Pilih Mana: Short Message Service atau Mobile Instant Messaging?
Sep 12, 2014
Jail Phone Detector: Cegah Transaksi Narapidana di Penjara
Sep 16, 2014

Batas-Batas Keterbukaan Informasi Publik

CIS:E.211-1982Siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Ungkapan yang kerapkali didengungkan untuk menekankan betapa pentingnya mengelola informasi. Jika orang-orang tua dahulu harus berjuang untuk memperoleh suatu informasi, maka generasi saat ini cukup dengan internet yang semakin cepat, tidak hanya satu informasi, bahkan hingga jutaan informasi dapat kita peroleh dengan bebas.

Paham globalisasi semakin mengubah mindset masyarakat dunia dalam memandang informasi di berbagai bidang, terutama di bidang pemerintahan. Tim O’Reilly menyebutkan: information produced by and on behalf of citizens is the lifeblood of the economy and the nation; government has a responsibility to treat that information as a national asset (Lathrop dan Ruma (ed.), 2010: 12).

Hampir seluruh negara dunia pun mengeluarkan produk hukum (perundang-undanganan) yang mengatur pengelolaan informasi sebagai bentuk tanggung jawab memperlakukan informasi sebagai aset nasionalnya. Indonesia pun memiliki beberapa perundang-undangan terkait pengelolaan informasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat Indonesia dapat memperoleh berbagai informasi publik yang dibutuhkan dari berbagai lembaga publik. Namun demikian, adanya payung hukum dalam mengakses informasi publik tidak lantas membuat masyarakat dapat memperoleh, bahkan berbagi informasi, sebebas-bebasnya tanpa batasan.

 

Apa itu Informasi Publik?

Untuk memahami informasi publik, kita perlu memahami lebih dulu makna informasi. Sulistyo-Basuki menjelaskan bahwa untuk memahami apa itu informasi maka sebaiknya kita melihat dari aspek pemahaman, bukan dari aspek definisi. Alur dari pembentukan informasi dapat dilihat pada bagan berikut:

9-15-2014 4-53-24 PM

Dalam bagan di atas diketahui bahwa informasi didahului oleh peristiwa yang diwakili dalam bentuk simbol (numerik, tekstual, audio, video, gabungan) sehingga menjadi data. Data yang diterima oleh panca indera manusia disebut dengan informasi. Sedangkan definisi mengenai informasi publik terdapat dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

yang disebut informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima informasi publik, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memperoleh jaminan untuk mengakses informasi yang bersifat publik dengan cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan dengan cara yang sederhana. Hal ini sesuai dengan salah satu persyaratan dalam open government yang sedang kencang digaungkan setelah Indonesia memasuki abad reformasi.

Menurut Ignatius Haryanto, dalam pemerintahan yang terbuka berlangsung tata pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya (Haryanto, 2005: 14). Untuk menjamin transparansi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat, tidak sedikit lembaga publik yang mulai memanfaatkan fasilitas jejaring sosial untuk berbagi informasi maupun berkomunikasi dengan masyarakat.

Media Sosial dan Informasi Publik

9-15-2014 5-15-37 PMMemasuki abad 21, jagad internasional mulai ramai dengan kemunculan berbagai macam jejaring sosial. Batas-batas geografi menjadi semakin sempit, bahkan hilang dengan kemuncul facebook, twitter, google+, dan sejenisnya. Jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi antar individu, namun juga berbagi beragam informasi dari seluruh belahan dunia. Meski memudahkan kita untuk memperoleh berupa-rupa informasi, namun tidak sedikit informasi yang diragukan validitasnya bahkan cenderung bersifat merusak psikologi sosial. Oleh karena itu, diperlukan sikap teliti dan bijak dalam mengakses maupun berbagi informasi, terutama informasi yang bersifat publik.

