Ancaman Pariwisata Indonesia terhadap Perubahan Iklim Dunia
Sep 16, 2015
Berbisnis Energi dengan Cangkang Kacang Mede
Oct 7, 2015

Model Alternatif Penguatan Kemandirian Pangan melalui Local Integrated System

Jagung muda dan sayuran by Mohamat Solihin vj lie

“Mengapa harus mencuri, wong minta saja diberi? Mengapa harus lari saat dikejar, karena semakin kita berlari kita tidak pernah bisa berhenti. Kalau tidak bisa berhenti, maka kita tidak akan pernah merenung menghayati kehidupan ini. Ayo, masuk ke rumah saya, makan bersama saya. Nanti setelah makan, kamu ambil itu pisang, jagung dan kelapa untuk makan dan minum kalian”. -wS Rendra-

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling mendasar, karena itu ketergantungan terhadap pangan merupakan suatu hal yang hakiki. Pemenuhan dari pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin pemenuhan pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas[1]. Menurut Undang-undang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman[2].

Paham dan strategi yang selama ini dianut dalam pembangunan pangan adalah membangun ketahanan pangan (food security). Ketahanan pangan didefinisikan sebagai akses fisik dan ekonomi semua orang terhadap pangan secara cukup, aman dan bergizi pada waktu untuk hidup aktif, sehat dan produktif. Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan masih bergantung pada perdagangan internasional. Dengan berbagai kendala diplomasi internasional dan posis tawar (bargaining position) yang belum memadai, Indonesia belum mampu secara optimalmelindungi petani dari serbuan pangan impor dari negara lain. Bahkan kecenderungan yang terjadi adalah makin tingginya ketergantungan Indonesia pada pangan impor, terutama kedelai.[3]

Tidak hanya kedalai, selama ini pangan di Indonesia cenderung diimpor dari negara lain, seperti mengimpor beras dari thailand. Berdasarkan data badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2012, impor beras Indonesia mencapai 1,8 juta ton dengan nilai US$ 945,6 juta. Sementara Impor jagung pada tahun yang sama mencapai 1,7 juta ton dengan nilai US$ 501,9 juta. Sementara pada Impor Sapi dan daging ayam, BPS mencatat ada 40.338 ton di tahun 2012. Dan yang paling mencengangkan adalah impor garam, singkong dan kentang yang masing-masing sebanyak 2,2 juta ton, 13,3 ton dan 54,1 juta ton.[4] Hal tersebut tentunya sangat mencengangkan jika dibandingkan dengan potensi dan luas wilayah yang dimiliki oleh Indonesia. Apalagi dalam konteks impor garam, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah laut yang cukup luas.

 Impor sebagai salah satu opsi yang masih diminati untuk mengatasi permasalahan pangan dan mengabaikan potensi yang terdapat di dalam negeri. Namun harus sampai kapan negara kita ini akan terus mengimpor bahan pangan dari luar?, untuk jangka pendek kebijakan tersebut dapat diterima namun untuk jangkan panjang kebijakan tersebut dapat memasung kreaatifitas masyarakat. Karena hal ini akan memunculkan permasalahan baru yakni profesi menjadi petani tidak lagi menguntungkan  karena petani akan terus merugi dengan adanya impor pangan dari luar negeri. Hal ini mengakibatkan petani akan dengan mudahnya untuk menjual tanah yang mereka miliki dan beralih ke profesi lain.

Tidak hanya permasalahan dalam stock pangan, dalam tahap distribusi pangan Indonesia masih terdapat beberapa akar yang harus diselesaikan. Pertama, dukungan infrastruktur, yaitu kurangnya dukungan akses terhadap pembangunan sarana jalan, jembatan, dan lainnya. Kedua, sarana transportasi, yakni kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat di dalam pemeliharaan sarana transportasi kita. Ketiga, sistem transportasi, yakni sistem transportasi negara kita yang masih kurang efektif dan efisien. Selain itu juga kurangnya koordinasi antara setiap moda transportasi mengakibatkan bahan pangan yang diangkut sering terlambat sampai ke tempat tujuan. Keempat, masalah keamanan dan pungutan liar, yakni pungutan liar yang dilakukan oleh preman sepanjang jalur transportasi di Indonesia masih sering terjadi. Aspek lain yang tak kalah penting ialah aspek konsumsi.[5] Distribusi merupakan pilar yang masih harus dibenahi dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

Kearifan lokal yang dimiliki Indonesia bisa saja menjadi jawaban tersendiri atas kebutuhan pangan. Pengembangan kearifan lokal untuk pemenuhan pangan masyarakat kini kian memprihatinkan. Di beberapa daerah pegunungan yang semula mengkonsumsi jagung atau singkong kini menganggap bahwa makan tersebut hanya untuk orang miskin, tidak bergizi dan makanan rendahan. Padahal Padahal, bila dibandingkan kandungan gizi beras dan gaplek hampir sama, kalori yang terkandung dalam beras 360/100 gr, tidak jauh berbeda dengan sagu 355/100 gr, gaplek 338/100 gr. Kandungan karbohidrat beras hanya 78,9/100 gr, sedangkan sagu mencapai 355/100 gr. Hanya saja pada kandungan protein pada beras lebih tinggi dari sagu. Dengan kondisi tersebut seharusnya mampu menyiasati sumber-sumber pangan lokal menjadi makanan yang cukup memberikan nilai tambah (added value).

Local Integrated System

Local Integrated System

Oleh Karena itu perlunya Local Integrated System[6] sebagai sebuah model alternatif penguatan ketahanan pangan. Local Interated System merupakan sebuah gagasan penguatan ketahanan pangan yang terintegrasi kedalam sistem terpadu yang dinaungi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Badan ketahanan pangan.  Sistem ini kemudian mengambil teknik dari kearifan lokal (indegenous knowledge) unggul yang ada di komunitas-komunitas dalam masyarakat tertentu yang sudah terbukti dapat memandirikan pangan mereka dan kemudian secara transformatif diterapkan pada masyarakat yang memiliki kesamaan dalam hal geografis, kemiripan budaya dan berbagai kemiripan lain yang ada di Indonesia. Penerapan ini difokuskan kedalam pola produksi dan pola pengelolaan, maupun konsumsi. Pada pola konsumsi harus ada perubahan paradigma tentang konsep “makanan orang miskin” yang biasanya melekat pada pola konsumsi berdasar kearifan lokal.

Misalnya pengambilan kearifan lokal (indegenous knowledge) lumbung pangan desa dalam pola pengelolaan hasil tanam di desa. Lumbung pangan desa berhubungan erat dengan ketahanan pangan yang mendasari adannya pemenuhan pangan secara menyeluruh bagi masyarakat, baik dari segi ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Lumbung desa secara umum dapat diterapkan hampir di seluruh pedesaan di Indonesia. Dalam pola konsumsi kita dapat mengambil contoh sagu banyak di kelola di daerah Maluku dan Papua. Kemudian pola konsumsi budaya batak, dimana mereka mengkonsumsi ketela sebagai makan pembuka sebelum menikmati nasi sebagai makanan utama.[7] Dan kemudian coba di terapkan di salah satu daerah di Indonesia, misalnya sagu dimana budaya papua sangat ahli dalam memproduksi dan mengelolanya coba diterapkan di daerah Sumatera dan Sulawesi yaitu karena kemiripan geografis yaitu ketinggian 700 m di atas permukaan laut (dpl), namun produksi sagu terbaik ditemukan sampai ketinggian 400 m dpl.  Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951), tipe iklim A dan B sangat ideal untuk pertumbuhan sagu dengan rata-rata hujan tahunan 2.500−3.000 mm/tahun. Suhu optimal untuk pertumbuhan sagu berkisar antara 24,50−29o  C dan suhu minimal 15o C, dengan kelembapan nisbi 90%.[8]

Hal tersebut merupakan bagian kecil cari Local Integrated System yang kemudian mencari kearifan-kearifan local unggul pada masing sendi-sendi pangan (produksi, pengelolaan dan konsumsi) untuk kemudian dipadukan. Selain itu strategi untuk mengimplementasikannya adalah pertama, adannya sinergitas antara stakeholder untuk pemenuhan pangan yaitu antara kementerian pertanian dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan, kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Swasta dan Masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan. Kedua, adanya penelitian-penelitian untuk menggali kekayaan kearifan lokal pangan didaerah-daerah di Indonesia yang mampu mandiri dengan kearifannya. Ketiga, menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat atau daerah tujuan dalam menerapkan local Integrated system di Indonesia yang berpotensi untuk melakukan pola produksi, pengelolaan dan konsumsi berbasis kearifan lokal yang unggul.

Aspek-aspek penting di atas sebenarnya sangatlah bisa terpenuhi dengan pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada di Indonesia. Sebenarnya terdapat peluang yang sangat besar di masyarakat untuk mempersiapkan kebutuhan pangannya sesuai potensi wilayahnya, dengan demikian pangan lokal apakah itu padi, umbi-umbian, jagung, sagu, dan lain-lain diberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu di perlukan Local Integrated System sebagai model artenatif penguatan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Selain itu pentingnya peran pemerintah sebagai inisiator, fasilitator, dan pembuat regulasi, serta peran masyarakat untuk ikut mengembangkan potensi pangan lokal yang ada, peran para ahli teknologi pertanian mencakup teknologi pangan, teknologi biosistem, serta teknologi industri pangan sangat penting untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan tantangan besar bangsa Indonesia ini. Ilmu dan teknolodi pertanian diharapkan mempu berperan memperkenalkan budaya makanan khas daerah untuk mendukung sistem pangan nasional.

Penulis

  1. Ahmad Haris Supriyanto
  2. Yunizar Wahyu Tristanto

Catatan Kaki:

  1. [1] Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. [2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  3. [3] Dewa Ketut Sandra S., Membangun kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk mengentaskan kemiskinan, artikel dalam Pusat Sosioal Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 2011 Hlm. 108
  4. [4] Anonimous, 10 bahan Pangan Indonesia Masih Impor. http://BerandaInovasi.com/10-bahan-pangan-indonesia-masih-impor/. Diakses tanggal 29 April 2014
  5. [5] Anonimous, Meningkatkan Ketahanan Pangan Berbasis kearifan Lokal. Dalam artikel. Hlm 2
  6. [6] Gagasan Orisinil Penulis
  7. [7] Anonimous, Gali Kearifan Lokal untuk Ketahanan Pangan, http://blog-kelompokiv.blogspot.com/2013/01/gali-kearifan-lokal-untuk-ketahanan.html. Diakses tanggal 29 April 2014
  8. [8] M. Zain Kanro dkk, Tanaman Sagu dan Pemanfaatanya di Provinsi Papua, dalam Balai pengkajian Provinsi Papua. Hlm 2.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Internet

  1. Dewa Ketut Sandra S., Membangun kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk mengentaskan kemiskinan, artikel dalam Pusat Sosioal Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 2011
  2. Anonimous, 10 bahan Pangan Indonesia Masih Impor (online). http://BerandaInovasi.com/10-bahan-pangan-indonesia-masih-impor/. Diakses tanggal 29 April 2014
  3. Anonimous, Meningkatkan Ketahanan Pangan Berbasis kearifan Lokal. Dalam artikel. Hlm 2
  4. Anonimous, Gali Kearifan Lokal untuk Ketahanan Pangan (online), http://blog-kelompokiv.blogspot.com/2013/01/gali-kearifan-lokal-untuk-ketahanan.html. Diakses tanggal 29 April 2014
  5. Zain Kanro dkk, Tanaman Sagu dan Pemanfaatanya di Provinsi Papua, dalam Balai pengkajian Provinsi Papua.

Undang-Undang

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi
BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

Leave a Reply