Mahasiswa IPB Buat Getuk Instan, Inovasi Jajanan Pasar Tradisional Indonesia
Aug 8, 2016
Inovasi Aplikasi Mitigasi Bencana Tanah Longsor dari UGM
Aug 9, 2016

Kasus Tanjung Balai : Multikulturalisme, Kesenjangan Sosial, dan Toleransi Umat Beragama di Indonesia

Vihara yang Dibakar di Tanjung Balai via bbc.co.id

Vihara yang Dibakar di Tanjung Balai via bbc.co.id

Vihara yang Dibakar di Tanjung Balai via bbc.co.id

Indonesia kembali memanas. Toleransi antar umat beragama di Indonesia kembali diuji dengan adanya kasus pembakaran rumah ibadah yang terjadi di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara. Dua vihara dan lima kelenteng yang terletak di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara, dibakar massa.

Permasalahan itu bermula pada Jumat, 29 Juli 2016, sekitar pukul 17.55 WIB. Saat itu seorang warga keturunan Tionghoa berinisial M merasa terganggu lalu komplain soal suara adzan maghrib dari pengeras suara di masjid yang berada tepat di depan rumahnya. Sempat terjadi perselisihan antara M dan jemaah masjid tersebut. Anggota kepolisian setempat pun telah berusaha melakukan mediasi bersama pihak kelurahan.

Namun setelah sempat mereda, situasi kembali memanas karena diduga adanya provokator yang membuat warga marah sehingga membakar rumah ibadah umat Buddha, vihara. Pembakaran tempat ibadah dan kerusuhan itu baru dapat diredakan sekitar pukul 03.30 WIB dini hari tadi setelah polisi melakukan mediasi dan terus mengimbau warga setempat kembali ke rumah masing-masing.

Akibat peristiwa tersebut, tak hanya vihara yang terbakar, tapi juga 3 mobil, 3 sepeda motor, dan 1 becak motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejauh ini, selain lima orang yang diduga menjarah, polisi baru menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan itu. Tujuh di antaranya orang yang diduga melakukan penjarahan saat terjadinya pembakaran, dan dua orang lainnya yang terekam CCTV (kamera pemantau) saat peristiwa itu terjadi.

Setelah peristiwa tersebut, pemerintah dan Polri sudah dilakukan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama, bersama pimpinan kepolisian dan warga setempat. Rekonstruksi dan pembersihan rumah ibadat yang dibakar juga sudah mulai dilakukan. Para tokoh agama dan masyarakat Tanjung Balai menandatangani kesepakatan yang antara lain menyebutkan akan bersama-sama menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, Machasin, mengatakan kejadian ini bukan semata karena pengeras suara masjid namun juga antara lain kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara kaum pribumi dan pendatang bisa menjadi salah satu penyebab konflik.

Kaum Tionghoa memang cukup menguasai dunia bisnis di hampir seluruh wilayah di Indonesia dibandingkan kaum pribumi. Salah satunya juga terjadi di Tanjung Balai yang dihuni oleh multi etnis. Jadi kesenjangan ekonomi ini bisa juga menjadi salah satu penyebab konflik memanas.

Selain itu, seperti yang telah diketahui bahwa kasus ini bermula karena adanya keluhan dari warga Tionghoa akibat suara adzan di mesjid yang dianggap cukup mengganggu. Keluhan ini menjadi awal konflik dimulai. Kemudian kondisi semakin memanas karena adanya pesan berantai yang berisi tentang larangan mengeraskan suara adzan.

Sejalan dengan pendapat Azyumardi Azra dalam Kusumadewi (2012) yang mencatat tentang lima faktor yang menjadi sumber konflik antar kelompok agama di Indonesia. Pertama adalah penerbitan tulisan-tulisan yang dianggap mencemarkan agama (blaphemous). Kedua, bila ada usaha penyebaran agama yang dilakukan secara agresif.

Ketiga, bila pemeluk agama beribadah di tempat yang bukan merupakan tempat ibadah. Keempat, bila ada penetapan dan penerapan peraturan pemerintah yang dianggap diskriminatif dan membatasi penyebaran agama. Dan terakhir, adanya kecurigaan timbal balik berkaitan dengan posisi dan peranan agama dalam negara.

Jika dikaitkan dengan kasus Tanjung Balai ini, maka perlu adanya tambahan faktor lain yang menjadi sumber konflik antar kelompok agama yakni kurangnya pemahaman dan saling pengertian antar kelompok agama serta adanya kecurigaan terhadap umat lain.

Bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa besar yang dikenal dengan masyarakatnya yang multikultur. Kondisi ini secara historis tidak lepas dari peran para founding fathers yang membangun bangsa ini diatas fondasi kebhinnekaan. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik dan budaya yang ada dapat hidup berdampingan (coexistence) secara damai yang ditandai dengan kesediaan untuk menghormati budaya lain (Naim & Sauqi, 2011: 126)

Pada realitasnya, masyarakat multikultural ibarat pisau bermata dua. Ia akan menjadi kekuatan (modal sosial) sekaligus ancaman yang dapat merusak aggregasi bangsa. Apabila keragaman ini dirawat dan dijaga dengan baik maka akan menjadi rahmat yang dapat mendorong kreativitas bangsa, pemerkayaan intelektual, dan pengembangan sikap-sikap toleran.

