5 Bahan Bakar Alternatif Pengganti BBM
Nov 21, 2014
Satu Jam Bersama: Energi Positif Dr. Haznan Abimanyu
Nov 27, 2014

Menimbang Kebijakan Subsidi Energi Pemerintah

pengurangan-subsidi-bbm-130405b

Pengurangan Subsidi BBM (Foto: Liputan6.com)

Masalah subsidi BBM memang menjadi momok yang sangat menyeramkan bagi semua kalangan. Tarik ulur kebijakan antara pencabutan atau tetap memberikan subsidi terhadap BBM akhirnya menjadi bahan perbincangan hangat. Pekan lalu, pemerintahan baru telah menetapkan kenaikan harga BBM sebesar 2.000 rupiah. Sontak banyak pro dan kontra. Satu sisi pemerintah ingin menggunakan anggarap subsidi BBM yang mencapai hampir 20 persen dari APBN, di sisi lain kenaikan harga BBM berimbas pada harga bahan bahan pokok yang semakin menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Skema bantuan dengan tiga kartu sakti ala Presiden Jokowi memang tengan dipersiapkan, namun tidak bisa dilakukan secara instan. Pertanyaan apakah pemerintahan baru pro terhadap rakyat atau tidak menjadi pilihan masing-masing individu, dari sisi mana mereka menatap.

Saya tidak akan membahas detail mengenai masalah kenaikan harga BBM akibat dikuranginya subsidi tersebut, karena menurut pandangan saya hal ini sebenarnya lebih bersifat reaktif dan jangka pendek dalam mengatasi permasalahan di bidang energi. Saya hanya akan membahas lebih kepada pertimbangan filosofis kebijakan subsidi BBM secara terintegrasi.

Pertama, saya ingin meluruskan pandangan bahwa sesungguhnya subsidi energi bukanlah merupakan permasalahan di sektor energi. Jadi, adalah keliru kalau kita terjebak pada pandangan bahwa subsidi merupakan masalah sektor energi an-sich, sehingga Menteri ESDM adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut. Lebih tepat jika kita menempatkan subsidi sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mencapai kesejahteraan bangsa, termasuk salah satu objek dari subsidi itu adalah subsidi di bidang energi. Dengan memposisikan kebijakan subsidi energi seperti ini, maka kita dapat melihat permasalahan subsidi secara lebih makro dan terintegrasi, tidak parsial seperti yang saat ini terjadi. Akibat dari melihat kebijakan subsidi secara parsial ini maka kebijakan turunan yang diambil pun bersifat parsial dan berpotensi tidak menguntungkan negara dalam jangka panjang.




Kebijakan subsidi pada hakikatnya harus ditarik dari sasaran jangka panjang pemerintah, yaitu memajukan kesejahteraan umum atau dalam bahasa praktis disebutkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sehingga apapun objek maupun bentuk subsidi yang diberikan, pada prinsipnya harus bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Jika kita ambil energi sebagai objek, maka kita berbicara tentang subsidi energi. Kita berbicara tentang konteks sejauh mana subsidi energi itu dapat mendorong kesejahteraan bangsa. Saat energi menjadi salah satu input dari sebuah proses ekonomi, kebijakan subsdisi ini ditetapkan dalam rangka membantu atau menurunkan biaya input dari proses ekonomi tersebut.

Dalam kasus rumah tangga misalnya, subsidi energi berperan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk pembayaran biaya energi, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi lainnya tanpa terganggu dengan tingginya biaya energi yang besar. Masyarakat dapat menggunakan sebagian pemasukannya untuk berinvestasi, berbelanja, maupun menambah tabungannya. Atau dengan bantuan subsidi pemerintah tersebut, biaya energi menjadi murah dan yang bersangkutan dapat memanfaatkan energi murah tersebut untuk melakukan aktivitas silaturrahmi, komunikasi, jual beli, dan lain sebagainya yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Demikian pula di sektor Industri, karena energi merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi, sehingga adanya bantuan subsidi pemerintah dapat menurunkan biaya produksi, yang pada akhirnya hal ini akan meningkatkan daya saing industri tersebut.

Jadi perdebatan mengenai subsidi energi ini jangan dilihat dari besaran subsidinya saja, namun harus selalu dikaitkan dengan daya ungkitnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu saja dengan selalu memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dengan demikian, kita dapat mencermati dan mengambil sikap lebih bijak menanggapi permasalahan subsidi energi tersebut, termasuk memformulasi ulang bentuk dan besaran subsidi yang lebih tepat.

Kedua, membengkaknya jumlah subsidi energi ini merupakan buah akumulasi dari kebijakan pemerintah di masa lalu yang tidak segera diperbaiki dan diantisipasi dengan cermat. Di antaranya terkait dengan pembenahan infrastruktur penyediaan energi nasional. Pembangunan kilang minyak yang tertunda-tunda, pembenahan infrastruktur gas bumi yang lambat, pengembangan sumber energi alternatif yang jalan di tempat, serta kebijakan konservasi energi yang maju mundur. Di sektor transportasi contohnya, secara kasat mata dapat dilihat bagaimana kebijakan substitusi BBM ke BBG tidak didukung dengan penyediaan Stasiun Pengisian Bahan-bakar Gas, pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang dulu sempat “booming” tapi sekarang kembali jalan di tempat, belum lagi permasalahan kemacetan di perkotaan akibat tidak dibangunnya fasilitas transportasi publik dengan baik. Semua itu pada ujungnya mengakibatkan peningkatan volume penggunaan BBM dan sebagai konsekuensi maka subsidi membengkak.

Pembenahan infrastruktur merupakan kebijakan yang strategis dan bersifat jangka panjang. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisis secara tepat dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur dan menentukan prioritas secara bijak dalam kacamata demi kepentingan bangsa. Sebagai contoh, apakah pembangunan jalan tol di pulau jawa lebih diprioritaskan daripada membangun rel kereta ? Dari sisi dampak terhadap penggunaan energi, sudah pasti membangun rel kereta jauh lebih bermanfaat dalam menekan penggunaan energi.

Kembali ke masalah subdisi energi yang menembus angka  Trillyun rupiah di tahun 2014 ini, apa sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah ?

Menurut hemat penulis yang paling awal harus dilakukan pemerintah adalah melakukan evaluasi terhadap daya ungkit ekonomi dari kebijakan subsidi energi yang selama ini dilakukan, sebelum memutuskan apakah angka 246,49 T itu kebesaran atau wajar. Artinya dengan digelontorkannya subsidi energi hingga mencapai hampir 25% APBN itu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau sebaliknya ? Harus dilakukan cost-benefit analysis yang komprehensif, termasuk menghitung dampaknya terhadap daya saing industri lokal dan juga penyerapan tenaga kerja. Setelah itu dilakukan optimasi untuk menghitung besaran subsidi yang layak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah. Dalam hal ini perlu disusun berbagai skenario model pemberian subsidi sebagai alternatifnya. Setelah muncul besaran subsidi energi yang layak baru kemudian kementerian teknis, dalam hal ini kementerian ESDM, menindaklanjuti dengan menyusun detil teknis mekanisme  penyaluran subsidinya. Termasuk yang perlu disusun disini adalah mengantisipasi potensi penyimpangan dan dampak negatif dari pemberian subsidi terhadap pengembangan sumber energi alternatif dan konservasi energi dan juga pembangunan infrastruktur penyediaan energi nasional.

Secara paralel , pembenahan infrastruktur penyediaan energi, diversifikasi sumber energi dan program-program konservasi energi harus terus berjalan dengan target-target yang terukur dan dilakukan secara konsisten. Karena permasalahan yang muncul di sektor energi pada intinya merupakan buah akumulasi dari kebijakan jangka pendek yang bersifat responsif. Tanpa melakukan perubahan mendasar mulai dari saat penyusunan kebijakan dan konsistensi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, maka permasalahan di sektor energi akan selalu merupakan bom-bom waktu yang suatu saat dapat meledak.

Dr. Edi Hilmawan, M. Eng
Dr. Edi Hilmawan, M. Eng
Dr. Edi Hilmawan, M. Eng yang biasa disapa Dr. Edi, menempuh studi bidang teknik kimia semenjak S1 hingga meraih gelar doktor terbaik bidang teknik kimia. Beliau menyelesaikan keseluruhan studi pendidikan tingginya di Universitas Kanazawa, Jepang. Kecintaannya pada bidang energi terbarukan membuat fokus penelitiannya selalu mengarah ke penelitian bidang energi baru terbarukan. Dr. Edi memiliki keahlian dibidang proses dan teknik kimia, termodinamik, sistem dan analisis optimaslisasi dan analisis energi. Saat ini beliau berkarir di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Puspitek, Serpong sebagai Kepala Bidang Konservasi Energi, Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi. Ditengah kesibukannya mengelola BPPT, beliau juga aktif tergabung pada Deputi Kajian dan Kebijakan, Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) sebagai Direktur Kajian dan Kebijakan Inovasi IPTEK dan Potensi Daerah. Salah kontribusi terbaik beliau adalah menjadi salah satu pendiri Jejaring Indonesia untuk Pembangunan Hijau (JIPH). Selain itu, beliau juga aktif menulis dan mengisi berbagai seminar ilmiah diberbagai kampus di Indonesia.

Leave a Reply