Desa Mandiri Energi, Sebuah Pendekatan Menuju Indonesia Mandiri Energi
Oct 3, 2012
Menuai Bahan Bakar Alternatif dari Hasil Kebun
Oct 10, 2012

Mengukur Ketahanan Energi Indonesia


Beberapa saat yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat koordinasi bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan bahwa Indonesia akan mencapai ketahanan energi pada 2018. Enam tahun dari sekarang, negeri ini akan tahan banting, kebal dari krisis energi yang kerap menghantam.  Menurut Presiden, hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan. Pertama, proyek migas di Natuna, Masela, dan Cepu rata-rata akan selesai pada 2018. Kehadiran proyek migas ini tentu akan membantu suplai energi nasional. Kedua, SBY berharap pada penyelesaian proses renegosiasi kontrak pertambangan.

Suatu optimisme yang layak diapresiasi karena keluar langsung dari pernyataan seorang Presiden Republik Indonesia. Namun sesungguhnya apabila kita coba dalami indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan energi nasional, maka muncul beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan ketahanan energi pada pernyataan Presiden tersebut? Apa indikator dan bagaimana mengukurnya?

Presiden mengukur ketahanan energi kita hanya dari ketersediaan pasokan energi. Yaitu ketersediaan cadangan sumber energi berbasis bahan bakar fosil, bahkan dibatasi lagi pada ketersediaan pasokan minyak dan gas bumi nasional. Padahal, mengukur ketahanan energi suatu negara, sejatinya tidak cukup dengan mengukur volume penyediaan pasokan energi untuk mencukupi kebutuhannya. Ketahanan energi, harus diukur dari lima aspek, yaitu aspek ketersediaan, daya ungkit ekonomi, keterjangkauan, keberlanjutan dan kemandirian.

Yang disampaikan oleh Presiden di atas baru sebagian kecil dilihat dari aspek ketersediaan. Ketersediaan energi dalam konteks ketahanan energi dapat diartikan sejauh mana kita mampu menyediakan energi guna mencukupi kebutuhan untuk pembangunan nasional. Dan ini semestinya tidak berhenti pada tahapan eksplorasi dan eksploitasi sumber energi primer saja. Akan tetapi mencakup juga aspek konversi dan distribusi sumber energi final yang digunakan langsung oleh masyarakat. Maka, ketahanan energi dari aspek ketersediaan juga berbicara mengenai tersedianya infrastruktur energi yang menjangkau segenap lapisan masyarakat dan sektor-sektor pembangunan.

Jika kita lihat dari rasio kelistrikan kita yang saat ini baru mencapai sekitar 70%, rasanya mustahil bisa mencapai 100%  di tahun 2018. Bahkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dirilis oleh PLN tahun 2011, rasio kelistrikan kita diperkirakan baru mencapai sekitar 94% di tahun 2020, di mana untuk kawasan Indonesia Timur, baru sekitar 86,4%. Demikian juga dengan sumber energi lain, seperti minyak bumi yang saat ini sudah menjadi net importir, karena produksi BBM kita tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Akibatnya saat ini kita menggantungkan pasokan BBM dari luar negeri sebesar 30,4% dari total kebutuhan BBM dalam negeri dan diperkirakan menjadi hampir 50% di tahun 2030. Tidak hanya minyak, demikian juga gas dan batubara, secara keseluruhan diperkirakan di tahun 2027 kita sudah menjadi net energi importir, dikarenakan produksi energi kita tidak mampu mencukup kebutuhan energi yang mencapai 4 Milyar BOE atau sekitar 2 kali lipat dari kebutuhan energi saat ini. Berdasarkan data-data di atas, sulit rasanya menerima pernyataan bahwa kita akan mencapai ketahanan energi di tahun 2019.

Aspek lain yang harus dilihat untuk mengukur ketahanan energi nasional adalah aspek keterjangkauan. Keterjangkauan dalam arti diterima oleh masyarakat dalam kuantitas, kualitas dan harga yang terjangkau. Dengan proyeksi impor yang akan semakin besar ke depan, maka sulit rasanya memahami bahwa harga energi akan semakin murah. Sedangkan kemampuan anggaran pemerintah untuk menanggung beban subsidi juga semakin terbatas. Akibatnya ke depan fluktuasi harga energi akan berdampak secara langsung pada daya beli masyarakat unutk mendapatkan akses terhadap energi. Oleh karena itu kebijakan harga energi harus benar-benar dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dilihat semata dari aspek keekonomiannya namun juga harus dibandingkan dan disesuaikan dengan kemampuan dan daya beli masyarakat guna menjalakan aktifitas ekonominya.

