Penggusuran Warga Pasar Ikan Penjaringan, Dilema Mewujudkan Kesejahteraan bagi Seluruh Pihak
Apr 11, 2016
Satu-Satunya Di Dunia! Sapi Tanpa Tanduk dari UNHAS Makassar
Apr 13, 2016

Menyongsong Era Baru Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas

Bencana Alam via blog.act.id

Bencana Alam via blog.act.id

Bencana Alam via blog.act.id

Selain dikenal dengan keindahan alam dan keanekaragaman budaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang rentan mengalami bencana alam. Sebut saja beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tahun 2016 ini, diantaranya bencana longsor di Banjarnegara, kebakaran hutan di Riau, banjir di Bandung, dan bencana-bencana lainnya yang tidak banyak diliput oleh media.

Pada bencana longsor yang terjadi di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah disebabkan oleh hujan deras dan kondisi tanah yang labil. Akibatnya sembilan rumah rusak berat dan 218 warga mengungsi. Selain itu, longsor juga menyebabkan jalan penghubung Banjarnegara dan Dieng, amblas di beberapa titik hingga mencapai satu kilometer. Kemudian ada juga bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Provinsi Riau sehingga beberapa wilayah hangus terbakar dan merusak ekosistem. Dan bencana yang terjadi belakangan ini yaitu banjir di Bandung, Jawa Barat yang menyebabkan lebih dari 3.000 jiwa mengungsi. Banjir yang disebabkan karena meluapnya Sungai Citarum menyebabkan sebanyak 15 daerah di Kabupaten Bandung terendam banjir, di antaranya Kecamatan Rancaekek, Baleendah, dan Dayeuhkolot.

Berdasarkan hasil riset data fenomena alam dan berbagai bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi akan terjadi sejumlah bencana alam pada 2016, dimana bencana yang masih mendominasi yaitu bencana hidrometerologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Selain itu, daerah yang paling berpotensi banjir, longsor, dan puting beliung selama tahun 2016 ini adalah Pulau Jawa. BNPB memprediksi, terdapat 315 kabupaten/kota berada di daerah bahaya banjir dan 274 kabupaten/kota di Indonesia yang terancam bahaya longsor.

Mendengar kata bencana, maka akan muncul konsep-konsep seperti ancaman, kerentanan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan lain-lain. United Nation – International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) menyatakan bahwa bencana adalah “A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic, or environmental losses which exeed the ability of the affected community/society to cope using its own resources.” Sementara itu, ancaman bencana adalah keadaan atau fenomena alam yang dapat berpotensi menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan (IIRR, 2007 dalam Badawi, 2014).

Definisi lain disebutkan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa ancaman bencana adalah sesuatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sementara kerentanan adalah sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Konsep kerentanan dalam bencana berkaitan erat dengan kerentanan masyarakat dimana kerentanan masyarakat merupakan kondisi masyarakat yang tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan ekosistem yang disebabkan oleh suatu ancaman tertentu.

Dengan kondisi Indonesia yang rawan bencana sehingga perlunya peningkatan kesiapsiagaan dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Padahal dalam proses pemberian bantuan saat bencana atau saat proses penanggulangan bencana, tanggung jawab bukan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, tetapi masyarakat pun turut memegang andil dalam penanggulangan bencana.

Salah satu gambaran ketidaksiapaan masyarakat saat menghadapi bencana disorot oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat terjadi gempa bumi yang melanda kawasan Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Menurut pantauan BNPB, di beberapa daerah khususnya di Kota Padang terjadi kemacetan karena masyarakat mengungsi dengan kendaraan bermotor. Hal ini wajar karena masyarakat panik dan berbondong-bondong menyelamatkan diri ke beberapa tempat. Namun, tindakan masyarakat yang panik dan melakukan evakuasi dengan kendaraan tanpa dapat menyebabkan terlambatnya evakuasi karena terjadinya kemacetan. Kepanikan masyarakat saat bencana ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan pendidikan dan latihan yang dimiliki masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat yang melakukan evakuasi, tindakannya lebih didasari pada apa yang pernah dialaminya karena pengetahuan, pendidikan dan pelatihan yang juga terbatas.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih tangguh menghadapi bencana. Peran pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana sebelum adanya dimensi baru penanggulangan bencana lebih bersifat reaktif, yaitu bergerak apabila terjadi bencana di Indonesia. Namun saat ini, masyarakat harus turut serta dilibatkan dalam kegiatan penanggulangan bencana agar tercipta ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat. Dimensi baru ini menempatkan kegiatan penanggulangan bencana bukan menjadi kegiatan reaktif terhadap bencana, tetapi kegiatan yang proaktif dengan melibatkan masyarakat.

Tujuan dari kegiatan penanggulangan bencana adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggulangi akibat bencana sehingga mengurangi jumlah korban serta kerugian materi. Selain itu juga untuk menolong atau menyelamatkan para korban bencana melalui bantuan darurat dan memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga, dan masyarakat korban bencana untuk hidup normal (Naryanto, 2001).

Mengacu pada perubahan dimensi baru kegiatan penanggulangan bencana yang kini lebih bersifat proaktif dan melibatkan peran serta masyarakat, maka pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana harus dilaksanakan melalui usaha pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada sistem penanggulangan bencana yang berbasis pada kemampuan masyarakat dan bertumpu pada kemampuan sumber daya setempat (community-based disaster management) (Naryanto, 2001).

Payne dalam Adi (2002:162) mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan untuk :“To help the client gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to client”(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka dengan mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial, dengan meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan tersebut, dan dengan mentransfer kekuatan dari lingkungan kepada klien).

Pemberdayaan komunitas dalam pembangunan sebenarnya sejalan dengan perubahan pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan definisi PBB dapat disimpulkan paling tidak ada 6 unsur dalam pemberdayaan komunitas yang sangat penting, yaitu: (1) sekelompok orang (a group of people), (2) dalam sebuah komunitas (in a community), (3) mencapai keputusan bersama (reaching a decision), (4) untuk merencanakan dan melaksanakan proses aksi sosial (toinitiate a social action process/plannedintervention), (5) untuk mengubah (to change), (6) situasi ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan mereka (their economic, social, cultural,or environmental situation).

Kaitannya dengan mitigasi bencana, pemberdayaan komunitas bisa didefinisikan sebagai sebuah bentuk pemberdayaan sekelompok masyarakat khususnya pada komunitas daerah bencana dalam rangka menyiapkan mereka sebagai komunitas masyarakat yang memiliki keberdayaan terhadap bencana. Tindakan-tindakan mitigasi berbasis pemberdayaan komunitas masyarakat mungkin menjadi responsif terhadap kebutuhan- kebutuhan riil penduduk, untuk memobilisasi sumber daya lokal, menggunakan materi lokal dan memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat jangka panjang namun secara teknik sipil tindakan-tindakan itu mungkin kurang efektif dibanding dengan alternatif-alternatif padat modal skala besar.

Ada dua strategi dalam pemberdayaan komunitas yaitu strategi direktif dan strategi non direktif. Dalam penerapannya di lapangan, pemilihan strategi tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat daerah bencana yang sudah mampu dalam mendayagunakan potensi yang dimiliki perlu digunakan strategi non direktif, sedang bagi komunitas yang belum berkembang (terkebelakang) maka pilihan strategi awalnya adalah strategi direktif.

Pemilihan strategi yang akan digunakan dapat saja dimulai dengan strategi yang bersifat direktif (instruktif) bila memang komunitas masyarakat sasaran yang ada di daerah bencana masih terkebelakang. Namun sejalan dengan perkembangan pemikiran dan pe ngetahuan komunitas tersebut, maka arah pengembangan strategi secara bertahap bergerak menuju ke arah non direktif (partisipatif). Secara umum dalam praktek pemberdayaan komunitas di daerah bencana biasanya memang strategi direktif.

Dengan adanya pemberdayaan komunitas di daerah bencana ini akan meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Mitigasi bencana berbasis komunitas ini sudah mulai diterapkan di beberapa di Indonesia, khususnya yang terdeteksi rawan bencana. Selain meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat, mitigasi bencana melalui pemberdayaan komunitas ini juga dapat memperkuat ikatan sosial serta modal sosial dalam masyarakat. Kedepannya, ketika terjadi bencana, diharapkan masyarakat setempat tidak selalu berpangku tangan menunggu bantuan dari pemerintah saja, tetapi proaktif dalam mengelola bencana yang terjadi di daerahnya dan lebih jauh lagi mampu membuat dan mempersiapkan perencanaan mitigasi bencana di kawasan berpotensi bencana di daerahnya. Bencana memang tidak bisa dicegah, tetapi masyarakat bisa dipersiapkan. (SA)

 

Daftar Referensi :

Adi, Isbandi Rukminto. 2002. Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI.

Adi, Isbandi Rukminto. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Depok : FISIP UI Press.

Candraningrum, Dewi. 2014. Ekofeminisme II : Narasi Iman, Mitos, Air dan Tanah. Yogyakarta : Jalasutra.

Midgley, James. 2014. Social Development : Theory and Practice. London : Sage Publications.

Naryanto, MSc, Ir Heru Sri. Jurnal “Penanganan Bencana : Kumpulan Bahan-bahan Pelatihan Penanganan Bencana” Seri Forum LPPS No 43

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160302_indonesia_gempa_bnpb_evakuasi

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160309_indonesia_riau_kebakaranhutan

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160313_indonesia_banjir_jawabarat

http://news.liputan6.com/read/2393435/ini-prediksi-bencana-tahun-2016-versi-bnpb

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160328_indonesia_longsor_banjarnegara

Syadza Alifa
Syadza Alifa

Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply