Tiwul dan Menu Pelengkapnya sebagai Makanan Berbasis Kearifan Lokal Suku Samin
Apr 23, 2013
Mengapa Kita Masih Mengimpor Jeruk?
Apr 29, 2013

Dilema Berkepanjangan Kebijakan Energi Nuklir Jepang

a99e9fe86408160a032fe50a121973c1Dua tahun berlalu sejak bencana gempa bumi dan tsunami yang meluluhlantakkan Jepang bagian utara telah menyeret negara tersebut ke krisis nuklir terbesar sepanjang sejarahnya. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi bulan Maret tahun 2011 menyebabkan kegagalan sistem pendingin di PLTN Fukushima. Maka, pada tanggal 11 Maret 2011 untuk pertama kalinya darurat nuklir telah dinyatakan di Jepang.

Setelah kejadian tersebut, pemerintah Jepang mengeluarkan instruksi untuk menghentikan semua operasi PLTN nya dan dilakukan evaluasi ulang terkait dengan standard operasi dan keamanannya untuk mencegah kejadian di Fukushima terulang kembali. Sampai saat ini Jepang masih belum bisa memutuskan solusi terbaik untuk kebijakan energinya. Khususnya terkait dengan pemanfaatan tenaga nuklir untuk pasokan energi listriknya.

Tercatat ada 54 unit PLTN di seluruh Jepang dengan total kapasitas terpasang mencapai 49,5 GW sebelum krisis nuklir. Dengan dihentikannnya operasi PLTN Fukushima kapasitas terpasang turun menjadi 40,1 GW. Setelah itu secara bertahap semua PLTN memasuki tahap pemeriksaan keselamatan. Pada 27 Maret 2012, Jepang praktis memiliki hanya satu dari 54 unit reaktor nuklir yang beroperasi, yaitu Tomari-3. Dan pada tanggal 5 Mei 2012, Tomari-3 ditutup untuk pemeliharaan dan meninggalkan Jepang tanpa listrik dari nuklir untuk pertama kalinya sejak tahun 1970. Opini masyarakat Jepang sendiri mendukung untuk menghapuskan PLTN. Sejak terjadi bencana Nuklir Fukushima kepercayaan masyarakat terhadap keamanan PLTN menurun drastis dari sekitar 52% masyarakat yang pro PLTN menurun hingga 39% saja.

Di tengah-tengah masih kuatnya opini publik yang menentang pengoperasian kembali PLTN, pada tanggal 15 Juni 2012 persetujuan diberikan untuk mengoperasikan kembali PLTN Ohi Unit 3 dan 4, yang kemudian memakan waktu enam minggu sebelum dapat beroperasi secara penuh. Pada 1 Juli 2012 Unit 3 dari PLTN Ohi mulai memasok sebesar 1.180 MW listrik, disusul Unit 4 pada 21 Juli 2012 juga sebesar 1.180 MW.

Ketergantungan Jepang terhadap PLTN memang cukup tinggi, yaitu sekitar 20% dari total kapasitas pembangkit yang diperlukan untuk melistriki Jepang yang mencapai 241,6 GW. Bahkan total kapasitas terpasang PLTN di negara matahari terbit ini adalah nomor 3 di dunia setelah AS dan  Perancis. Atas dasar itu pula, maka sejak awal pemerintah Jepang terkesan sangat berhati-hati untuk mengeluarkan kebijakan penghapusan PLTN. Penghapusan PLTN berarti menambah ketergantungan pasokan bahan bakar dari luar negeri, yang ujung-ujungnya mengancam ketahanan energi negara tersebut.

Selain itu, penghentian PLTN berarti juga pemerintah Jepang harus mampu menyediakan penggantinya. Dengan kondisi Jepang yang sangat minim akan sumber daya energi, maka satu-satunya sumber energi yang mampu menggantikan posisi Nuklir sebagai sumber energinya hanyalah Gas Alam Cair, sebagai bahan bakar untuk PLTUnya. Di tengah-tengah melonjaknya harga minyak bumi, maka penggantian bahan bakar Nuklir dengan Gas Alam hanya akan menambah tekanan terhadap daya saing industri mereka dikarenakan tingginya biaya produksi listrik berbasis PLTU dibandingkan dengan biaya produksi listrik dari PLTN.

Beberapa skenario untuk mengurangi ketergantungan terhadap PLTN, di antaranya yang dilakukan oleh Institute of Energy Economics of Japan (IEEEJ), menunjukkan bahwa realita tidak semudah yang digembar-gemborkan oleh para aktifis anti-nuklir. Bahkan dari kacamata lingkungan menunjukkan bahwa penggunaan Nuklir merupakan skenario paling aman dari sisi pengurangan emisi CO2 ke atmosfer. Kebijakan awal pemerintah Jepang untuk pasokan kelistrikan adalah meningkatkan total kapasitas PLTN hingga mencapai sekitar 50% dari kapasitas pembangkit di seluruh Jepang di tahun 2030. Jika ditambah dengan kapasitas pembangkit listrik dari Energi Terbarukan (ET) sekitar 20%, maka sekitar 70% pembangkit listrik dapat dikategorikan kepada “zero emission” (IEEJ, 2012). Melalui skenario ini maka target penurunan emisi CO2 sejumlah 30% dari level di tahun 1990, atau sekitar 380 juta ton di tahun 2030 akan dapat dipenuhi. Akan tetapi, jika tanpa PLTN, maka penurunan emisi CO2 diperkirakan hanya akan mampu diturunkan 20% nya atau sekitar 250 juta ton. Itu pun dengan catatan bahwa kapasitas pembangkit listrik dari sumber Energi Terbarukan ditingkatkan hingga mencapai 40%, atau setara dengan 233 GW. Suatu target yang sangat ambisius, mengingat di tahun 2010 kapasitas pembangkit listrik tenaga bersumber energi terbarukan hanya sekitar 55 GW (terbesar dari PLTA sebesar 46 GW).

Dari sisi biaya produksi listrik, dampaknya sangat jelas. Saat ini biaya produksi listrik rata-rata sekitar 8,6 yen/kWh (atau sekitar 860 Rp/kWh dengan kurs 1 JPY = 100 Rp). Dengan skenario BAU sebelum terjadi krisis nuklir Fukushima, diperkirakan di tahun 2030 biaya produksi listrik akan meningkat menjadi  11,4 Yen/kWh (Rp 1140/kWh). Jika PLTN dihapuskan di tahun 2030, maka biaya produksi listrik akan mencapai 18 Yen/kWh (Rp 1800/kWh), atau meningkat sekitar 2 kali lipat. Hal ini akan meningkatkan tekanan pada daya saing ekonomi Jepang yang belum pulih benar dari krisis finansial. Bahkan secara makroekonomi diperkirakan kenaikan tarif listrik sebesar 3 Yen/kWh akan meningkatan defisit perdagangan sebesar 0,6% dari GDP dan menurunkan pajak pendapatan sejumlah 1 Trilyun Yen serta kehilangan 420 ribu lapangan kerja, yang akan membebani fiskal.

Mengingat begitu kompleksnya ketergantungan terhadap energi nuklir, maka ada beberapa skenario yang ditawarkan sebagai alternatif. Skenario yang pertama adalah membatasi pembangunan PLTN, dengan mempertahankan kapasitas yang ada saat ini dengan pilihan melanjutkan pembangunan PLTN yang sudah dalam tahap konstruksi. Dalam skenario ini, diperkirakan kapasitas terpasang PLTN di tahun 2030 adalah sebesar 40,1 GW. Dengan skenario 1 akan dicapai penurunan emisi CO2 sebesar 29% dari level tahun 1990, namun biaya produksi listrik tetap akan meningkat sebesar 13,4 Yen/KWh (Rp 1.340/kWh).

Untuk skenario kedua, yaitu memundurkan pembangunan PLTN yang masih dalam tahap perencanaan selama 10 tahun. Dalam skenario ini diperkirakan kapasitas terpasang PLTN di tahun 2030 adalah sebesar 34,06 GW. Dengan skenario 2 ini akan dicapai penurunan emisi CO2 sebesar 28%dari level tahun 1990. Ada dua opsi untuk menjaga target penurunan emisi sebesar 28%, yaitu dengan meningkatkan kontribusi Energi Terbarukan, atau memaksimalkan penggunaan gas alam dengan konsekuensi meningkatkan impor LNG. Opsi pertama menghasilkan biaya produksi listrik sebsar 14,9 Yen/kWh dan opsi ke dua  sebesar 13,6 Yen/kWh.

Terakhir adalah skenario ketiga, yaitu dengan sama sekali tidak membangun yang PLTN baru. Melalui scenario ketiga ini diperkirakan kapasitas terpasang PLTN di tahun 2030 adalah sebesar 21,38 GW. Dengan skenario 3 akan dicapai penurunan emisi CO2 sebesar 23% dari level tahun 1990. Namun biaya produksi listrik tetap akan meningkat sebesar 15,2 Yen/kWh (Rp 1.520/kWh) untuk skenario 3.

Dari ketiga skenario tersebut, terlihat bahwa peningkatan biaya produksi listrik tidak dapat dihindari untuk mengejar target penurunan emisi CO2 di tahun 2030. Namun tampaknya mustahil untuk menghentikan sepenuhnya penggunaan PLTN karena menyebabkan peningkatan biaya produksi listrik menjadi dua kali lipat dari saat ini. Maka yang realistis adalah membatasi pembangunan PLTN baru, dan mengoptimalkan pemanfaatan LNG sebagai bahan bakar PLTU. Dengan demikian target penurunan emisi CO2 masih dapat dikejar hingga 28% dengan kenaikan biaya produksi listrik hanya sebesar 1,5 kali lipat dari biaya tahun 2010. Namun demikian, opsi ini meningkatkan kerentanan dalam ketahanan energi nasional karena menurunkan rasio ketercukupan sendiri (self sufficiency ratio) dari target semula sebesar 37% menjadi hanya 26%.

Tarik ulur antara kepentingan publik, target penurunan emisi CO2 dan daya saing ekonomi, menjadi dilema berkepanjangan bagi Pemerintah Jepang. Sehingga sampai saat inipun pembahasan mengenai bauran Energi ke depan masih terus dikaji dan belum dapat diputuskan, mana yang nantinya akan dijadikan kebijakan Energi ke depan.

Oleh :  Dr. Edi Hilmawan, Bidang Kajian dan Kebijakan MITI

 Sumber :

1) Masakazu, T: “Energy Policy in Japan – Challenges after Fukushima –“, IEEJ, January 24, 2013

2) Ogasawara, J: “Energy Supply and Demand Following the Great East Japan Earthquake”, IEEJ News Letter July 2012

3) “Nuclear Power in Japan”, Wikipedia (March 2013)

4) IEEJ News Letter No 12: March 2013

5) http://www.technologyreview.com/news/427971/can-japan-thrive-without-nuclear-power/

6) KYODO, Masch 4, 2013, Http://www.japantimes.co.jp/news/2013/03/04/national/japans-nuclear-plants-unlikely-to-restart-operations-this-year-survey/#.UWOHN5Nc_cc

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi

BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

Leave a Reply