Geliat Gerakan Ketahanan Pangan (Bagian 2)
Jul 8, 2016
Menjelajah Rupa Bumi dengan Teknologi Satelit
Jul 11, 2016

Belajar dari Dinamika Pemilu Filipina dengan Penggunaan Mesin PCOS

Mesin PCOS di Pemilu Filipina via philstar.com

Mesin PCOS di Pemilu Filipina via philstar.com

Mesin PCOS di Pemilu Filipina via philstar.com

Di dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini, berbagai kegiatan dalam masyarakat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi. Salah satunya kegiatan penting dalam bernegara yaitu Pemilihan Umum. Pemilu dengan menggunakan bantuan teknologi yang canggih akan semakin memudahkan proses dan pengolahan hasil karena tanpa melibatkan teknologi mustahil Pemilu bisa terlaksana dengan murah, cepat dan kredibel.

Namun sayangnya, penerapan teknologi Pemilu di Indonesia selama ini belum merupakan solusi yang komprehensif dan pernah terjebak salah pilih teknologi. Akibatnya, teknologi pemilu yang ada selama ini mengalami resistensi yang hebat dari parlemen maupun publik. Pada era sekarang ini, Pemilu membutuhkan metode pemungutan suara dan teknologi yang dipersiapkan secara matang dan memiliki landasan filosofis yang kokoh.

Pemerintah Indonesia berinisiatif melakukan Pemilu secara e-voting yang dianggap sebagai metode yang cukup baik untuk dilaksanakan meskipun pada kenyataannya kesiapan teknologi dan kapasitas kita belum cukup memadai seperti negara-negara lainnya yang sudah melakukan e-voting terlebih dahulu.

Sebagai negara besar penganut sistem demokrasi, Indonesia mestinya tidak menjadi negara demokrasi terbelakang dari sisi teknologi maupun kualitas demokrasi. Oleh sebab itu diperlukan proyeksi strategis alternatif e-voting yang terdiri dari tiga kategori, yakni pertama adalah berbasis DRE (Direct Record E-Voting) dengan tingkat kualitas pemungutan suara elektronik (touch screen) dengan biaya yang lebih besar hingga mencapai Rp 30 triliun dibanding pemilu manual.

KeduaE-Election berbasis PCOS (Precinct Count Optical Scanning) dengan mekanisme pemungutan suara sama dengan manual, sehingga penghitungan suara mudah dan cepat di TPS. Sistem ini berbiaya lebih besar hingga Rp 10 triliun dibandingkan dengan pemilu manual. Ketiga, berbasis CCOS (Central Count Optical Scanning). Sistem ini memiliki cara pemungutan suara yang sama dengan manual.

Kemudian penghitungan suara bisa dilakukan secara mudah dan cepat di-counting center yang terletak di kecamatan atau kelurahan. Sistem ini berbiaya lebih murah hingga Rp 4 triliun dibandingkan dengan pemilu manual. Voting bisa dilakukan selama satu hari, proses counting dan tabulasi antara 1 sampai 7 hari.

Namun meskipun terdapat tiga metode e-voting yang bisa diterapkan di Indonesia, potensi resiko dan bahaya tetap saja hadir dalam setiap tahapan Pemilu. Dan ironisnya bahaya tersebut bisa menimbulkan sengketa politik yang serius dan menjerumuskan tahapan pemilu menjadi mahal dan tidak efektif. Pentingnya menentukan cetak biru dan inovasi yang kredibel terkait e-voting yang tidak hanya diklaim bisa lebih murah, tetapi juga relevan dan memiliki keunggulan komparatif bila dibandingkan dengan hal serupa di negara lain.

Pihak yang telah mengembangkan inovasi teknologi e-voting secara komprehensif dan detail serta telah menganalisis dan sosialisasi dengan baik terkait sistem PCOS dan DRE serta implikasinya terhadap QCD (Quality, Cost, & Delivery) Pemilu yang berbeda-beda seharusnya mendapat apresiasi dan insentif lebih lanjut.

Salah satu negara yang telah menggunakan sistem e-voting melalui metode PCOS adalah Filipina. Pemilu Filipina yang digelar pada Senin, 9 Mei, merupakan pemilu serentak yang cukup massif. Ada lebih dari 18 ribu posisi yang dipilih dalam satu hari, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, baik jabatan eksekutif maupun legislatif.

Berbeda dengan Indonesia yang memilih jabatan eksekutif secara berpasangan, kontestasi pejabat eksekutif di Filipina berlangsung secara single. Sehingga dalam Pemilu kali ini, rakyat Filipina memilih presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati. Pada saat bersamaan, rakyat Filipina juga memilih anggota DPR, anggota senat, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota.

Khusus untuk pemilihan anggota DPR, Filipina menerapkan sistem pemilu campuran. Filipina menggunakan sistem paralel yang mengkombinasikan sistem First Past The Post (FPTP) dan sistem proporsional tertutup. Total jumlah pemilih terdaftar dalam pemilu tahun ini adalah 54,4 juta orang. Mereka menggunakan hak pilihnya di 92.509 grup TPS yang umumnya didirikan di seluruh Filipina.

TPS nya dibuat dalam grup-grup, sehingga pemilih dari beberapa TPS bisa menggunakan satu alat scan/penghitung suara (PCOS). Sebab, satu mesin bisa digunakan untuk seribu orang. Selain itu, ada pula 1,38 juta pemilih di luar negeri, yang menggunakan hak pilihnya dari TPS-TPS di 82 negara.

Penggunaan mesin PCOS dalam pemilu Filipina memang tak kunjung bersih dari eror sejak diterapkan pada 2010 lalu. Pada pemilu kali ini, Namfrel dan #PHVoteWatc melaporkan ada mesin yang tidak bisa membaca surat suara yang dimasukkan, ada pula yang menolak surat suara yang dimasukkan. Sebagian mesin kemudian diperbaiki dan diganti. Meski demikian, ada mesin yang setelah diganti pun ternyata tetap bermasalah, sehingga pemungutan dan penghitungan suaranya ditunda.

Di Filipina, pengisian surat suara tersebut mirip dengan pengisian jawaban soal pada ujian nasional di Indonesia, yaitu dengan menghitamkan lingkaran-lingkaran untuk memilih pejabat tertentu. Setelah itu, surat suara tersebut dimasukkan ke dalam mesin PCOS untuk dipindai. Mesin PCOS yang menggunakan teknologi Optical Mark Recognition (OMR) alias optical scan voting system, juga membaca tanda-tanda pada surat suara.

Setelah TPS ditutup, mesin PCOS kemudian melakukan penghitungan suara yang diraih para kandidat, mencetak hasilnya, dan mengirimkannya ke pusat tabulasi untuk direkap. Mesin PCOS ini ditempatkan di TPS-TPS di seantero Filipina ini, dengan menggunakan teknologi Optical Mark Recognition (OMR). Sehingga selain berfungsi memindai surat suara, juga menghitung tanda-tanda yang diberikan pada surat suara. Dan saat TPS ditutup, mesin ini menghitung hasilnya secara elektronik (e-counting).

Filipina pertama kali menerapkan mesin PCOS ini pada Pemilu 2010. Dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu Mei 2010 lalu, KPU Filipina (Comelec) mengeluarkan instruksi untuk pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengiriman hasil penghitungan suara di TPS, serta aturan main menyangkut sengketa hasil pemilu. Selain itu, sejumlah lembaga juga didirikan untuk memberikan saran, pengawasan, dan bantuan teknis kepada Comelec dalam mempersiapkan Pemilu 2010.

Lembaga-lembaga itu adalah Comelec Advisory Council (CAC) bertugas merekomendasikan penggunaan teknologi, mengidentifikasi isu-isu potensial, dan berpartisipasi dalam proses pengadaan teknologi; Technical Evaluation Commitee (TEC), bertugas memberikan sertifikasi terhadap komponen software dan hardware yang akan digunakan, serta memastikan teknologi yang direkomendasikan CAC berfungsi baik, akurat, dan aman.

Dua komite legislasi juga dibentuk dengan tugas memberikan pandangan dan saran hukum terhadap sistem penghitungan elektronik (e-counting), serta Komite Pengawas yang bertugas menilai kelebihan dan kekurangan teknologi Pemilu, dan menilai tahapan pemilu mana yang cocok dengan teknologi tersebut.

Kritik terhadap mesin PCOS kemudian bermunculan setelah metode ini diterapkan pada Pemilu 2010. Salah satu kritik paling pedas disampaikan oleh Al S. Vitangcol 3rd seorang pengacara yang juga ahli tentang ilmu komputer (Electoral fraud: The dark side of Automated Election Systems, The Manila Times, 24 April 2016). Menurutnya, penggunaan PCOS (Precinct Count Optical Scan) atau mesin pemindai di tempat pemungutan suara, yang tidak memberikan semacam bukti tanda terima dalam proses penghitungan pasca pemberian suara menegasikan prinsip “penghitungan secara terbuka” – sebagai bagian dari prinsip- prinsip utama pemilu, yaitu “memberikan suara secara rahasia dengan penghitungan secara terbuka.”

Dengan segala pengalaman Pemilu yang dilaksanakan di Filipina, Namfrel sendiri sebagai lembaga Pemilu Filipina tidak merekomendasikan penerapan mesin e-counting PCOS. Menurut Damaso Magbual, anggota senior Namfrel, meskipun mesin e-counting tersebut mempercepat proses penghitungan suara, namun selalu saja ada masalah teknis yang membayanginya.

Apa yang disebut Magbual itulah yang juga menjadi persoalan di negara-negara yang telah atau mengkaji penerapan mesin dan teknologi dalam pemilu, seperti Indonesia. Penggunaan mesin untuk pemungutan dan penghitungan suara kian tak populer, karena adanya pengalaman buruk di berbagai negara.

Dari kajian lembaga e-Democracy & Governance Institute menilai bahwa pemilu di Filipina dan teknologi yang dipakai menunjukkan bahwa kompleksitas deployment system di Indonesia kira-kira lima kali dari Filipina ditambah jumlah partai dan calon per partai di Indonesia jauh lebih banyak. Filipina menerapkan e-voting sistem PCOS, di mana suara langsung dihitung di mesin counting di TPS lalu dikirim ke pusat data.

Jika penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah bertransformasi, sebaiknya suara dihitung di mesin counting di PPK atau tingkat kecamatan untuk pemilu nasional dan di PPS atau tingkat kelurahan atau desa untuk pemilu kepala daerah. Dasar teknologi untuk counting adalah sama yaitu marking technology. Namun deployment model PCOS tersebut, membutuhkan perangkat yang jumlahnya sama dengan jumlah TPS (hingga 500.000 mesin PCOS), sedangkan pilihan model CCOS untuk deployment di Indonesia membutuhkan hanya 8.000-an mesin CCOS (penghitungan suara pakai mesin dilakukan di PPK dan penghitungan bisa pada level paper ballot/surat-suara).

Dengan kualitas demokrasi yang terjaga dan kecepatan penghitungan yang setara, maka penghitungan suara di Indonesia dengan sekitar 170 juta pemilih dan 500.000 TPS bisa lebih murah hingga seperempat biaya yang dikeluarkan Filipina dengan 50 juta pemilih dan 80.000 TPS.

Mengingat bahwa teknologi berupa hardware dan software di Filipina disewa murni dari Smartmatics (US & Europe), mestinya Indonesia bisa jauh lebih murah lagi karena election management software dan marking technology pada prinsipnya sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. (SA)

 

Daftar Referensi :

Koran Republika tanggal 11 Mei 2016

Perlunya mengembangkan eRekap dan menghindari mesin pemungutan suara elektronik IFES Indonesia, Mei 2015 diakses dari http://rumahpemilu.com/public/doc/2015_05_27_05_55_42_IFES%20Indonesia,%20Perlunya%20mengembangkan%20eRekap%20dan%20menghindari%20EVM,%20Mei%202015.pdf

http://ksp.go.id/pemilu-filipina-2016-antusiasme-atas-sistem-yang-belum-sempurna-2/

http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/2657-proyeksi-strategis-alternatif-evoting.html

Syadza Alifa
Syadza Alifa
Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply