3 Hal yang Akan Terjadi Jika Kamu Tidak Mandi Selama Sebulan
Jun 15, 2016
Buat Keset Antibakteri Berbahan Dasar Bambu, Mahasiswa IPB Raih Penghargaan Internasional
Jun 17, 2016

Kontroversi Pencabutan Perda Miras : Investasi Ekonomi atau Investasi Moral Generasi Masa Depan?

Penghancuran Miras di Papua via metromerauke.com

Penghancuran Miras di Papua via metromerauke.com

Penghancuran Miras di Papua via metromerauke.com

Beragam jenis minuman beralkohol sudah tak terpajang bebas lagi di lapak beberapa warung kopi dan warung makan di Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Sejak 2014, masyarakat di kabupaten itu mulai sedikit nyaman karena warganya, terutama anak muda, tidak bebas dan mudah lagi membeli minol di kampungnya. Sejak hadirnya Perda itu, masyarakat tak sebebas dulu lagi menjajakan dan memperjualbelikan miras.

Sebelum perda itu muncul, anak-anak remaja dan dewasa tak kesulitan untuk bermabuk-mabukkan. Miras menjadi semacam minuman pergaulan disana. Ketika itu, aksi kriminalitas pun meningkat cukup signifikan di wilayah Kabupaten Tanggamus. Ternyata, kejahatan yang dilakukan pelaku kepada korbannya setelah sebelumnya pelaku menenggak miras. Tak heran jika kasus-kasus kejahatan, kekerasan, dan pemerkosaan saat itu bermunculan. (Republika)

Cuplikan berita diatas merupakan salah satu pencerminan dari pentingnya Perda Minol bagi bangsa Indonesia. Dari berbagai kasus yang telah terjadi, seperti halnya yang telah disebutkan diatas, memiliki keterkaitan yang erat dengan minuman keras. Bahkan bagai setali tiga uang, minuman keras sangat berkaitan erat dengan berbagai kejahatan lainnya sehingga minuman keras harus menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, sejauh ini telah terbit 202 regulasi daerah terkait minuman keras ataupun minuman beralkohol. Dari jumlah tersebut, setidaknya 42 yang mengandung kata pelarangan dalam judulnya, sebagian besar lainnya soal pengawasan dan pengendalian, sedangkan yang lainnya terkait dengan retribusi. Sebanyak 11 dari keseluruhan regulasi miras dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Dari jumlah itu, sebanyak tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Aceh, dan Papua menggunakan pelarangan dalam judul Perda.

Namun, meskipun berbagai Perda sudah dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Beberapa minggu yang lalu sempat ada isu pemerintah pusat berencana untuk mencabut Perda tentang miras. Penyebabnya yaitu adanya instruksi dari Presiden untuk menghapus peraturan yang menghambat investasi, dimana salah satunya yaitu Perda tentang miras.

Jika kebijakan penghapusan ribuan regulasi daerah yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri diberlakukan, maka daerah-daerah yang menerapkan larangan keras terhadap miras akan menjadi korban. Salah satunya Peraturan daerah (Perda) terkait pengendalian dan pelarangan minuman keras di D.I. Yogyakarta akan menjadi korban kebijakan tersebut.

Menurut Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan berpotensi membuat kabupaten/kota tidak bisa melakukan pengawasan dan pelarangan secara maksimal. Hal ini terutama disebabkan karena baru saja ada kasus kematian 10 orang warga Sleman akibat menenggak miras. Namun Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Retribusi Perdagangan Minuman Beralkohol yang diberlakukan di Yogyakarta dinilai bertentangan dengan Peraturan Kementerian Perdagangan karena melarang penjualan di supermarket.

Tidak hanya pemerintah D.I. Yogyakarta yang merasa keberatan dengan pencabutan Perda tentang minuman keras, Pemerintah Papua juga bertekad melarang peredaran minuman keras. Mereka akan menjalankan kebijakan sendiri meski Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencabut perda miras yang sudah berlaku. Saat ini, Papua menerapkan Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Namun sayangnya, Perda ini terancam tak bisa lagi diterapkan akibat rencana kebijakan Mendagri mencabut Perda miras. Padahal Pemerintah Papua justru ingin melindungi orang asli Papua dan penduduk pada umumnya akibat masalah yang disebabkan oleh minuman keras. Oleh karena itu, Pemerintah Papua menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang tetap akan menjalankan Perda Pelarangan minuman keras demi keselamatan masyarakat Papua.

Menanggapi adanya pro kontra terhadap pencabutan Perda Pelarangan Minuman Keras, Pihak Kementerian Dalam Negeri mengakui sempat ada rencana pembatalan dan revisi terkait minuman keras (miras). Namun Kemendagri akhirnya mengurungkan niat tersebut. Hal ini terjadi karena Pemerintah Pusat pun menyadari akan bahaya dari minuman keras yang telah merusak dan meresahkan masyarakat. Namun Kemendagri tetap mengidentifikasi Perda-Perda yang tumpang tindih dan yang bertentangan dengan regulasi pusat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pembatalan Perda pelarangan miras karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Prinsipnya, daerah dapat mengatur produksi dan distribusi atau peredaran minuman beralkohol tetapi harus sesuai Peraturan Presiden. Karena menurut Kemendagri, banyak daerah yang memiliki perda larangan minuman beralkohol tetapi mereka juga menerbitkan izin peredaran miras sehingga akhirnya kebijakan tersebut menjadi tidak konsisten.

Perda-perdas miras di sejumlah daerah kemudian masuk dalam daftar perda-perda yang dinilai bertentangan dengan regulasi di atasnya. Pertentangan itu diantaranya dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 perubahan kedua; Permendag Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Namun, Kemendagri juga menyadari bahwa miras sudah terlampau banyak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, wacana pembatalan diurungkan.

Berkaitan dengan Perda Minuman Beralkohol ini juga mengenai penggunaan kata “larangan” atau “pengendalian dan pengawasan” menjadi penting karena nantinya RUU Minol akan menjadi pegangan untuk penerbitan peraturan daerah terkait minuman keras. Sejauh ini, ada daerah yang menggunakan kata “pengendalian dan pengawasan” dan ada yang menggunakan kata “pelarangan”.

Sementara, peraturan pusat yang berlaku sejauh ini hanya mengatur soal pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Oleh karena itu, daerah-daerah yang bersikeras melakukan pelarangan bisa dicabut perdanya. Di lain pihak, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sony Sumarsono mengatakan pihaknya menginginkan konsep umum perda terkait minuman keras kedepannya bukan pelarangan.

Perda miras akan ditekankan pada pengendalian dan pengawasan peredaran miras secara lebih ketat. Pertama, perda nantinya akan mengawasi peredaran miras. Kedua, perda juga diarahkan untuk mengendalikan peredaran miras secara lebih ketat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) di DPR, Arwani Thomafi mengatakan, tindakan Mendagri seharusnya memperhatikan hal sebagai berikut, pertama adalah alasan suatu Perda dapat dibatalkan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah karena bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Artinya, dalam kasus Perda Miras justru dasar Pemda melakukan pelarangan adalah demi kepentingan umum, yaitu akibat buruk dari konsumsi Miras yang menimbulkan korban jiwa dan perilaku kriminalitas seperti perkosaan dan kejahatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar kesusilaan. Kedua, diungkapkan Politisi PPP ini, sangat tidak beralasan jika demi kepentingan investasi justru kepentingan masyarakat umum yaitu mencegah bahaya buruk dan jatuhnya korban jiwa akibat miras justru diabaikan.

Ketiga, apabila alasan yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi, semestinya Mendagri menyadari dan bersikap arif dengan menunggu selesainya pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang saat ini masih dibahas di DPR. Keempat, secara nyata dalam hal daerah menerbitkan Perda Miras adalah demi melindungi masyarakatnya seperti yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Papua serta Pemda lainnya.

Minuman keras sendiri di dalam Permen RI No. 86 Tahun 1997 dijelaskan sebagai semua jenis minuman yang beralkohol, tetapi bukan obat dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda. Dwi Yanny L mengemukakan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras adalah faktor individu dan lingkungan. Hal ini diuraikan sebagai berikut : (A) Faktor Individu, yakni adanya gangguan cara berpikir, gangguan emosi, gangguan kehendak dan perilaku, dan (B) Faktor Lingkungan, yang terdiri dari Keluarga, Tempat Tinggal, Sekolah, Teman Sebaya, dan Masyarakat pada umumnya.

Minuman keras memiliki dampak yang sangat buruk pada berbagai hal. Misalnya berdampak buruk bagi kesehatan, diantaranya dapat menimbulkan racun dalam tubuh, mengurangi kemampuan tubuh memproduksi glukosa dari lemak dan protein, mengakibatkan ketidakstabilan tubuh dan tidak sadarkan diri, merusak sel-sel hati, mempengaruhi kerja otak, dan dampak-dampak buruk lainnya.

Selain itu, minuman keras juga dapat berdampak bagi sisi sosial yaitu mudah terlibat dengan kriminalitas, nama baik keluarga tercemar dalam kehidupan sosial, terisolasi dari keluarga dan kehidupan sosial, dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, justru penting sekali minuman keras/beralkohol ini menjadi perhatian dari berbagai pihak demi menyelamatkan bangsa.

Secara hukum sendiri sudah diatur mengenai pemberian sanksi bagi orang yang mabuk, terutama jika akibat mabuknya menyebabkan berbagai masalah bagi masyarakat umum. Pada pasal 536 ayat (1) KUHP, pemberian sanksi bagi pemabuk bukanlah karena perbuatan itu sendiri, melainkan karena akibat dari perbuatan itu dilakukan di keramaian dan merugikan banyak orang.

Pemberian sanksi tersebut sama saja halnya walaupun dia tidak mabuk karena telah berbuat sesuatu yang mengganggu ketenangan umum. KUHP hanya memberikan sanksi atas pelaku (pengguna minuman keras) hanya jika sampai mabuk dan mengganggu ketertiban umum, yaitu kurungan paling lama tiga hari hingga paling lama tiga bulan (Pasal 536). KUHP juga memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau menjual minuman keras. Sanksi hukumannya adalah kurungan paling lama tiga minggu (Pasal 537), apalagi jika yang diberi minuman adalah anak di bawah umur 16 tahun (Pasal 538 dan 539).

Berdasarkan PERMENDAGRI No.20/2014 terkait Pakta Integritas, beberapa hal yang bisa menjadi bagian dari langkah pencegahan yakni menempatkan produk minuman beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya, melakukan pemeriksaan kartu identitas setiap pembeli untuk memenuhi syarat batas usia diatas 21 tahun, serta tidak melakukan penjualan di gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit.

Tujuan pemerintah kemarin untuk melarang pelarangan miras karena memperhatikan masalah investasi dari minuman keras ini sebaiknya perlu dicermati lagi. Lebih banyak investasi yang menguntungkan atau justru investasi yang merugikan? Investasi ekonomi yang didorong dari usaha ini memang memberikan dampak secara ekonomi, namun jangan lupa masalah kejahatan dan kemanusiaan lain yang disebabkan akibat miras ini yang justru nilainya mungkin lebih besar dari keuntungan yang didapatkan.

Akan tetapi dari pro kontra Perda Minuman Beralkohol/Miras ini, yang paling penting bukan hanya mempersoalkan tanggung jawab pemerintah untuk mengayomi masyarakat dengan hukum saja, tetapi juga kita sebagai masyarakat memiliki peran penting untuk membantu pemerintah agar tidak terjadi kerusakan moral dan kejahatan lainnya akibat dari miras. Upaya yang dilakukan harus integratif dan komprehensif, semua pihak harus dilibatkan bahkan dari unit sosial terkecil yakni keluarga dan komunitas masyarakat. (SA)

 

Daftar Referensi :

Burlian, Paisol. 2015. Patologi Sosial. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.

Koran Republika Nomor 132, 135, 146, 138 edisi Mei 2016

Tribunnews Online/Viva/Pikiran Rakyat Online

 

 

Syadza Alifa
Syadza Alifa
Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply