Beranda Inovasi Official Call for Contributor Artikel dan Opini Edisi November 2013
Nov 6, 2013
Belajar Membangun Kesadaran Hemat Energi
Nov 11, 2013

Sekilas Ketahanan Energi Daerah: Nusa Tenggara Barat

Energy Security

Sumber Ilustrasi: http://www.hyperionec.com/images/image003.jpg

Soal menipisnya stok atau cadangan energi sudah jamak diketahui. Ketergantungan yang besar terhadap sumber energi dari fosil yang memang tidak bisa diperbaharui, memaksa setiap negara untuk mulai mengembangkan sumber alternatif. Indonesia pun tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Sejak tahun 1980an Pemerintah sudah mulai memformulasikan dan menetapkan kebijakan di sektor pengelolaan energi. Kebijakan-kebijakan tersebut  disusun sebagai jawaban atas persoalan ketergantungan terhadap minyak bumi. Namun, konseptualisasi dan implementasi yang tidak tepat membuat kebijakan yang sudah dihasilkan belum efektif. Salah satu contohnya adalah Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru dan Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Energi Hijau) yang dikeluarkan oleh DESDM pada tahun 2003 yang terkendala karena adanya kontradiksi subsidi BBM. 

Pada tahun 2006, Pemerintah kembali merevisi kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional. Target dari Perpres ini adalah terwujudnya bauran energi primer dengan peranan masing-masing jenis energi pada tahun 2025 adalah minyak bumi menjadi kurang dari 20 persen, gas bumi menjadi lebih dari 30 persen, batubara menjadi lebih dari 33 persen, Bahan bakar nabati menjadi lebih dari 5 persen, panasbumi menjadi lebih dari 5 persen. (Bappenas, 2012). Mengingat sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan tersebut cukup berat, maka Perpres ini dipayungi dengan Undang-undang No.30 tahun 2007 tentang Energi.

Dalam UU Energi tersebut, bauran energi primer dari sumber energi terbarukan proporsinya lebih besar dibandingkan dengan target pada Perpres No 5 tahun 2006, yaitu sebesar 25% pada tahun 2025 yang meningkat dari sebelumnya hanya 17%. Tindak lanjut dari UU Energi No 30 Tahun 2007 ini adalah dibentuknya Dewan Energi Nasional yang bertugas untuk menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN). Untuk implementasinya, KEN merupakan dasar dari penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah. Dengan kata lain, dalam penyusunan kebijakan energi, harus ada sinkronisasi dengan kebijakan energi di daerah.

Dengan diundangkannya UU Energi tersebut, maka tiap daerah di Indonesia diwajibkan untuk menyusun rencana umum energi daerah nya masing-masing. Rencana Umum Energi Daerah akan berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan energi di tingkat daerah yang bersifat lintas sektor, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan energi daerah dan sesuai dengan tujuan pengelolaan energi secara nasional.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang sudah mulai menyiapkan perangkat dalam penyusunan RUED adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi yang berbatasan dengan Timor-Timur ini merupakan salah satu daerah yang rasio elektrifikasinya masih sangat rendah. Pada tahun 2010 NTB hanya mampu menjangkau 31,20% untuk distribusi listrik (Hilmawan, 2013). Artinya, sebagian besar masyarakat NTB masih belum bisa mengakses listrik.  Kondisi elektrifikasi NTB memang cukup memprihatinkan. Padahal dari studi yang dilakukan, NTB merupakan salah satu wilayah yang mempunyai cadangan panas bumi dan gas bumi cukup besar, yakni sekitar 9% dari total cadangan Indonesia (Hilmawan, 2013).

Pemanfaatan energi panas bumi dan gas bumi sebenarnya sudah mulai dilaksanakan di NTB dengan dibangunnya beberapa pembangkit yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sembalun 2 x 10 MW dan PLTP Hu’u 2 x 10 MW beserta pembangunan transmisi 70 kV. Namun Mengingat kondisi kelistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini dalam kondisi siaga, di mana jika terjadi gangguan atau sedang dilakukan pemeliharaan pada salah satu mesin pembangkit akan mengakibatkan pemadaman bergilir (Tim Casindo NTB, 2011)

Melalui Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2007 tentang Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi NTB mulai menata kebijakan energi daerahnya. Sasaran Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah Nusa Tenggara Barat adalah terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan tenaga listrik, tersedia infrastruktur tenaga listrik yang mampu memaksimalkan akses masyarakat perdesaan sehingga pada tahun 2020 seluruh desa sudah berlistrik dengan rasio elektrifikasi sebesar 90%, terwujudnya bauran energi (energy mix) yang seimbang pada tahun 2020 yaitu peranan masing-masing sumber energi primer terhadap penyediaan tenaga listrik, serta menekan penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi primer. 

Gambar 1. Target Energy Mix untuk Kebijakan Energi Daerah NTB

Energi Mix

Target yang ditetapkan sebagai kebijakan energi daerah NTB melalui SK gubernur tersebut memang cukup ambisius. Namun bila mencermati potensi sumberdaya energi yang terkandung di NTB, dengan strategi kebijakan yang tepat hal tersebut bukan mustahil untuk dilaksanakan. Saat ini NTB mempunyai program Bumi Sejuta Sapi yang pada bertujuan untuk meningkatkan perekonomian penduduk. Limbah dari kotoran sapi yang tidak dimanfaatkan merupakan sumber energi yang biogas melimpah. Selain itu, di NTB sudah dimulai dibangun Desa Mandiri Energi. Program Desa Mandiri Energi ini diinisiasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB sejak tahun 2009-2013 yang pada tahun 2010 lalu sudah ada delapan Kabupaten yang tergabung (Dinas Pertambangan dan Energi NTB, 2010).

Pemerintah daerah NTB pun sudah mulai mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM). Pengelolaan PLTMH akan diserahkan kepada swadaya masyarakat setempat atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau koperasi di level desa setelah dilakukan uji kelayakan dan masa konstruksi selesai (Tim Casindo NTB, 2011). PLTMH dan PLTM digunakan untuk penerangan rumah tangga. Energi surya dan biomassa pun mulai dimanfaatkan. 

Peluang Pengembangan Energi Terbarukan

Berbagai langkah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah NTB merupakan suatu upaya rintisan untuk menuju ketahanan daerah. Walaupun masih memerlukan evaluasi untuk menyebutnya sebagai best practise, namun langkah tersebut perlu diapresiasi untuk mendorong pemerintah daerah lain agar bisa memulai upaya serupa. Ketahanan energi daerah merupakan penopang untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkesinambungan dan mandiri (NI)

Referensi:

Capacity Development and Strengthening for Energy Policy Formulation and Implementation of Sustainable Energy Projects in Indonesia (Casindo). 2011. Rencana Aksi Energi Terbarukan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 -2015. Diunduh dari http://www.casindo.info/fileadmin/casindo/Output_and_deliverables/D25__WNT_Indonesia-finalreport.pdf

Bappenas. 2012. Policy Paper, Keselarasan Kebijakan Energi Nasional dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Hilmawan, Edi. 2013. Shifting Paradigm Toward National Energy Security. Disampaikan dalam Kajian Rutin Energi MITI. 

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi

BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

Leave a Reply