Maraknya penggunaan jejaring sosial dan pengaruhnya yang cukup besar dalam sosial masyarakat pada akhirnya membuat lembaga-lembaga publik mulai menggunakan fasilitas tersebut. Bergabungnya lembaga-lembaga publik dalam dunia jejaring sosial semakin memudahkan masyarakat luas untuk berinteraksi secara langsung, serta memperoleh informasi dengan lebih cepat dan fleksibel. Namun demikian, kemudahan tersebut kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu dengan membuat account mengatasnamakan lembaga publik tertentu untuk menyebarkan informasi yang tidak resmi dan/atau membuat kepanikan sosial. Maka kita perlu meneliti validitas informasi, sumber dan jenis informasi yang dibagikan melalui jejaring sosial.

Adanya undang-undang tentang keterbukaan informasi sekaligus kemudahan berbagi informasi melalui jejaring sosial tidak menutup kemungkinan untuk membatasi informasi apa saja yang tidak dapat diakses publik. Meski dasar dari penggunaan informasi bersifat terbuka, namun tidak serta merta dapat digunakan secara langsung, utamanya oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, kita perlu memahami batasan dalam keterbukaan informasi publik.

Batasan dalam Keterbukaan Informasi Publik

oki-indonesiaBatasan dalam keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan bencana sosial akibat informasi tertentu sehingga membahayakan stabilitas nasional. Batasan keterbukaan informasi terangkum dalam jenis informasi yang dikecualikan untuk konsumsi publik secara umum. Apabila diprosentasikan pun jumlah informasi yang dikecualikan untuk dibuka tidaklah banyak dan sebagian besar bersifat sementara. Menurut undang-undang keterbukaan informasi publik, informasi yang dikecualikan untuk diakses, yaitu:

  1. Informasi yang dapat membahayakan negara, seperti informasi tentang sumber daya alam, kekuatan pertahanan militer, dan jenis-jenis informasi intelijen lainnya;
  2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat, seperti dokumen-dokumen internal perusahaan;
  3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, seperti rekam medis;
  4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
  5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Dalam kaitannya dengan aksesibilitas informasi yang dikecualikan, lembaga publik perlu menjelaskan alasan dari pengecualian tersebut. Penjelasan tersebut diutarakan sehingga publik tidak merasa terhalangi haknya untuk memperoleh informasi.

 

Catatan Akhir

Keterbukaan informasi merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya good governanve di berbagai negara. Kebebasan individu di suatu negara untuk mengakses beragam informasi publik yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara pun diatur dalam perundang-undangan. Namun demikian, kebebasan tersebut juga perlu dicermati agar tidak menjadi pemicu ketegangan sosial maupun ketidakstabilan nasional. Hal ini dianggap perlu karena tidak sedikit informasi yang beredar di masyarakat, diragukan validitasnya, terutama di jejaring sosial. Masyarakat yang bijak akan memahami bahwa batasan dalam keterbukaan informasi menjadi media kontrol dalam tata penyelenggaraan negara. Dengan demikian, diharapkan lembaga-lembaga publik dapat lebih baik dalam melayani segala kebutuhan masyarakat dengan adil, proporsional dan bertanggung jawab.

Referensi

Basuki, Sulistyo. 2003. Manajemen Arsip Dinamis: Pengantar Memahami dan Mengelola Informasi dan Dokumen. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Laurel, Ruma and Daniel Lathrop. 2010. Open Government: Collaboration, Transparency and Participation in Practice. Sebastopol: O’Reilly Media Inc.

Haryanto, Ignatius. 2005. Apa itu Kebebasan Memperoleh Informasi?. http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/618/jbptitbpp-gdl-ignatiusha-30862-1-buku_kam-1.pdf

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Rina Rakhmawati
Rina Rakhmawati

Menyelesaikan D3&S1 di bidang kearsipan, dan melanjutkan S2 di Magister Administrasi Publik. Memiliki minat besar pada bidang dokumentasi, informasi dan sejarah. Memiliki hobi membaca dan menulis.

1 Comment

  1. […] pun menyinggung tentang batas-batas penggunaan informasi. Sila cek ulasan singkat saya dalam Batas-Batas Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, bersikaplah bijak dan berpikirlah milyaran bahkan trilyunan kali ketika hendak […]

Leave a Reply