Mahasiswa Unpad Ciptakan ‘Perawan Tua’ yang Bisa Bikin Sepatumu Makin Keren!
Aug 11, 2016
Menguji Performa HELIOGRAF -Robot Penyaji Berita Data Milik The Washington Post- dalam Olimpiade Rio 2016
Aug 16, 2016

Hate Speech, Kebebasan Demokrasi, dan Literasi Masyarakat Indonesia

Ilustrasi Hate Speech via mashable.com

Ilustrasi Hate Speech via mashable.com

Ilustrasi Hate Speech via mashable.com

Setelah publik dihebohkan dengan kasus kebakaran di Tanjung Balai yang berkaitan dengan masalah toleransi antar umat beragama, belakangan ini juga mencuat kasus lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Yakni penangkapan seorang pria yang diduga telah melakukan hate speech di akun media sosialnya, yang dianggap meresahkan dan memicu provokasi serta konflik di masyarakat.

Adapun pria yang tertangkap adalah Ahmad Taufik, 41 tahun, yang ditangkap setelah satuan tugas dari unit Cyber Crime Polda Metro Jaya melakukan cyber patrol pada tanggal 2 Agustus 2016. Awalnya, Taufik membuat akun Facebook menggunakan telepon selulernya dengan nama Ahmad Taufik. Kemudian pada 31 Juli 2016, Taufik menulis status tersebut di akunnya untuk memicu kebencian atau permusuhan kelompok tertentu.

Taufik ditangkap karena terbukti menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tulisan Taufik di Facebook yang dianggap meresahkan berbunyi,

“Tanjung Balai Medan Rusuh 30 Juli 2016 6 Vihara dibakar buat Saudara Muslimku mari rapatkan barisan… Kita buat tragedi 98 terulang kembali Allahu Akbar….”

Akibat perbuatannya tersebut, Taufik dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 dan atau Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 156 KUHP dan atau 160 KUHP. Ancaman hukumannya, yaitu paling lama 6 tahun kurungan penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Setelah ditangkap oleh Polri, Taufik mengaku menyesal dan tidak menyangka tulisannya akan menjadi sumber masalah. Namun Taufik pasrah dan tetap mengikuti proses hukuman yang diberikan kepadanya.

Mengenai masalah hate speech ini memang bukan pertama kalinya di Indonesia. Jika kita menilik di akun media sosial kita, kita akan menemukan banyak sekali komentar-komentar negatif yang menyudutkan kelompok agama, ras, atau kelompok tertentu. Bedanya, Taufik membuat tulisan yang bertepatan dengan kejadian Tanjung Balai sehingga tulisannya dianggap memprovokasi keributan serta mengarahkan pada kebencian dan penyudutan umat beragama lain.

Peneliti Center for Religious & Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Iqbal Ahnaf menyatakan Indonesia membutuhkan gerakan sosial untuk melawan merebaknya ujaran kebencian atau hate speech. Maraknya ujaran kebencian, yang menyudutkan kelompok agama tertentu, minoritas dan ras, semakin mengkhawatirkan. Karena ujaran kebencian seringkali memicu serangkaian aksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia selama 15 tahun terakhir ini.

Iqbal menilai fenomena ujaran kebencian di Indonesia saat ini merupakan gejala yang muncul di masyarakat demokrasi pasca runtuhnya rezim otoriter. Penyebabnya adalah adanya perubahan mendadak berupa penguatan masyarakat sipil dan pelemahan pengaruh negara. Di dunia internasional, gerakan sosial sosial untuk melawan ujaran kebencian telah dibuat. Contohnya adalah situs www.nohatespeechmovement.org yang secara rutin melaporkan berbagai ujaran kebencian berbahaya yang muncul di media dan ruang publik. Bentuk gerakan lain yaitu dalam bentuk mendorong pembatasan ruang penyebaran ujaran kebencian di institusi-institusi publik seperti lembaga pendidikan, tempat ibadah dan media komunikasi.

Di era demokrasi saat ini, memang setiap warga negara berhak untuk menggunakan kebebasan mengemukakan pendapat. Namun, penggunaan hak kebebasan berpendapat tersebut harus diiringi dengan kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban juga. Jadi kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas disini berarti segala ide, pikiran atau pendapat kita dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun.

Sementara bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut harus dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. Jika penyampaian pendapat di muka umum tidak mengindahkan norma-norma dan aturan, maka besar kemungkinan akan terjadi lagi hal yang sama seperti kasus Taufik ini.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, norma dan peraturan tersebut seolah sirna tertelan dengan waktu dan zaman. Pada akhirnya justru banyak perubahan dalam sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia secara umum. Norma yang mengatur etika masyarakat saat ini sudah tergerus oleh kemajuan dan kebebasan.

Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi melalui berbagai media termasuk internet. Setiap pribadi merasa bebas untuk menyampaikan pendapatnya apabila dia merasa hak-haknya terusik atau merasa ada yang tidak benar dari informasi yang didapatnya langsung melalui media sosial yang banyak macamnya tanpa memikirkan efeknya atau akibatnya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Atas nama kebebasan berpendapat, maka setiap orang merasa pendapatnya harus dihargai dan dihormati seperti apapun bentuknya. Padahal hidup dalam demokrasi bukan berarti bebas tanpa aturan dan dapat melanggar peraturan dengan mudahnya. Jika demokrasi dalam arti kebebasan berpendapat ini tidak diiringi dengan batasan, justru akan berpotensi melanggar HAM orang lain dan menimbulkan konflik, seperti pada kasus Taufik ini.

Bahkan dengan adanya aturan seperti saat ini pun, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengemukakan pendapatnya di muka publik tanpa mengikuti aturan dan norma yang ada. Emosi juga memiliki pengaruh yang penting, karena sebagian besar kasus hate speech didorong oleh kekecewaan, amarah, dan kekesalan terhadap sesuatu yang akhirnya ditumpahkan ke media publik.

Dari segi sosiologis, dalam Social Implication of the Internet (2001) Paul DiMaggio menggambarkan bahwa internet atau jejaring komputer di era masyarakat digital memiliki potensi secara radikal mengubah tidak hanya bagaimana cara seseorang bertransaksi bisnis, kehadiran jejaring komputer telah membuat orang bisa menciptakan ruang sosial baru di dunia maya yang lintas batas dan melampaui ruang serta waktu. Namun hal tersebut menyebabkan masyarakat mengalami cultural lag dan memanfaatkan media sosial ditambah teknologi sebagai perpanjangan menyuarakan kepentingannya.

Di era digital dimana penggunaan teknologi dan internet makin masif,  namun tidak didukung tingkat literasi yang memadai, yang muncul kemudian adalah masyarakat yang rapuh. Disebut rapuh karena hanya gara-gara dipicu kabar palsu dan hasutan para haters, tanpa menimbang lebih jauh, mereka dengan mudah termakan kabar tidak jelas. Akhirnya terprovokasi sehingga menimbulkan konflik dan kebencian. Maka akan lahir kelompok masyarakat digital minus literasi yang melahirkan ketidakjelasan, sikap reaksioner, dan mendorong perkembangan aksi kerumunan yang tidak terkontrol.

Padahal masyarakat digital seharusnya kritis dan dengan cepat bisa mengkonfirmasi apakah sebuah berita benar atau tidak dalam hitungan detik. Tetapi, dalam masyarakat digital yang tidak didukung tingkat literasi yang kritis, yang muncul kemudian adalah kegamangan dan kerentanan mereka untuk termakan provokasi. Jika masyarakat digital dapat berpikir kritis dan memiliki tingkat literasi yang baik, maka tidak akan mudah terpengaruh dengan hasutan dan kabar yang tidak jelas sehingga tidak akan terprovokasi dengan postingan seperti milik Ahmad Taufik.

Oleh sebab itu, perlu adanya batasan lain yang dapat mengatur dan mengikat terkait penyampaian pendapat terutama mengenai hate speech. Setelah adanya kasus penangkapan pelaku hate speech kemarin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Yang telah digantikan) Jenderal Badrodin Haiti menyatakan bahwa akan dikeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 yang mengatur tentang hate speech atau ujaran kebencian yang diedarkan oleh pada tanggal 8 Oktober yang lalu untuk memperjelas perbedaan antara dimensi ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi.

Secara umum ketentuan mengenai hate speech terhadap seseorang semuanya diatur di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP) Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP) Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP).

Selain mengatur melalui peraturan tentang hate speech, pemerintah juga sebaiknya mengembangkan pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat. Sebab bukan tidak mungkin kejadian yang sama akan terulang kembali jika kondisi masyarakat masih tetap sama. Kasus Tanjung Balai kemarin pun salah satunya terjadi karena diprovokasi lewat media sosial. Oleh karena itu, perubahan perlu dilakukan dari atas yakni melalui peraturan, dan dari bawah yakni melalui pendidikan literasi dan pencerdasan mengenai hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat. (SA)

 

Daftar Referensi :

Sugihartanti, Rahma. Kerusuhan, Media Sosial, dan Literasi Masyarakat. Jawa Pos Edisi Rabu 3 Agustus 2016.

DiMaggio, Paul, Eszter Hargittal, W. Russell Neuman, John P. Robinson. 2001. Social Implication of The Internet, Annual Review of Sociology Vol. 27.

https://m.tempo.co/read/news/2016/08/02/064792607/provokasi-kasus-tanjungbalai-di-medsos-pria-ini-ditangkap

https://m.tempo.co/read/news/2016/03/29/063757667/catat-ini-hukuman-pidana-bagi-pelaku-sara-dan-hate-speech

https://m.tempo.co/read/news/2016/03/16/058754349/peneliti-indonesia-butuh-gerakan-sosial-melawan-hate-speech

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151102_trensosial_ujaran_kebencian

http://www.kompasiana.com/nandadianats/ada-apa-dengan-hate-speech_565d5859537a61111f38b318

http://www.kompasiana.com/ilmaddinhusain/analisa-plus-minus-media-sosial-dan-implikasinya_568e2ebdb393734e07cef24b

http://nasional.kompas.com/read/2015/11/06/07423391/Pro.Kontra.Surat.Edaran.Hate.Speech.dan.Jawaban.Kapolri.

Syadza Alifa
Syadza Alifa
Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply