazine.com

Berdasarkan Perpres 78 tahun 2005, tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar, terdapat 92 Pulau terluar yang dinilai strategis karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Kondisi 92 Pulau terluar tersebut ada yang berpenduduk dan ada yang  tidak berpenduduk, namun seluruhnya strategis karena menyangkut kedaulatan Negara. Hagget (2001) mengemukakan persoalan kedaulatan suatu Negara, bukan lagi soal isu lokal di wilayah yang bersangkutan, tetapi merupakan isu global, menyangkut stabilitas suatu Negara dan region di sekitarnya. 

Mengingat  Pulau-Pulau Kecil Terluar sangat strategis untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perlu pendekatan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) untuk mengelola kawasan tersebut. Rogers et all (2008) berpendapat, pendekatan sustainable development, setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Terlepas masih adanya perdebatan terkait konsep sustainable development hingga kini, namun hal yang lebih penting yaitu makna dari konsep berkelanjutan tersebut untuk dijadikan landasan kerangka pembangunan.

Konsep pembangunan berkelanjutan

Gambar 1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (diolah dari Bappenas, 2013)

Kasus Sipadan-Ligitan, misalnya Indonesia kalah dengan Malaysia dalam sidang Mahkamah Internasional, karena Malaysia dinilai telah membangun wilayah tersebut dengan konservasi penyu, mercusuar, dan sebagainya, serta penduduk yang tinggal di daerah tersebut lebih terlayani oleh Malaysia dibandingkan Indonesia, walaupun secara sejarah pulau tersebut merupakan kepemilikan Belanda sebagai Negara yang menjajah Indonesia.

Kasus Pulau Nipah, juga betapa investasi yang digulirkan dari segi biaya dan waktu untuk mereklamasi pulau terluar tersebut. Investasi yang ditanamkan yaitu kurang lebih Rp.300 Milyar selama 5 (lima) tahun untuk seluas 1,2 Ha. Oleh karenanya, perlu pendekatan sistematis untuk menghindari 2 (dua) kasus kesalahan terkait pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar tersebut.

Sebaran pulau-pulau kecil terluar

Gambar 2. Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar (Bappenas, 2013)

 

Bagaimana bentuk pengelolaannya?

Hemat penulis, setidaknya terdapat 2 (dua) perbedaan mendasar untuk membedakan tipologi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar tersebut, yaitu untuk yang berpenduduk dan tidak berpenduduk. Untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar yang tidak berpenduduk, dimensi pertahanan dan keamanan menjadi prioritas utama.

Bagaimana meningkatkan peran TNI sebagai aparatur penjaga perbatasan Negara, dilengkapi fasilitas yang memadai seperti air bersih, listrik, dan tentunya sarana dan prasarana keamanan seperti speedboat berkemampuan tinggi untuk mengawasi kegiatan illegal seperti (penyelundupan, pencurian kekayaan SDA, dan lainnya) dan alutsista.

Lebih jauh, untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar tidak berpenduduk dapat di integrasikan dengan pengembangan ekonomi yang sifatnya terbatas dan tentunya berwawasan lingkungan, seperti konsep green tourism. Pembelajaran dari kasus pulau yang di eksploitasi ekonomi secara besar-besar, maka biaya kerusakan lingkungan akan menjadi lebih tinggi kerugian yang diakibatkannya.

Untuk pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk, akan menjadi lebih kompleks karena adanya aktivitas masyarakat yang dominan di atasnya. Pendekatan pembangunannya tidak hanya pertahanan dan keamanan semata, tetapi juga menitik-beratkan kepada pendekatan sosial ekonomi dan lingkungan. Keempatnya, harus saling bersinergi dalam pendekatan pembangunan.

Di Pulau Miangas, Sulawesi Utara misalnya, merupakan salah satu pulau kecil terluar berpenduduk yang tentunya tidak hanya memiliki fungsi keamanan, tetapi kesejahteraan masyarakat. Pelayanan dasar seperti akses pendidikan dan kesehatan harus dipenuhi. Infrastruktur dasar, seperti pelayanan keperintisan antar pulau perlu ditingkatkan baik intensitas maupun kualitas, air bersih, telekomunikasi, dan juga listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Keberlanjutan pembangunan dalam konteks keutuhan wilayah menyangkut tidak hanya dimensi, sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga ketahanan lokal. Hal ini juga selaras dengan teori Human Secuity (UNDP, 1994), dimana ancaman terbesar dari suatu Negara, yaitu ancaman dari dalam Negeri, termasuk didalamnya tidak terpenuhinya kesejahteraan bangsa sehingga menimbulkan konflik. Dalam konteks pertahahanan dan keamanan juga, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga kedaulatan Negara mengingat laut yang luas serta terbatasnya SDM aparatur perbatasan Negara.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh (Joesoef, 2012), dimana masyarakat terlibat dalam pembangunan, tidak hanya menjadi “penonton” pembangunan. Selain itu, pembangunan manusia juga menjadi poin yang tidak terlepas dari pembangunan fisik. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kearifan lokal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Jadi, konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) untuk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, tidak hanya menjalankan pilar-pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan secara dikotomi sektoral, tetapi harus saling terintergrasi satu dengan lainnya. Pentingnya memasukan pendekatan keamanan juga sebagai dimensi pembangunan yang berkelanjutan.

Osmar Shalih

Peneliti, Universitas Indonesia

 

Daftar Referensi:

Bappenas. 2013. Rancangan Teknokratik Background Study RPJMN 2015-2019. Jakarta

Hagget, P. 2001. Geography. A Global Synthesis. Prentice Hall, NY.

Joesoef, D. 2012. Geostrategi Indonesia. Kompas 3 Desember 2012.

Rogers. et all, 2008. An Introduction to Sustainable Development. Routledge

United National Development Programme (UNDP), 1994. Human Development Report of the United Nations Development Program.

Perpres 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi

BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

Leave a Reply