Mari Berkenalan dengan Tanaman Binahong
May 10, 2016
Reklamasi Teluk Jakarta, Perlukah?
May 13, 2016

Knowledge and Technology Transfer Office: Intermediator Pengetahuan dan Teknologi untuk Industri

Ilustrasi Proses Intermediasi (Dok. MITI)

Steinbeis Headquarter via en.wikipedia

Steinbeis Headquarter via en.wikipedia

Knowledge and Technology Transfer Office atau biasa disingkat sebagai KTTO mungkin masih menjadi istilah asing di telinga kita. Secara bahasa, KTTO adalah sebuah kantor yang berfungsi sebagai intermediator antara pihak yang membutuhkan solusi (demand side) berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi dengan pihak yang menyediakan solusi (supply side) seperti dari universitas, Non-Governmental Organization (NGO), lembaga penelitian, industri, maupun masyarakat.

Intermediator atau dalam kamus online Oxford dikenal sebagai intermediary mempunyai definisi sebagai pihak yang menghubungkan antara orang-orang berkaitan dengan sebuah kesepakatan tertentu atau disebut juga sebagai proses intermediasi. Istilah ini bisa kita sebut juga dengan mediator, yang pastinya lebih familiar kita dengar.

Pada era modern sekarang ini, tidak sedikit perusahaan dalam berbagai skala dan jenis industri yang membutuhkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru untuk kelancaran operasional perusahaannya. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan sekaligus tantangan yang akan dicari solusinya, dalam hal ini perusahaan berposisi sebagai demand side.

Perusahaan biasanya akan mencari solusi kepada pihak eksternal, yaitu universitas, lembaga penelitian, industri lain, atau masyarakat, sebagai pemilik teknologi yang dalam hal ini disebut sebagai supply side. Hal tersebut terjadi karena tidak semua perusahaan mempunyai divisi penelitian dan pengembangan yang mumpuni untuk mengatasi permasalahan perusahaannya yang berkaitan dengan teknologi.

Oleh karena itu, KTTO hadir sebagai intermediator yang akan menghubungkan pihak-pihak yang berperan untuk memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Pada praktiknya, KTTO tidak hanya berperan sebagai intermediator, namun juga berperan dalam hal manajemen proyek dari proses intermediasi tersebut. Di Indonesia, belum ada perusahaan atau lembaga yang memperkenalkan diri sebagai sebuah KTTO. Belum adanya KTTO di Indonesia membuktikan bahwa belum munculnya kesadaran dan kebutuhan dari berbagai industri akan pentingnya peran intermediator.

Walaupun begitu, pada dasarnya secara fungsional di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang menerapkan fungsi dari KTTO. Sebagai contoh adalah Center of Material Process and Failure Analysis (CMPFA) di bawah Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Selain itu, ada juga Business and Technology Innovation Center (BTIC) dari Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), sebuah NGO yang berlokasi di Tangerang.

CMPFA dalam beberapa hal telah melakukan fungsi-fungsi dari sebuah KTTO, khususnya dalam hal proses konsultasi. CMPFA berperan sebagai KTTO sekaligus penyedia solusi yang dibutuhkan oleh demand side. Meskipun realitanya, CMPFA ini sebetulnya belum dapat dikatakan sebagai sebuah KTTO seutuhnya.

Lain hal dengan BTIC MITI. Pada usahanya untuk mewujudkan KTTO di Indonesia, BTIC telah melakukan beberapa kegiatan sebagai impelementasi perwujudan KTTO. Beberapa di antaranya adalah proses pengembangan potensi wilayah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Regional Development), inkubasi bisnis teknologi untuk perusahaan pemula, dan kegiatan utama KTTO yaitu intermediasi teknologi yang mengadaptasi model intermediasi teknologi Steinbeis, sebuah lembaga yang berpengalaman puluhan tahun melakukan proses intermediasi dari Jerman.

Steinbeis merupakan salah satu KTTO besar dengan jaringan kuat di seluruh dunia yang berkantor pusat di Stuttgart, Jerman. Lembaga yang telah berpengalaman dalam transfer teknologi dari pakar ke perusahaan besar dan UMKM selama lebih dari 40 tahun itu saat ini telah memiliki jaringan internasional dengan lebih dari 1000 lembaga transfer teknologi yang meliputi 6000 pakar di seluruh dunia. Pada tahun 2015 saja, terdapat 1.038 perusahaan dari berbagai jenis dan skala Industri yang bermitra dengan Steinbeis dalam proses intermediasi teknologinya.

Steinbeis merupakan salah satu contoh KTTO yang hadir akibat mulai munculnya kebutuhan akan peran intermediator antara demand side dan supply side. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang belum mempunyai KTTO? Untuk saat ini, meskipun kebutuhan itu ada pada industri-industri di Indonesia, intermediator belum dianggap sebagai sebuah kebutuhan untuk akhirnya dijadikan alasan kuat pendirian KTTO.

Dengan tidak adanya KTTO, industri-industri di Indonesia langsung melibatkan universitas dalam mencari solusi dari permasalahannya,seperti CMPFA. Sebagai contoh, ketika sebuah industri memiliki permasalahan yang berhubungan dengan bidang metalurgi dan material, maka mereka akan menghubungi CMPFA untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Ilustrasi Proses Intermediasi (Dok. MITI)

Ilustrasi Proses Intermediasi (Dok. MITI)

Lalu, dapatkah dikatakan bahwa di Indonesia bentuk dari KTTO ini ada di dalam universitas? Sejauh ini anggapan tersebut bisa dikatakan benar adanya. Universitas dianggap sebagai penyedia solusi, sedangkan fungsi KTTO yang bertugas sebagai penghubung dalam proses ini belum ada. Karenanya, industri langsung berhubungan dengan pihak penyedia solusi, dalam hal ini adalah universitas. Hal ini membuat universitas di Indonesia memiliki sebagian fungsi KTTO, tetapi bukan sebagai KTTO yang sebenarnya.

Pada prosesnya sebagai mediator yang akan memudahkan industri maupun penyedia teknologi, kita tentu penasaran bagaimanakah bentuk ideal sebuah KTTO? Namun ternyata, tidak mudah untuk menentukan ideal atau tidaknya sebuah KTTO. Hal ini bergantung pada kultur  dan lingkungan bisnis dan penggunaan teknologi dari masing-masing wilayah yang membutuhkan berdirinya KTTO.

Lingkungan dalam hal ini merupakan seluruh aspek yang ada di sekitarnya, yaitu demand side dan supply side. Selama KTTO ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di industri yang membutuhkan, maka KTTO tersebut dapat dikatakan sebagai KTTO yang ideal. Bila dilihat secara umum, saat ini hampir bisa dikatakan belum ada KTTO yang ideal.

Melihat dengan apa yang telah dilakukan Steinbeis, kita juga tidak bisa langsung mengadaptasi apa yang ada pada KTTO tersebut di Indonesia. Karena kita harus memahami lingkungan di Indonesia, serta bagaimana proses antara demand dan supply berjalan. Masing-masing negara memiliki sifat yang unik dalam hal kesiapan demand side dan supply side mereka.

Satu hal yang harus jadi perhatian penting adalah pengelolaan dari KTTO tersebut. Idealnya, KTTO harus berdiri sendiri, bukan di bawah pengawasan universitas apalagi pemerintah. Atau dengan kata lain sebaiknya KTTO dikelola oleh pihak swasta. Karena sebuah KTTO harus berada pada posisi netral antara sisi pihak yang membutuhkan solusi (demand side) dan sisi dari penyedia solusi (supply side). Sebuah KTTO sebaiknya tidak berada pada daerah yang condong kepada salah satu sisi saja.

Hal ini akan berpengaruh pada kinerja proses intermediasi itu sendiri. Seperti contohnya, jika pihak supply side tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh demand side (industri), maka KTTO berkewajiban untuk mendorong mereka dalam menyelesaikan proyek tersebut dan memastikan proses intermediasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (SH/NMY/UH)

 

Oleh: Dr. Sri Harjanto, M.Eng

Ketua Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

Nur Maulana Yusuf
Nur Maulana Yusuf
Lulusan Institut Pertanian Bogor yang tertarik dengan dunia media, teknologi, serta sosial ekonomi di Indonesia. Saat ini menjadi bagian dari Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI).

Leave a Reply