Belajar dari Sisa Kegemilangan Venesia
Dec 10, 2014
Mengelola dan Menata Perkotaan
Dec 17, 2014

Kebijakan Baru Ubah Kualitas Hidup

Andai mereka hidup layak

Andai mereka hidup layak

Andai mereka hidup layak

BerandaInovasi.COM — Hari ini tepat tiga pekan setelah penetapan kebijakan penaikan harga dan pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah era Jokowi. Dalih penyelamatan dan pemindahan alokasi anggaran ke agenda lain seperti kesehatan, ketahanan pangan, dan agenda lain yang tidak mendapatkan cukup dana untuk dikelola menjadi salah satu alasan utama. Subsidi BBM disinyalemen hanya dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi atas. Namun apakah kebijakan pencabutan subsidi ini menguntungkan bagi kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat ekonomi bawah?

Rilis BPS pada kuartal pertama tahun 2014 menyebutkan bahwa Indonesia masih menanggung lebih dari 28 juta rakyat di bawah garis kemiskinan. Belasan persen rakyat Indonesia masih menjadi tanggungan negara hingga kini. Lantas dengan kebijakan baru yang sejak dahulu menjadi polemik di tengah-tengah kekuasaan, apakah nilai tanggungan tersebut bisa berkurang atau sebaliknya?

Kebijakan pencabutan subsidi BBM sarat dengan kepentingan politik sebagian lini massa. Mereka berlomba-lomba untuk menolak dengan menyatakan bahwa ini adalah tuntutan rakyat. Ada pula mereka yang pada masa sebelumnya menjadi garda terdepan menolak kebijakan ini atas nama rakyat, namun kini berbalik menjadi barisan pertama yang mendukung dengan dalih yang sama, ‘atas nama rakyat’. Politik memang bisa berubah secepat kilat, tergantung apakah mereka jadi penguasa atau yang teretas asa? Lalu siapa yang benar? Mereka yang mendukung atau menolak kebijakan ini? Sebab semuanya selalu berucap ‘atas nama rakyat’.

Alasan yang cukup logis jika pemerintah mengutarakan bahwa sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat ekonomi atas. Subsidi BBM tidak dinikmati oleh masyarakat ekonomi bawah. Namun, apakah benar demikian? Apakah dengan mencabut subsidi BBM masyarakat ekonomi bawah akan merasa diuntungkan? Atau justru mereka merasakan dampak buruk kenaikan harga di lingkungannya?

ORANG-ORANG MISKIN

“Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.” (Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945)

Kutipan ayat yang menyatakan bahwa orang miskin dipelihara oleh negara dalam UUD 1945 tersebut menjadi sebuah tonggak bagi pemerintah untuk memelihara orang-orang miskin dan anak telantar. Namun apa jadinya ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai otak negara malah menambah jumlah fakir miskin?

Redaksi Beranda Inovasi menemukan data hasil micro-simulation yang dilakukan oleh Dr. Ir. Iman Sugema, M.Sc, ahli makro ekonomi Institut Pertanian Bogor yang beberapa waktu yang lalu menjadi tim ahli Jokowi-JK dalam debat capres cawapres, menyebutkan bahwa pencabutan subsidi BBM sebesar 2.000 rupiah merupakan keputusan yang cukup buruk. Kenaikan harga BBM sebesar Rp. 2.000,00 akan berdampak sistemik pada tingkat kemiskinan, inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Net social gain juga menunjukkan angka minus yang cukup besar dalam satuan miliar.

 Tabel 1. Micro-simulation Skenario Kenaikan Harga BBM

MIKRO SIMULASI
*Iman Sugema

Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa dengan skema kebijakan penaikan harga BBM sebanyak Rp. 2.000,00 yang sekarang tengah diambil oleh elite penguasa, jumlah orang miskin di Indonesia akan bertambah 0,81% atau hampir 300.000 orang miskin baru muncul. Pertambahan orang miskin dengan jumlah yang tidak sedikit ini seakan menjadi kontradiksi terhadap konstitusi Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Negara yang seharusnya memelihara fakir miskin dan anak telantar, namun ternyata kebijakan yang diambil oleh elite penguasanya menambah jumlah orang miskin di negeri ini.

Percaya tidak percaya, namun hasil simulasi ini ternyata menunjukkan angka yang hampir mendekati nyata. Pada dampak terhadap inflasi, rilis BPS pada bulan November mencatat bahwa tingkat inflasi mencapai angka 1,50. Sumbangan terbesar adalah pada kelompok pengeluaran pada bahan makanan yang mencapai angka 0,45. Angka inflasi sebesar ini tidak didukung dengan pernambahan pendapatan perkapita yang didapatkan oleh masyarakat. Naiknya harga BBM yang menaikkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang tidak dibarengi dengan pertambahan pendapatan yang mereka peroleh membuat angka kemiskinan semakin besar.

Tabel  2. Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional November 2014 (persen)

INFLASI BPS
Bagaimana seharusnya konstitusi bisa ditegakkan oleh penguasa? Konstitusi yang mengatur tentang hajat hidup orang banyak, melindungi aset negara untuk kepentingan rakyat, dan memelihara fakir miskin dan anak telantar agar mendapatkan penghidupan yang layak?

PENGHIDUPAN LAYAK

Masing-masing warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup layak. Penghidupan yang layak dapat diukur melalui beberapa indikator yang diatur dalam UU No.13 tahun 2003, meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan, transportasi, dan rekreasi serta tabungan. Indikator ini diurutkan berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Deputi Kajian dan Kebijakan MITI menyebutkan bahwa setidaknya untuk menjalani hidup layak, pendapatan perkapita yang harus didapatkan oleh seseorang dengan tanggungan satu orang adalah sebesar Rp.2.247.773,98. Perhitungan ini adalah rataan seluruh wilayah di Indonesia.

Angka di atas memang sepenuhnya tidak dapat menjadi patokan apakah kualitas hidup seseorang layak atau tidak. Namun setidaknya pengaruh pendapatan terhadap kualitas hidup seseorang sangat besar. Berbagai hal yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pendapatan menjadi tolok ukur paling banyak yang digunakan dalam mengukur kelayakan hidup.

Namun, apa yang terjadi dengan kelayakan hidup ketika pendapatan tetap tetapi biaya hidup bertambah? Secara tidak langsung, masyarakat akan mengorbankan pengeluaran dalam pembelian beberapa barang konsumtif dan mengalokasikan pengeluaran ke tempat lain. Sebagai contoh, masyarakat tidak dapat berkutik ketika pengeluaran untuk moda transportasi naik sebab kebijakan baru harga BBM. Untuk menutupi pengeluaran lebih seperti ini, masyarakat harus menggeser keperluan untuk membeli bahan makanan, sebab hanya pengeluaran untuk membeli bahan makanan yang paling mungkin bisa dilakukan.

Akan semakin banyak orang dengan gizi kurang jika hal ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat, bukan? Kenaikan harga BBM membuat daya beli masyarakat turun. Kenaikan UMR bagi para buruh akan sia-sia sebab harga kebutuhan semua naik. Dampaknya sangat jelas, buruh akan tetap menderita. Ketika harga kebutuhan akan transportasi, perumahan, dan yang lainnya naik, sedangkan kebutuhan ini tidak dapat dilobi, akhirnya masyarakat memilih untuk melobi keburuhan perut. Masyarakat yang dahulu bisa makan daging dua hari sekali, kini mengurangi asupan makan daging mungkin hingga satu pekan sekali demi memenuhi kebutuhan lainnya di samping harga dagingpun kian melonjak. Kebijakan kenaikan harga BBM pun agaknya tidak adil, sebab masyarakat ekonomi bawah yang tak tersentuh kebijakan UMR akan kebingungan mencari tambahan penghasilan. Curang, bila semua harga kebutuhan hidup naik namun penghasilan masih jalan di tempat.

BANTUAN PEMERINTAH

Alih-alih mendapatkan bantuan, banyak orang miskin yang terjerat administrasi. Tak sedikit orang miskin yang tak punya KTP. Hingga tak sedikit pula orang miskin yang tak tersentuh bantuan pemerintah. Bahkan bantuan yang disalurkan menjadi tidak tepat sasaran saat masyarakat ekonomi menengah yang mendapatkannya.

Lalu, berapa sesungguhnya besaran bantuan pemerintah? Masyarakat pemegang Kartu Perlindungan Sosial berhak mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp.400.000,00 untuk dua bulan. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) ini diarahkan bagi masyarakat miskin. Namun naas, bagaikan meneguk madu yang telah dicampuri racun, pemberian bantuan Rp.400.000,00 untuk setiap keluarga dengan asumsi setiap keluarga berisi empat orang, akan mendapatkan bantuan Rp.1.600,00 per orang per hari. Sedangkan kenaikan BBM terjadi Rp.2.000,00 per liter. Besaran bantuan ini tidak realistis, ditambah naiknya harga bahan makanan, biaya transportasi, dan perumahan akibat dari inflasi.

“Mana bisa untuk dua bulan. Duit segini, seminggu aja udah habis,” kata Ani Salim (70) warga Meruyung, Limo, Depok, usai menerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebesar Rp 400.000 di Kantor Pos Cinere, Depok. (tribunnews.com)

 Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan, ada 15,6 juta penduduk miskin yang mendapatkan bantuan PSKS. Jumlah penduduk yang sangat banyak, namun tidak sebanyak jumlah penduduk miskin di Indonesia. Perbandingan 15,6 juta penduduk yang mendapatkan bantuan dengan 28 juta penduduk miskin masih menyisakan selisih yang sangat besar, bukan? Belum lagi banyak kasus yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Dimana sisi penegakan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945?

EPILOG

Pemerintah dan rakyat merupakan dua buah entitas yang tidak bisa terpisahkan. dua-duanya menjadi syarat mutlak berdirinya negara, di samping wilayah dan pengakuan. Pemerintah tentu saja membutuhkan rakyat dan mereka juga berasal dari rakyat. Rakyatpun demikian, membutuhkan pemerintah yang dapat mengatur negara agar memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Sebagai dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, hak dan kewajiban masing-masing harus dipenuhi bersama-sama. Rakyat harus membayar pajak, pemerintah harus membuat kebijakan yang memihak rakyat. Rakyat berhak sejahtera, pemerintah berhak mengatur segala urusan rakyat.

Saya sebagai rakyat biasa hanya bisa memberikan masukan. Jangan sampai kebijakan yang diambil oleh pemerintah malah membebani rakyat. Kebijakan kenaikan harga BBM hingga tarif dasar listrik yang baru saja disahkan semoga dapat menjadi jalan Indonesia segera maju memimpin peradaban dunia, jika kebijakan ini adalah kebijakan terbaik yang dipilih oleh pemerintah.

Deslaknyo Wisnu Hanjagi
Deslaknyo Wisnu Hanjagi

Deslaknyo Wisnu Hanjagi menunjukkan kecintaannya terhadap bidang pertanian sejak kecil. Lahir dari keluarga petani, lulusan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB ini semasa kuliahnya mengambil minor Agronomi dan Hortikultura. Karyanya telah diterbitkan dalam berbagai prosiding nasional maupun internasional. Dengan spesialisasi keilmuan di bidang pengembangan masyarakat, penyuluhan, kependudukan, sosiologi pedesaan, dan kajian agraria, Deslaknyo berharap dapat berkontribusi untuk memajukan pertanian Indonesia demi kedaulatan Bangsa.

1 Comment

Leave a Reply