Pemanfataan Turbin T-Files pada Fenomena Pasang Surut Air Laut sebagai Sumber Energi Berkelanjutan
Oct 24, 2013
Pengembangan Energi berbasis Potensi Lokal
Oct 29, 2013

Keseriusan Pemerintah Kunci Kesuksesan Konversi BBM ke BBG

TransjakartaSumber ilustrasi: bisniskeuangan.kompas.com

Bagi Anda yang tinggal di Jakarta mungkin pernah mengalami terlambatnya bus Trans Jakarta hingga hitungan jam. Hal ini disebabkan minimnya jumlah SPBG yang beroperasi di Jakarta selain pengisian yang memang lama dibandingkan pengisian BBM. Di lain tempat seperti Surabaya dan Palembang, sejumlah SPBG  sepi pembeli. Kenyataannya, dari 660 unit konverter kit yang dibagikan pemerintah kepada supir angkot, hanya sekitar 100-150 unit yang benar-benar dipasang pada badan angkot di Palembang. Sisanya kabarnya diloakkan. Sementara di Surabaya, para sopir taksi mencopoti tabung gasnya. Alhasil, karena program konversi BBG yang mangkrak ini, pemerintah hanya menganggarkan Rp 470 miliar untuk program tersebut. Padahal di tahun 2011, pemerintah sempat menggelontorkan Rp 2 triliun demi lancarnya program ini.

Di sisi lain, terdapat dua kubu berbeda dalam menyikapi pembangunan infrastruktur BBG. Yang pertama, penyebab pasokan gas menjadi terhambat adalah minimnya infrastruktur yang ada. Yang kedua, sebaliknya infrastruktur tidak akan dibangun jika pasokan gas tidak ada. Bua apa mahal-mahal bangun infrastruktur kalau nantinya tidak dipakai.

Fakta di lapangan menggambarkan gas hanya akan diproduksi jika sudah ada pembeli. Untuk saat ini setidaknya sudah ada 7 negara pembeli berdasarkan kontrak yang telah disepakati dalam kurun 2013-2029. Hal inilah yang sering meninabobokan kita sebagai masyarakat Indonesia yang bangga sebagai net exporter gas terbesar kedua di dunia. Indonesia memegang 11% share ekspor gas dunia padahal Indonesia hanya berkontribusi 1,6% share produksi. Bandingkan dengan Rusia yang menguasai 23% share produksi dunia akan tetapi hanya berkontribusi 7% sharei ekspor gas dunia. Di satu sisi, itu prestasi namun di lain sisi ketika melihat SPBG domestik kekurangan pasokan gas apakah itu bukan ironi? Para eksportir gas pun juga betah karena harga jual gas luar negeri dua kali lipat lebih tinggi daripada harga jual domestik. Jadi dapat dikatakan pasar luar negeri lebih mapan daripada dalam negeri mengingat jumlah kendaraan BBG dalam negeri belum jelas walau masih ada perusahaan listrik atau pupuk yang butuh gas alam.

Melihat kondisi yang sudah dipaparkan di atas, tepat jika dikatakan ada deadlock antara sektor hulu dengan hilir. Seharusnya peran pemerintah harus hadir di sini. Akan tetapi pemerintah hadir dengan kebijakan yang kurang pas. Pemerintah menggalakkan kebijakan energy mix pada momen yang tidak tepat (minim infrastruktur dan minim pasokan gas). Padahal semestinya pemerintah punya waktu yang cukup panjang untuk dapat menerapkan kebijakan tersebut agar terlaksana saat momen yang tepat.

Untuk dapat berproduksi gas saja, butuh waktu 7-10 tahun lamanya mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi. Sumur gas existing pun sudah terikat jual beli gas dengan negara lain yang tidak sebentar waktunya. Ketika beberapa kali kenaikan harga BBM terakhir, masyarakat berbondong-bondong memakai BBG, padahal penyediaannya tidak sebanding dengan kebutuhan tersebut. Jelas ada gap antara penyediaan dengan kebutuhan. Sebenarnya wacana konversi BBG sudah ada sejak rezim Orba tepatnya tahun 1988. Akan tetapi murahnya harga BBM subsidi, menenggelamkan wacana baik tersebut hingga akhirnya mencuat lagi dalam beberapa tahun terakhir. Andai, sejak wacana ini muncul, pemerintah mau serius menggarapnya. Pasti waktu 7-10 tahun untuk memproduksi gas adalah waktu yang tidak lama.