Aspek ketiga adalah aspek daya ungkit ekonomi, artinya sejauh mana energi tersebut kita digunakan untuk hal-hal yang produktif dan meningkatkan nilai tambah. Karena sejatinya energi adalah modal untuk pembangunan, maka pemanfaatannya secara efektif dan efisien menjadi salah satu tolok ukur yang harus dinilai untuk melihat ketahanan energi nasional. Pemborosan dan pemanfaatan energi seperti saat ini, di mana sebagian besar sumber energi adalah dijual untuk mengejar pendapatan negara adalah pengelolaan yang perlu diperbaiki. Sebagai modal pembangunan yang sangat strategis, adalah tidak layak kalau energi dijadikan komoditas dan diekspor ke luar negeri dalam bentuk mentah, padahal banyak industri dalam negeri yang justru kekurangan pasokan. Apalagi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat ke depan, akan dibutuhkan semakin banyak pasokan energi dalam negeri. Maka indikator efekfifitas dan efisiensi pemanfaatan energi dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi harus dijadikan salah satu tolok ukur ketahanan energi nasional.

Aspek keempat adalah aspek keberlanjutan, artinya sumber energi harus dapat dijamin ketersediaan pasokannya secara jangka panjang dan berkelanjutan dengan meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Maka ketergantungan terhadap sumber energi yang tidak terbarukan harus dikurangi dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan harus lebih diperluas. Saat ini baru sekitar 3% dari sumber energi kita dipenuhi oleh energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, biomassa dan yang lainnya. Untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan harus ada target pemanfaatan energi terbarukan, seperti misalnya 50% dari total kebutuhan energi nasional harus dipenuhi dari sumber energi terbarukan. Tanpa itu, sulit rasanya ketahanan energi nasional dapat tercapai.

Aspek kelima, adalah aspek kemandirian, artinya sejauh mana sumber daya lokal dimanfaatkan dan dilibatkan dalam proses penyediaan energi tersebut. Aspek ini menjadi penting dilihat karena ketergantungan terhadap barang-barang impor akan menjadikan kita rentan terhadap kondisi sosiopolitik global. Dalam konteks ini, maka pemberdayaan industri energi dalam negeri harus ditingkatkan. Tingkat komponen dalam negeri untuk fasilitas infrastuktur energi, seperti pembangkit listrik, kilang minyak, unit regasifikasi dan lain-lain harus ditingkatkan sampai tingkat yang signifikan untuk mengurangi kebergantungan terhadap luar negeri. Demikian juga dengan industri-industri pendukungnya seperti pabrikan penyedia komponen, industri jasa perawatan dan reparasi. Sehingga apabila terjadi gangguan terhadap fasilitas-fasilitas penyediaan energi, kita mampu mengatasinya secara cepat tanpa harus tergantung dari negara lain.

Dari kelima aspek di atas, maka terlalu terburu-buru rasanya untuk mencanangkan bahwa tahun 2018 kita akan mencapai ketahanan energi nasional. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan ketahanan energi tersebut. Untuk itu harus dimulai dari visi tentang ketahanan energi nasional yang solid dan konsistensi dalam pencapaiannya. Pengelolaan energi harus dilaksanakan secara holistik dan tidak hanya dilihat dari aspek penyediaannya saja, sebagaimana selama ini dilakukan, namun harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lain supaya ketahanan energi yang diinginkan dapat benar-benar terwujud.

Oleh:

Dr. Edi Hilmawan, Bidang Kajian dan Kebijakan MITI

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi

BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

1 Comment

  1. Senanjung Prayoga says:

    Saya rasa banyak para petinggi2 yang paham akan kondisi energi di Indonesia saat ini yang sangat memprihatinkan, katakanlah yang berada di kementrian ESDM. Namun mengapa kebijakan2 yang yang dilakukan pemerintah terasa tidak mempertimbangkan kondisi energi saat ini?
    Misalnya seperti begitu mudahnya memberikan izin kepada para pengusaha yang mengekspor batubara, padahal Indonesia juga butuh batubara dan ke depannya pasti akan habis.
    Kenapa tidak meniru Amerika yang meskipun merupakan negara yang kaya akan sumber energi, namun tidak lantas langsung mengekspolari dan mengeksploitasi sumberdaya alamnya.
    Juga mengenai kebijakan pemberian subsidi BBM. Pemberian subsidi BBM dapat melenakan banyak orang sehingga membuat kita acuh terhadap kondisi energi yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Subsidi juga dapat menjadi salah satu faktor tidak berkembangnya penerapan teknologi terbarukan di Indonesia. Bagaimana mau berkembang, la wong harga energi yang terbangkitkan dengan energi terbarukan masih lebih mahal dibanding dengan harga energi yang ada saat ini karena mendapatkan subsidi dari pemerintah.
    Memang subsidi menjadi masalah yang dilematis bagi pemerintah, di satu sisi jika tidak memberikan subsidi, maka akan dihujat rakyat karena semua kebutuhan akan naik, dan bisa memicu inflasi.

Leave a Reply