Kendala Elektrifikasi Daerah Terpencil dan Solusi PLTMH
Oct 7, 2013
Memperbaiki Kualitas Bahan Bakar Biomassa dengan Proses Torrefaksi
Oct 17, 2013

Energi dan Ketimpangan Pembangunan

potensial

(http://3.bp.blogspot.com/-mr6f2kEifIA/UYhr-ztZP7I/AAAAAAAAASA/RJ7MomZRBnU/s1600/potensial.jpg)

Indonesia dikenal sebagai negara besar karena beberapa kondisi baik demografi maupun geografis yang menyertainya. Secara demografi, Indonesia dimasukkan dalam kategori Negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk yang besar ini ada yang menganggapnya sebagai potensi. Atau setidaknya Indonesia merupakan pasar potensial, sehingga investor akan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan untuk menanamkan saham. Sedangkan dari segi geografis, Indonesia dikaruniai kekayaan alam.

Jika mencermati data statistik yang berisi indikator-indikator kesejahteraan sosial, maka euphoria tentang negara besar akan berubah menjadi keprihatinan bahkan mungkin kekecewaan. Nyatanya, dalam segi pembangunan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara jiran sekalipun. Salah satu indikator yang bisa dipakai adalah hubungan antara konsumsi energi per kapita dengan kesejahteraan. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua indikator, yaitu nilai produk domestic bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Negara yang konsumsi energinya tinggi mempunyai nilai PDB dan IPM yang tinggi pula.

Tingkat konsumsi listrik Indonesia pada tahun 2010 kurang dari 2000/ kwh per kapita, jauh dibawah Malaysia (4000 kwh/kapita) dan Singapura (8000 kwh/ kapita). Tingkat konsumsi listrik per kapita yang rendah ini berbanding lurus dengan perolehan GDP yang rendah pula. Secara berturut-turut, Indonesia kurang dari 10.000 Dolar/ kapita, Malaysia 14.000 dolar/ kapita dan Singapura diatas 40.000 Dolar/ kapita. Sementara itu, nilai IPM Indonesia yang berada di atas peringkat 100 pun lebih rendah ketimbang dua negara tersebut (Bappenas, 2012)

Tabel Perbandingan Konsumsi Energi Listrik Negara-negara ASEAN

listirk

Sumber : Dewan Energi Nasional

Jika dilihat dari ketersediaan sumber energi atau pembangkit listrik, Indonesia mempunyai  supply yang lebih besar. Bahkan jika dibandingkan dengan Singapura, ketersediaan sumber listrik maupun pembangkit Indonesia jauh lebih besar. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, pembangkit listrik Singapura hanya mampu menghasilkan 41 Miliar kwh, jauh dibawah Indonesia yang kapasitas pembangkitnya mencapai 142 Miliar kwh. Kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki Indonesia pun merupakan yang terbesar diantara negara ASEAN lainnya.

Namun sepertinya sumber energi yang melimpah belum tentu menjamin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kondisi energi dan ekonomi makro Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, tidak jauh berbeda dengan situasi pembangunan di dalam negeri sendiri. Hal ini tercermin dengan jelas dari adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi pada daerah-daerah di Indonesia.

sumber energi indonesia

 (Sumber : Hilmawan, 2013)

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, Pulau Jawa mempunyai nilai Produk Domestik Bruto (PDB) paling tinggi (57,6%) padahal sumber energinya paling sedikit. Sedangkan Pulau Kalimantan, Sulawesi yang mempunyai sumber batubara dan panas bumi tinggi, nilai PDB nya hanya 5-9%.  Sedangkan Papua dan Maluku adalah dua daerah yang mempunyai nilai PDB paling rendah, yakni kurang dari 3%. Padahal kedua daerah tersebut kaya akan gas bumi. Pulau Papua dan sekitarnya juga merupakan daerah dengan rasio elektrifikasi paling rendah, yakni 31.61% (DJK, 2011 dalam Hilmawan, 2013) Daerah yang kaya akan sumber energi harusnya menjadi sentra industri sehingga pemanfaatan energi bisa menghasilkan nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi saat ini, daerah-daerah tersebut hanya menjadi pemasok bagi kawasan industri yang terpusat di Pulau Jawa.

Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia yang berkaitan erat dengan pengelolaan sektor energi telah menempatkan Indonesia pada urutan bawah di beberapa indikator pembangunan. Oleh sebab itu, Kebijakan Energi Nasional yang merupakan amanat UU No 30 tentang Energi harus sinergis dengan Kebijakan Energi Daerah sehingga tiap daerah mampu menyusun dan mengelola sumber energi yang dimiliki untuk menjalankan roda pembangunan. Adanya perundangan yang mengatur tentang kebijakan energi daerah ini akan membantu pemerataan karena perencanaan tidak terpusat di pemerintah pusat saja. (NI)

 

Referensi :

Bappenas. 2012. Keselarasan Kebijakan Ekonomi Nasional dengan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah. Policy Paper, Direktorat Sumber Daya Energi, Pertambangan dan Mineral, Bappenas

Hilmawan, Edi. 2013. Shifting Paradigm Toward National Energy Security. Makalah disampaikan dalam Kajian Rutin Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia

Institute for Essential Services Reform. 2012. Kemiskinan Energi. Diunduh dari http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/KEMISKINAN-ENERGI.pdf

 

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi

BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

Leave a Reply