Begitu juga sebaliknya, apabila dalam masyarakat multikultur mindset masyarakatnya masih terkooptasi oleh sifat prasangka, kebencian, dan kecurigaan (mutual consciousness) terhadap kelompok lain yang berbeda (the others) maka ikatan-ikatan social (social bond) yang telah terbangun kuat akan runtuh dan dapat mengarah pada konflik primordialistik.

Oleh karena itu, penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk menyadari keberagaman kultur yang dimilikinya itu. Satu-satunya jalan agar tercapai integrasi yang sejati adalah dengan memberikan ruang gerak kepada keberagaman kultur dan mengakomodasi sedemikian rupa kepentingan kelompok-kelompok kultur itu, tentunya dengan rambu-rambu yang jelas.

Rambu-rambu itu, seperti yang dirumuskan oleh Will Kymlicka meliputi; pertama, negara tidak memaksakan sebuah pandangan tertentu kepada warga negaranya. Kedua, warga negara memiliki nilai-nilai bersama seperti komitmen untuk kebebasan, perdamaian, solusi pantang kekerasan, dan penghargaan atas fairness, kesetaraan, toleransi, dan perbedaan (Kymlicka, 2002 dalam Kusumadewi 2012).

Dinamika interaksi yang terjadi antar kelompok penganut agama maupun keyakinan, pada satu sisi dapat berpotensi meningkatkan solidaritas dan integrasi sosial kelompok. Tapi pada sisi lain dapat terjadi gesekan antar kelompok karena bekerjanya berbagai faktor sosial, politik, bahkan ekonomi.

Bagaimanapun setiap kelompok memiliki kebutuhan untuk mengembangkan solidaritas dalam kelompoknya. Persoalannya adalah sejauh mana sebuah kelompok mengekspresikan keyakinan ajarannya dalam kehidupan bermasyarakat sedemikian rupa sehingga tak mengganggu hak kelompok lainnya yang berbeda keyakinan.

Dalam hal ini negara berkepentingan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan UUD 45 pasal 28, yang menjamin kebebasan berpendapat dan pasal 29 yang menjamin kebebasan beragaman bagi warga negara Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa, negara berperan mengatur hak setiap warga masyarakat dan kelompok untuk mengekspresikan keyakinannya demi kehidupan yang harmonis.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menanamkan pendidikan multikultural kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Menurut Andersen dan Cusher, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tataran deskriptif maupun normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural.

Pada konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan multikultural seharusnya mencakup kajian-kajian seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan kultural, agama, bahaya diskriminasi, pluralitas, multikulturalisme dan kajian-kajian lain yang relevan (Mahfud, 2010: 180).

Selama ini kebijakan pendidikan masih banyak diwarnai semangat monokultur, dan bukan semangat multikultur. Monokulturalisme lebih menekankan penyatuan kebudayaan yang ada sebagai sebuah kesatuan keseragaman. Sedangkan Multikulturalisme menekankan pada pengakuan kesetaraan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada (Maliki, 2010 : 252 dalam Abdurrohman).

Jadi, dalam hal menjaga semangat multikultural dan toleransi umat beragama di Indonesia, tugas negara menjadi sangat krusial. Pertama, negara harus menjalankan peran edukasi kepada warga negaranya sehingga setiap warga negaranya memiliki kesadaran multikultural yang cukup bagi penciptaan atmosfir kehidupan bersama yang multikultural itu. Peran edukasi tersebut salah satunya diwujudkan melalui penanaman pendidikan multikultural terutama bagi generasi muda.

Kedua, negara harus dapat menjaga atmosfir itu dan memastikan bahwa warga negaranya mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak-haknya, tanpa adanya dominasi, diskriminasi dan eksklusi dari kelompok tertentu terhadap individu dan kelompok.

Jadi, pemerintah juga punya peran penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, bila negara mampu melakukan dua peran tersebut dengan baik, maka bukan mustahil, pada masa yang akan datang, masyarakat kita dapat menjadi nasionalis dan integrasi sosial dan nasional dapat terwujud. (SA)

 

Daftar Referensi :

Kusumadewi, Lucia Ratih, Paulus Wirutomo, dkk. 2012. Sistem Sosial Indonesia. Depok : Penerbit Universitas Indonesia.

Roucek, Joseph S, Roland L. Warren. 1984. Pengantar Sosiologi. Penerbit Bina Aksara.

Abdurrohman. Jurnal Education Vol. 10 No. 2, Desember 2015, Hal. 214-232 214 MEMBANGUN SOSIOLOGI INKLUSIF DALAM PRAKTEK PEMBELAJARAN (Studi Pendidikan Toleransi Dengan Penerapan Permainan Dadu Pintar Pada Pembelajaran Sosiologi Siswa). Prodi Pendidikan Sosiologi STKIP Hamzanwadi Selong

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160803_indonesia_tanjungbalai_korban

https://m.tempo.co/read/news/2016/08/02/058792612/4-pelaku-perusakan-kelenteng-tanjungbalai-pakai-narkoba

https://m.tempo.co/read/news/2016/07/30/063791846/salah-paham-7-tempat-ibadah-terbakar-di-tanjung-balai

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160731_indonesia_tanjungbalai_sehari_kemudian

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160730_indonesia_rusuh_tanjung_balai

Syadza Alifa
Syadza Alifa
Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply