Ekstraksi Karaginan dari Rumput Laut Merah dengan Batu Kapur
Mar 27, 2013
Pergeseran Pola Konsumsi Masyarakat
Apr 1, 2013

Demokrasi Pangan

PetaniKetahanan pangan merupakan konsep yang lahir akibat terjadinya krisis pangan di dunia yang berdampak pada terjadinya fenomena kelaparan di dunia. Namun kini fenomena kelaparan tersebut bukan hanya dikarenakan tidak tersediannya bahan pangan namun banyak faktor lain seperti yang dijelaskan oleh FAO yaitu kelaparan bukan saja terjadi dikarenakan terjadinya gagal panen secara global melainkan faktor lain seperti harga pangan domestik yang tinggi, pendapatan rendah, dan meningkatnya angka pengangguran karena krisis ekonomi global. Oleh sebab itu banyak orang tidak mampu membeli makanan yang mereka perlukan.

Fenomena kelaparan yang terjadi di Indonesia dilihat dari beberapa faktor yang berkaitan diantaranya, jumlah penduduk, produksi padi pertahun, dan kemiskinan dimana keterkaitan ketiga faktor ini akan dikaitkan dengan fenomena kelaparan dan bergesernya konsep ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan.

Jika diambil tiga daerah pada masing-masing kategori yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ketiga daerah ini memiliki kecendrungan yang sama dimana ketiga daerah ini memiliki rasio penyedian pangan dan jumlah penduduk yang hampir sama. Jawa Timur, penyediaan beras tinggi, penduduk yang tinggi. Sulawesi Selatan, penyediaan beras menengah, jumlah penduduk kategori menengah, dan Papua, penyediaan beras rendah dan jumlah penduduk yang rendah. Melihat hal ini tentunya ketiga daerah ini dapat mencukupi pangan masyarakatnya mengingat data BPS menunjukkan bahwa hampir setiap tahunnya rata-rata jumlah konsumsi kalori perkapita menurun. Dari 1066 kkal pada tahun 1999 menjadi 919.1 pada tahun 2011.

Namun pada kenyataanya masyarakat miskin di tiga daerah tersebut juga memiliki jumlah yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga daerah ini justru berpotensi menjadi daerah yang rawan kelaparan. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat miskin yang tidak dapat membeli bahan pangan yang baik, sehingga mereka dapat menderita kelaparan atau kekurangan gizi.

Data ini menunjukkan bahwa kelaparan tidak hanya diakibatkan oleh tingginya jumah penduduk dan rendahnya produksi padi. Karena, seharusnya di daerah yang memiliki produksi padi yang tinggi tidak termasuk daerah yang memiliki kemiskinan yang tinggi dikarenakan kebutuhan pangannya seharusnya tercukupi. Oleh karena itu kelaparan yang erat kaitannya dengan kemiskinan bukan dikarena oleh tingginya jumlah penduduk melainkan faktor lain.

Seperti kita ketahui bahwa kondisi petani di Indonesia yang didominasi oleh buruh tani memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini bukan hal yang mengherankan mengingat untung dari penjualan hasil pertanian tidak dapat dikategorikan tinggi. Ironisnya harga pangan domestik tinggi tetapi untung petani tidak tinggi. Maka pertanyaan berikutnya adalah kemanakah aliran surplus tersebut?

Fenomena yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa pertanian sesungguhnya di dominasi oleh pengusaha dan perusahaan besar sebagai aktor utama, dan petani menjadi buruh pada bidangnya sendiri. Sebagai contoh, Indonesia, khususnya di kota bogor, terdapat ketimpangan harga yang tinggi antara petani dan perusahan mengenai produk pertanian. Harga jagung di pasar bogor saat malam hari berkisar Rp 2500 hingga Rp 4000 per kilo, sedangkan di supermarket berkisar Rp 7000 hingga Rp 8000 per kilo. Secara umum hal ini biasanya dikaitkan dengan kualitas. Harga jagung yang mahal diperkirakan lebih aman serta lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan harga yang lebih murah. Proses penanamannya pun berbeda, harga jagung yang lebih mahal diperkirakan prosesnya lebih higienis dibandingkan yang lebih murah. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun tidak juga berarti sepenuhnya benar. Spekulasi atau perkiraan seperti itu kadang terbangun secara tidak sadar dalam pikiran setiap individu, namun bukan berarti spekulasi tersebut murni lahir secara alami dalam pikiran masyarakat, kadang kita atau masyarakat umum tidak menyadari bahwa bisa saja spekulasi tersebut sengaja diciptakan oleh oknum-oknum tertentu.

Jika melihat dari sudut pandang lain, terlihat pesan yang lebih menarik, yaitu fenomena tersebut secara implisit menunjukkan bahwa petani sesungguhnya tidak mengambil untung berlebih dalam berdagang. Bahan pangan diperdagangkan bukan sebagai bisnis, melainkan sebagai kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan untuk memulai masa tanam berikutnya. Berbeda dengan perusahaan yang menjadikan pangan sebagai bisnis.

Rantai distribusi yang terjadi dari produk pertanian tersebut selesai dipanen dan sampai kepada konsumen, merupakan rantai distribusi yang panjang. Semakin menuju kepada konsumen, maka harga produk tersebut pun semakin tinggi. Kurang lebih mekanisme sederhananya adalah petani menjual kepada tengkulak, kemudian tengkulak akan menjual kepada pedagang, pada fase ini ada yang menjual kepada pedagang yang menjual dipasar namun juga ada yang menjual ke pedagang borongan untuk dijual dalam sekala besar.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kelaparan dan krisis pangan tidak hanya dengan konsep ketahanan pangan dan tidak bisa hanya sampai pada penekanan pada jumalah penduduk, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti memperpendek rantai distribusi pangan antara petani dan konsumen dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Karena pada dasarnya ketersediaan bahan pangan di Indonesia masih mencukupi kebutuhan masyarakatnya, namun harga yang tinggi membuat masyarakat tidak dapat mengakses pangan tersebut. Seperti yang ditulis FAO dalam situs One Billion Hungry Indonesia bahwa banyak dari kita mungkin menyadari bahwa produksi pangan global sebenarnya cukup untuk memberi makan seluruh warga dunia dan memenuhi gizi mereka dengan baik sehingga mereka dapat hidup sehat dan produktif. Namun pangan tidak didistribusikan secara seimbang karena produksi hanya dipusatkan pada sejumlah kecil Negara maju sementara Negara berkembang masih menghadapi banyak kendala.

Oleh sebab itu perlu adanya demokrasi dalam pangan, dimana terjadi persamaan hak antara semua masyarakat untuk mendapatkan pangan yang layak. Bagaimana mekanismenya, salah satunya adalah menghentikan pangan sebagai goods yang diperdagangkan atau dikomersialkan. Pangan yang dewasa ini telah masuk proses komersialisasi tidak semuanya dapat diakses oleh masyarakat. Hanya masyarakat yang memiliki modal yang bisa mengakses pangan yang layak, kondisi ini seakan kembali pada hukum rimba, siapa yang menang (memiliki modal) dia yang bertahan. Ironinya seperti apapun kondisi masyarakat, atau semakin modern-nya masyarakat, hukum rimba justru semakin kuat. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena busung lapar dinegara agraris, atau rakyat melarat didaerah hutan yang kaya. Maka dari itu, nilai-nilai keadilan yang mulai tergerus, sudah seharusnya kembali ditumbuhkan, jika nilai keadilan itu tercermin dalam bentuk demokrasi dan apabila demokrasi diartikan sebagai persamaan hak maka tentunya persamaan hak yg dimaksud adalah yang pro rakyat.

Indonesia pada khususnya petani yang ada adalah petani peasent, yang mana petani tersebut bertani untuk subsisten dan kalaupun di jual karena berlebih. Jika tanah sempit yang dimiliki petani tetap di eksploitasi, maka bayangkan bagaimana petani hidup untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya, belum lagi jika lahan sebagai alat produksi tetapi tidak diberikan kepada petani, maka bagaimanakah keberlangsungan kehidupan petani selanjutnya padahal petani adalah produsen utama dari pertanian itu sendiri. Selain itu masalah modal, petani di Indonesia yang tergolong peasent, pastinya modal yang dimiliki oleh petani tersebut kecil, jika hal itu pun tidak di lindungi oleh pemerintah ditambah memiliki lahan yang sempit atau tidak memiliki lahan sama sekali, bagaimana petani bertahan dalam subsistensinya.

Selanjutnya adalah masalah harga. Adanya penguasaan produk oleh perusahaan, maka perusahaan pun memulai melakukan spekulasi dan bermain harga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan maksimal. Hal ini tentunya mempengaruhi harga pasaran produk dan bahan baku lainnya, sehingga biaya hidup atau biaya tanam menjadi mahal, namun produk yang dijual tidak bisa dijual dengan harga mahal dikarenakan bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Melihat hal tersebut maka wajar jika banyak petani yang pindah ke sektor lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan ini akan menjadi masalah jika tidak ada lagi masyarakat yang bersedia untuk menjadi petani.

Maka dari itu perlu adanya Kedaulatan Pangan (food sovereignty) dimana yang dimaksud kedaulatan pangan seperti yang disadur dari website Serikat Petani Indonesia adalah hak rakyat untuk mendapatkan pangan yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diproduksi oleh sebuah sistem pertanian berkelanjutan dimana petani sebagai produsennya bebas menentukan sendiri apa yang hendak ditanamnya dan sistem apa yang akan dipakainya. Hal ini menunjukkan salah satunya bahwa kedaulatan pangan dapat terwujud jika petani telah menjadi aktor utama dalam mengelola pertanian itu sendiri

Tanpa didorong oleh kebijakan pemerintah, keberlangsungan kedaulatan pangan akan sulit untuk segera tercapai, untuk itu tidak salah jika banyak pihak yang menuntut para pembuat kebijakan untuk merumuskan hal tersebut. Sejauh ini, secara umum, kebijakan tentunya ada yang pro pada kedaulatan pangan dan ada yang kontra, bahkan mungkin beberapa diantaranya abu-abu (antara pro dan kontra). Namun kenyataannya, kebijakan-kebijakan yang pro seperti tenggelam. Sehingga seakan-akan kebijakan pro kedaulatan pangan dibuat hanya sebagai tameng untuk mengamankan perjalanan kebijakan yang kontra dengan kedaulatan pangan. Kebijakan yang lebih pro kedaulatan pangan dibuat bukan untuk sepenuhnya diterapkan, tapi untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa para Decision maker tersebut peduli dan pro rakyat.

Salah satu dari tujuh prinsip kedaulatan pangan adalah  Democratic Control. Ramesh Sharma dalam jurnalnya Food Sovereignty, Hunger And Global Trade Rules menyebutkan bahwa yang dimaksud Democratic Control adalah First, Small farmers must have inputs into formulating agricultural policies at all levels (national, international). Second, Democratize UN and related organizations for this process. Third, Honest, open, democratic, participatory decision making at all levels. Berdasarkan prinsip tersebut, terlihat bahwa Democratic Control dapat terjadi jika petani juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam prosesnya serta jujur, terbuka, demokrasi serta partisipasi dalam pembuatan di setiap tingkatannya. Namun hal ini berbeda dengan fenomena yang terjadi.

Oleh sebab itu maka penting untuk memperjuangkan kedaulatan pangan, karena dengan cara itu petani akan mendapatkan posisi dan bargaining yang seharusnya. Dimana rantai distribusi pertanian tetap berjalan dengan adil, pangan yang tersedia lebih berkelanjutan serta pangan yang layak dapat dimiliki oleh semua masyarakat. Dengan demikian jalan menuju demokrasi dengan definisi persamaan hak dan persamaan posisi tawar dengan mementingkan kebutuhan rakyat akan semakin dekat. Seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Indonesia yang adil dan makmur.

Oleh: Zessy Ardinal Barlan, Mahasiswa Pascasarjana Program Master Jurusan Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor

Sumber:

Badan Pusat Statistik. 2012. www.bps.go.id. Data Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi. [20 Desember 2012]

Badan Pusat Statistik. 2012. www.bps.go.id. Data Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Berdasarkan Provinsi. [20 Desember 2012]

Badan Pusat Statistik. 2012. www.bps.go.id. Data Laju Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi. [20 Desember 2012]

Badan Pusat Statistik. 2012. www.bps.go.id. Data Produksi Padi Indonesia Berdasarkan Provinsi. [20 Desember 2012]

Badan Pusat Statistik. 2012. www.bps.go.id. Data rata-rata jumlah konsumsi kalori perkapita masyarakat Indonesia. [20 Desember 2012]

Pusat Komoditas Nasional. 2012. http://www.paskomnas.com/id/berita/Gambaran-Umum-Pangan-Dunia.php. Data harga beras dunia. [21 Desember 2012]

One Billion Hungry Indonesia. 2012. http://1billionhungry-indonesia.info/index-2.html#. Wabah Kelaparan. [21 Desember 2012]

Beranda Inovasi
Beranda Inovasi

BERANDA INOVASI adalah portal online yang menyajikan informasi di bidang teknologi inovasi, artikel ilmiah populer, dan isu-isu seputar pangan, energi, serta lingkungan.

Leave a Reply