Zaphanza: Jaket Gunung Multifungsi Anti Repot
Mar 1, 2016
Menghilangkan Plak Gigi lebih Praktis dengan Dentech Tool
Mar 3, 2016

Kalijodo: Antara HAM dan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber Ilustrasi: Liputan6.com

Sumber Ilustrasi: Liputan6.com

Sumber Ilustrasi: Liputan6.com

Praktek lokalisasi pelacuran dan miras yang tumbuh subur di Indonesia rupanya tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, pemerintah pun kini mulai gerah dengan bisnis tersebut. Setelah lokalisasi Gang Dolly di Surabaya ditutup oleh Pemerintah Surabaya, kini Kalijodo yang terkenal sebagai tempat lokalisasi pelacuran di Jakarta pun ditutup oleh Pemerintah.

Upaya penutupan dan penertiban Kalijodo ini dipicu oleh kegeraman Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, setelah terjadinya peristiwa kecelakaan mobil Fortuner B 201 RFD dengan sepeda motor di Jalan Daan Mogot, Jakarta, yang mengakibatkan dua orang tewas. Sang sopir, Ricky Agung Prasetya, diketahui mabuk berat setelah pesta miras di Kalijodo.

Upaya penertiban Kalijodo ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak setahun lalu. Namun hal ini tertunda dengan alasan adanya masalah lain yang harus diprioritaskan. Namun setelah terjadinya kasus tabrakan akibat pesta miras di Kalijodo, Gubernur DKI Jakarta segera bertindak untuk memulai penertiban kawasan Kalijodo.

Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, kawasan yang kini diisi permukiman dan tempat hiburan malam itu memang masuk zona hijau. Menurut Peta Lampiran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, kawasan Kalijodo seluas 1, 6 hektare adalah ruang terbuka untuk tumbuh tanaman. Oleh karena itu, puluhan polisi dibantu aparat Tentara Nasional Indonesia dikerahkan untuk melakukan penertiban sekaligus melakukan razia preman dan senjata tajam.

Penertiban di Kalijodo ini memang upaya yang patut didukung oleh berbagai pihak. Pengembalian fungsi lahan di Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau sangat bermanfaat di tengah padatnya pembangunan di Jakarta yang mempersempit daerah resapan air. Selain fungsi ini, manfaat penertiban Kalijodo lainnya yaitu dibongkarnya lokalisasi pelacuran yang telah berlangsung ratusan tahun, perjudian dan peredaran minuman keras.

Namun bagaimana nasib warga Kalijodo? Warga yang beridentitas jelas diminta mendaftar untuk menghuni 400 kamar di rumah susun di Marunda, Jakarta Utara atau Pulogebang, Jakarta Timur. Sedangkan warga tak beridentitas akan dipulangkan ke kampung asalnya atau diberi pelatihan keahlian lain.

Namun good will pemerintah untuk warga Kalijodo ini mendapat pertentangan, terutama dari Daeng Aziz yang disebut sebagai penguasa di Kalijodo. Pria asal Sulawesi ini tampil paling depan untuk menentang penertiban. Ia bahkan meminta pertolongan pada Komisi Hak Asasi Manusia untuk meminta perlindungan. Menurut Daeng Aziz, penertiban di Kalijodo telah merugikan dia dan masyarakat Kalijodo karena terenggutnya hak mereka untuk bertempat tinggal dan bermata pencaharian. Apalagi alasan pemerintah yang digunakan yaitu untuk mendirikan ruang hijau terkesan mengada-ada.

Ada dua sisi yang perlu diperhatikan dalam kasus Kalijodo ini. Pertama kita perlu mengapresiasi usaha pemerintah untuk menertibkan Kalijodo. Menurut Gubernur DKI Jakarta Ahok, penertiban Kalijodo bukan disebabkan karena praktek lokalisasi pelacuran dan peredaran miras, tetapi karena pembukaan kawasan hijau di Kalijodo yang memang sesuai dengan peraturan dan peta tata kelola lingkungan DKI Jakarta.