Tidak salah lagi kalau solusi dari permasalahan ini terletak pada keseriusan pemerintah lewat kebijakannya. Pemerintah wajib menjembatani sektor hulu dan sektor hilir dengan mengeluarkan kebijakan strategis yang berorientasi pada pembangunan. Bukan semata-mata mencari keuntungan demi pendapatan negara. Kalau alasannya adalah modal pun sebenarnya pemerintah bisa menganggarkan dari penghematan APBN akibat kenaikan harga BBM Juni 2013 silam. Alokasi BBM subsidi yang mencapai 4,6 juta kL mampu menghemat sebesar Rp 92 Triliun (Rp 2.000 tiap liter). Jika pemerintah mau serius mengelola kebijakan konversi BBG, tentunya anggaran bukanlah penghambat yang berat.

Di sektor hulu, SKK Migas merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam pencarian sumber gas. Eksplorasi sumur gas memang sudah saatnya ditingkatkan demi mencukupi kebutuhan domestik yang semakin lama semakin meningkat. Kontraktor plat merah alias Pertamina lah yang sebaiknya diberi kesempatan yang luas untuk menjadi kontraktor KKS (Kontrak Kerja Sama). Produksi difokuskan untuk penyediaan kebutuhan domestik dengan cara menerapkan kebijakan harga jual gas dalam negeri dijual pada tingkat yang memenuhi cost recovery dengan margin yang wajar. Semata-mata bukan pendapatan yang dicari. Bagaimana mungkin membangun SPBG tanpa pasokan gas yang cukup. Seperti rencana Kementerian ESDM untuk membangun 54 SPBG, padahal rata-rata kapasitas daugther station SPBG saja adalah 0,5 MMSCFD dan alokasi untuk BBG tranportasi hanya 0,06% dari total produksi rata-rata sebesar 8.682 MMSCFD pada tahun 2012.

BBG

Di sektor hilir, tranmisi gas lewat pipa harus dioptimalkan yang nantinya akan terintegrasi dengan SPBG mother station yang nantinya akan melayani daughter station lewat trailer darat. Teknologi FSRU seperti yang telah dibangun di Jawa Barat perlu diperbanyak sehingga jangkauan antar pulau bukan penghalang atau teknologi LCNG yang akan memudahkan transpotasi bisa diproyeksikan untuk daerah-daerah yang jauh dari sumber. Yang penting lagi adalah pemakaian konverter kit pada kendaraan umum atau pembuatan kendaraan umum pemakai BBG. Kenapa harus kendaraan umum yang diberi insentif lewat kebijkan konversi ini? Jelas kebijakan ini akan menguntungkan bukan hanya dari satu sisi. Pemerintah bisa mengendalikan jumlah kendaraan pribadi, terutama roda empat, dengan menaikkan harga BBM. Tentunya menaikkan harga BBM saat semua sarana dan prasarana BBG siap. Sampai suatu ketika kendaraan BBM mulai ditinggal dan kendaraan umum yang diberi insentif tersebut mulai dipakai. Dari kondisi tersebut, pemerintah jika mau menggunakan kewenangannya mampu menekan ekspor mobil BBM yang selama ini deras tak terbendung melalui pajak yang tinggi. Sektor tranportasi ikut menikmati hasil kebijakan konversi BBG jika berhasil.

Untuk saat ini, memang upaya peningkatan produksi bisa jadi solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama BBG transportasi. Sebenarnya jikalau pemerintah berani renegosiasi atas kontrak jual beli gas dengan 7 negara akan lebih bagus lagi, mengingat kebutuhan BBG transportasi tak sebanding dengan ekspor.

Yang terakhir, pemerintah perlu melibatkan semua pihak termasuk hingga polisi dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan kebijakan konversi ini. Konversi minyak tanah adalah bukti bahwa pengawasan selama 24 jam dapat membantu kelancaran kebijakan tersebut. Diharapkan dengan pengawasan ini, data pemakaian BBG faktual di lapangan dapat diketahui dengan pasti sehingga pemerintah lebih dapat mengontrol kebijakan yang dilakukan.

Muhammad Amin Rois

Mahasiswa Teknik Kimia UGM

Referensi:

Majalah Geo Energi Edisi 34 dan 35 Tahun III Agustus 2013

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6095-penerimaan-negara-dari-sektor-migas-dan-produksi-gas-naik-terus.html diakses pada 14 Oktober 2013 

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi
BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

Leave a Reply