Biogas Limbah Sagu sebagai Sumber Energi Ramah Lingkungan
Jul 11, 2013
Mencermati Tingkat Produktivitas Energi Indonesia
Jul 15, 2013

Mengakselerasi Pembangunan PLTP di Tanah Air

panas-bumiMemiliki letak geografis berada dalam cincin api pasifik (ring of fire) sebenarnya menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Wilayah yang berbentuk seperti tapal kuda dengan panjang berkisar 40 ribu kilometer, membuat negeri ini diakui sebagai negara dengan potensi panas bumi (geothermal) terbesar di dunia, yaitu 28 gigawatt. Sayangnya potensi sebesar itu belum diimbangi oleh kapasitas produksi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang hanya sekitar 3,7% dari total potensinya.

Pengembangan energi panas bumi di Indonesia sebenarnya telah berjalan lebih dari tiga dekade. Ditandai oleh energi panas bumi Kamojang, Jawa Barat yang untuk pertama kalinya tahun 1978 mampu menghasilkan energi listrik sebesar 0,25 megawatt (MW).

Namun, euforia terhadap penggunaan energi fosil masih begitu melenakan. Kesadaran akan urgensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia mengalami titik kritis terutama saat Indonesia resmi menjadi net importir minyak bumi. Kondisi tersebut membuat bangsa yang kaya dengan sumber daya alam ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Situasi itu harus menjadi pemicu dalam pengembangan energi alternatif, seperti panas bumi dalam mengantisipasi krisis energi fosil di masa mendatang. Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) lantas menyambutnya dengan membentuk Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang salah satunya membidani pengembangan energi panas bumi. Momentum kebangkitan energi panas bumi muncul setelah pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 4/2010 dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1/2012 mencanangkan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10 ribu MW tahap II (Fast Track Program 2/FTP-2). Megaproyek itu menargetkan sekitar 49% atau 4.925 MW dari total pembangkit berasal dari PLTP. Pemerintah memperkirakan nilai investasi untuk mengembangkan total PLTP itu mencapai lebih dari US$15 miliar.

Sejumlah regulasi untuk menopang kebijakan pembangunan PLTP pun dibuat pemerintah. Di dalamnya juga terdapat beberapa insentif yang meringankan investor. Beberapa contoh regulasi yang telah dibuat diantaranya, memberikan insentif fiskal bagi pengembangan panas bumi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 jo Nomor 1/2007, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.011/2007 dan Permen Keuangan No. 22/PMK.011/2011.

Selain insentif fiskal, pemerintah juga menawarkan penugasan survei pendahuluan kepada pihak ketiga (investor) yang memberikan “first right refusal”. Pemerintah dalam Permen ESDM Nomor 22/2012 juga telah memberlakukan mekanisme feed in tariff untuk tiap-tiap Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dengan harga kisaran US$ 10-18 sen per kilowatt-hour (kWh). Tak kalah penting, Pemerintah juga telah mengeluarkan PMK Nomor 139/2011 yang memberikan jaminan keterlibatan investor pengembang listrik swasta atau Independent Power Producers (IPP).

Dua Kendala

Meski sejumlah insentif telah dibuat, masih juga terdapat dua kendala substansial yang mengganjal pengembangan panas bumi di tanah air, yaitu pendanaan dan perizinan. Beberapa pengembang listrik swasta menilai resiko bisnis panas bumi di Indonesia masih terlalu tinggi, terutama di hulu saat melakukan eksplorasi. Hal itu dikarenakan pengembang swasta dapat seketika rugi apabila tidak ditemukannya sumber yang ekonomis, padahal biaya eksplorasinya sangat tinggi.

Belum lagi dengan karakter bisnis panas bumi yang tak lekas untung (non-quick yielding), karena pendapatan baru dapat diperoleh investor setelah 5-6 tahun masa pra produksi. Kondisi itu semakin membuat industri ini masih dinilai terlalu beresiko. Selain itu, kendala perizinan terkait masih rumitnya birokrasi daerah juga perlu dibenahi.

Intervensi Pemerintah

Melihat pentingnya variabel pemerintah dalam menyiapkan perangkat kebijakan untuk menopang pembangunan panas bumi. Maka itu, intervensi pemerintah tidak akan dapat dipisahkan dalam penyelesaian kedua kendala di atas.

Untuk masalah pendanaan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 terkait peranan perbankan besar milik pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Mandiri. Laporan tersebut menyebutkan proporsi penyaluran kredit tiga bank milik pemerintah untuk sektor energi hanya sekitar 5% atau setara Rp 48,4 triliun dari total penyaluran kredit sebesar Rp 937,7 triliun.

Penyaluran kredit itu tentu saja terbilang kecil. Terlebih lagi, mayoritas penyalurannya diberikan kepada perusahaan yang berorientasi ke energi fosil, yaitu perusahaan minyak dan gas serta penambangan batubara.

Data itu menunjukan, perbankan milik pemerintah belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk pengembangan energi alternatif, dengan geothermal di dalamnya. Meskipun, memang telah menjadi karakter perbankan yang harus prudent dalam memberikan kredit. Tetapi, setidaknya intervensi pemerintah mampu sedikit memberikan kontribusi agar proporsi kredit perbankan pemerintah untuk energi terbarukan dapat ditingkatkan.

Bank Indonesia atau otoritas terkait sebagai regulator juga perlu segera menyelesaikan pokok aturan terkait program green banking. Program itu bertujuan agar energi terbarukan dapat memperoleh perhatian yang lebih dan meningkatkan kesadaran bank atas masa depan green economy.

Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bersama Asosiasi Panas Bumi (API) juga harus segera mencari titik temu dalam memberikan kemudahan dan memperbesar porsi bagi perusahaan yang kesulitan mendapatkan pendanaan untuk eksplorasi dalam mengakses skema insentif dana bergulir, yaitu geothermal fund. Skema ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2011 dengan nilai sekitar Rp1,2 triliun. Dalam laporan tahunan yang dirilis oleh Geothermal Energy Association 2010 (http://geo-energy.org/reports.aspx) yang mengkomparasikan kebijakan pengembangan panas bumi di berbagai negara menunjukan adanya keterlibatan pemerintah daerah. Diantaranya, di Amerika Serikat di mana negara bagian dapat menerbitkan obligasi untuk pengembangan industri panas bumi.

Penerbitan obligasi daerah dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan panas bumi dan tentu saja akan memiliki multiplier effect bagi perekonomian bagi daerah yang memiliki WKP. Selain itu, obligasi daerah juga dapat menciptakan transparansi keuangan di daerah, karena menghimpun dana publik. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan pembangkit listrik berbahan bakar minyak juga harus dipertegas. Hal itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan serta meningkatkan kesadaran akan energi terbarukan.

Terkait kendala perizinan, sebaiknya pemerintah daerah dan pusat mampu berkoordinasi untuk mensinergikan kepentingan dalam pengembangan panas bumi. Selain itu, penting kiranya API dan Pemerintah menggunakan regulasi baru, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 12/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berlaku tahun ini. UU ini memperbolehkan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek demi kepentingan umum.

Sedangkan penandatanganan Nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan untuk mempercepat perizinan di kawasan hutan dapat menjadi pijakan dalam pembangunan panas bumi di hutan konservasi.

Selain itu kerangka ekonomi kelembagaan dalam pengembangan panas bumi juga layak digunakan. Penguatan institusi di level perusahaan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong good governance dalam pengelolaan panas bumi sudah tidak dapat ditawar. Hal itu untuk menghindari terjadi biaya transaksi (transaction cost) yang memicu jebakan moral (moral hazard) dan merugikan publik.

Beberapa usulan di atas, harapannya mampu memberikan sedikit kontribusi dalam pengembangan industri panas bumi dalam kerangka FTP-2. Karena itu, target kontribusi PLTP dalam bauran bahan bakar kelistrikan nasional menjadi 13% pada 2019 mendatang dapat terealisasi. Terakhir, dalam proses rancangan revisi UU Nomor 27/2003 tentang Panas Bumi yang sedang berjalan saat ini. Sudah selayaknya semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembahasan RUU itu mampu berpikir reformis terhadap industri panas bumi. Tujuannya bukan saja untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keuntungan ekonomis, namun juga untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan energi nasional.

Oleh: Agung Budiono, Alumni UGM, Pol-Tracking Institute

Referensi:

Buletin ReforMine’s Policy Analysis. Edisi Juni 2011

Geothermal Development in Indonesia. Ministry Of Energy And Mineral Resources Republic Of Indonesia. Presented at: Geothermal Energy Potentials in Indonesia Workshop Berlin German, September 20th 2012

Geothermal International Market Overview Report. May 2012. Geothermal Energy Association.

Remirgius Randy. 2012. Economic Policies and Incentives to Expand the Geothermal Energy Industry in Indonesia. IIIEE Theses 2012:34

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi

BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

Leave a Reply