Masalah lokalisasi pelacuran sendiri menurutnya sulit untuk dikontrol pemerintah. Bahkan setelah Kalijodo ditutup pun, bukan tidak mungkin terciptanya tempat lokalisasi di tempat lain. Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi, juga menegaskan bahwa penertiban kawasan Kalijodo bertujuan untuk mengembalikan menjadi RTH dan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA).

Pemerintah tidak hanya menertibkan saja, namun juga telah menyediakan rusunawa bagi warga yang memiliki identitas jelas. Warga yang memiliki keterampilan akan diminta untuk mendaftarkan ke Kecamatan Penjaringan agar nantinya bisa disalurkan bekerja ke perusahaan-perusahaan swasta. Bagi para warga yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK), pemerintah DKI Jakarta bersama dinas usaha mikro kecil menengah dan perdagangan (UMKMP), akan diberikan bantuan modal dan ditempatkan di lokasi-lokasi usaha.

Upaya pemerintah ini ibarat pepatah “sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui”, artinya dengan menertibkan satu kawasan Kalijodo ini, beberapa masalah dapat ditangani sekaligus diantaranya praktek pelacuran, peredaran miras, dan premanisme. Pemerintah juga tidak lari dari tanggung jawab setelah penertiban ini karena pemerintah juga menyediakan tempat tinggal dan rencana penyaluran warga Kalijodo terutama eks PSK ke tempat-tempat yang lebih baik untuk kehidupannya. Harapannya, kesejahteraan warga Kalijodo dan warga Jakarta pada umumnya meningkat setelah penertiban ini.

Namun di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan nasib warga Kalijodo secara lebih luas. Bagi mereka yang beridentitas jelas, patuh membayar pajak, dan memiliki bangunan tinggal permanen disana, penertiban ini tentu akan merugikan. Oleh karena itu, beberapa warga Kalijodo seperti Daeng Aziz meminta bantuan Komnas HAM untuk membela hak mereka.

Upaya penertiban yang tidak tepat justru akan menimbulkan pemiskinan baru masyarakat. Menurut Friendman (1979) dalam Suyanto (2013), ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial dapat menciptakan kemiskinan. Basis kekuasaan sosial menurut Friedman meliputi : (1) Modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan; (2) Sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai; (3) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi; (4) Network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, keterampilan yang memadai; (5) Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Niat baik pemerintah untuk menertibkan Kalijodo tidak cukup hanya sampai pemberian rusunawa dan penyaluran kerja, karena dimensi kesejahteraan begitu luas. Kelima faktor diatas perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah dalam masa penertiban Kalijodo ini. Selain itu, pemerintah juga hendaknya menggunakan cara-cara yang baik agar warga Kalijodo memahami kondisi yang ada dan tujuan pemerintah kedepan.

Pada intinya, penertiban Kalijodo ini akan menjadi tindakan yang tepat dan bermanfaat asalkan pemerintah dan warga Kalijodo saling membangun pemahaman dan pandangan yang sama. Pemerintah sebaiknya melakukan diskusi dulu dengan warga Kalijodo sebelumnya untuk merancang langkah kedepan bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan di tengah niat baik pemerintah ini. Apalagi jika niat baik pemerintah ini malah menimbulkan pemiskinan dan konflik baru di masyarakat. Jika warga diperhatikan hak-haknya, tentunya akan lebih mudah untuk menjalankan kewajibannya bukan?

Daftar Referensi:

Suyanto, Bagong. 2013. Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya. Malang : In Trans Publishing.

Majalah Tempo Edisi “Ahok vs Penguasa Kalijodo” tanggal 22-28 Februari 2016.

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=1&date=2016-02-15

https://www.aktual.com/dpr-ingat-pemprov-mesti-pikirkan-nasib-warga-kalijodo-pasca-penggusuran/

http://www.teropongsenayan.com/31484-dprd-bakal-panggil-ahok-lantaran-prihatin-nasib-warga-kalijodo

Syadza Alifa
Syadza Alifa
Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply