Electrohydrodynamics (EHD) Jet Printing: Teknologi Fabrikasi yang Bisa Mereduksi Biaya Produksi
Jun 11, 2016
Belajar Sejarah Dunia dengan Praktis dan Mudah Bersama Timeglobe
Jun 13, 2016

Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Kekerasan Anak, Pemkab Banyuwangi Bentuk Banyuwangi Children Center

Banyuwangi Children Center via Detik.com

Banyuwangi Children Center via Detik.com

Banyuwangi Children Center via Detik.com

Menghadapi berbagai kasus kejahatan terhadap anak yang semakin marak saat ini, pemerintah tidak bisa hanya tinggal diam. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan dalam lima tahun terakhir, terjadi 21,68 juta laporan kasus pelanggaran hak anak di seluruh Indonesia, dimana 58 % diantaranya kasus kekerasan seksual.

Berbagai kasus kejahatan terhadap anak ini membuat semua pihak semakin gerah untuk melakukan sesuatu dalam menanggulangi kasus-kasus ini. Baik pemerintah, LSM/NGO, dan masyarakat mulai memberikan perhatian serius seiring dengan kemunculan kasus negatif yang bertubi-tubi menimpa anak negeri.

Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui inovasi Banyuwangi Children Center (BCC). Pembentukan Banyuwangi Children Center ini sebagai bentuk respon Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap kejahatan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak yang terungkap di berbagai media massa belakangan ini menjadi sorotan serius bagi Pemkab Banyuwangi.

Oleh karena itu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menginisiasi pembentukan BCC dengan tujuan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak di Banyuwangi, baik kekerasan fisik, seksual, maupun verbal. BCC adalah satuan tugas terintegrasi sejak dari pengaduan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan lintas sektor, baik dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan agama, hingga kalangan guru, siswa, dan petugas kesehatan.

Pemkab Banyuwangi sendiri telah memiliki regulasi tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang. Dalam perda tersebut telah diatur bentuk dan mekanisme pelayanan terhadap korban, standar pelayanan minimal bagi kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang, dan juga ketentuan pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku. Perda tersebut menjadi penguat dari segi hukum bagi Bupati Banyuwangi untuk merealisasikan program BCC untuk perlindungan anak dari kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap anak di Banyuwangi memang cukup tinggi. Menurut Kapolres Banyuwangi, AKBP Budi Mulyanto, berdasarkan information Kepolisian Resort Banyuwangi dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), jumlah kasus kekerasan terhadap anak bergerak fluktuatif. Pada 2013, terdapat 120 kasus, lalu turun menjadi 64 kasus pada 2014, namun pada 2015 meningkat menjadi 102 kasus.

Ternyata sebanyak 67 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan seksual. Hingga Maret 2016 ini pun, terjadi 27 kasus kekerasan terhadap anak di Banyuwangi. Adapun kasus kekerasan yang lainnya adalah kekerasan fisik dan sengketa hak asuh. Yang membuat miris dan ironis adalah rata-rata pelaku yang terlibat dalam kekerasan seksual masih di usia remaja 18 tahun, dimana mayoritas hanya lulusan SMP dan tidak memiliki latar belakang yang mumpuni.

Kondisi ini mendorong Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menginisiasi Banyuwangi Children Center. BCC ini dirancang agar memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di sekitarnya sehingga dapat segera diproses oleh yang berwenang dan mendapatkan perlindungan. Bupati Banyuwangi menyediakan call center dengan nomor 082139374444 yang bisa digunakan untuk melayani pengaduan dari masyarakat dan bisa di akses setiap waktu. BCC tidak hanya menangani kasus kekerasan fisik dan seksual. Namun juga menangani kekerasan verbal, seperti written bullying di sekolah.

Proses pengaduan dari call center 082139374444 langsung masuk ke Pusat Perlindungan Anak terhadap Tindakan Kekerasan (Banyuwangi Children Center). Pengaduan yang masuk akan langsung dikoordinasikan dengan P2TP2A dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi. Call center ini langsung terkoneksi dengan lintas sektoral baik Polres Banyuwangi, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan sektor terkait lainnya.

Untuk kasus kekerasan seksual dan fisik, pengaduan langsung dikoneksikan di grup Whatsapp yang didalamnya ada Bupati Banyuwangi, Kapolres, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Pengadilan. Nomor tersebut disebar dalam brosur, spanduk, dan akan diumumkan di balai desa, sekolah, masjid, gereja, pura, dan sebagainya. Sementara untuk pengaduan yang masuk bukan dari call center, laporannya masuk ke Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di Kantor Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan yang ada di masing-masing kecamatan. Dari sana, laporan aan diteruskan oleh Banyuwangi Children Center dan P2TP2A.

Setelah laporan diterima BCC dan P2TP2A, langkah yang kedua yaitu melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kemudian, diteruskan pada layanan pendampingan yang terdiri dari pendampingan kesehatan dengan visum maupun kejiwaan, penanganan kesehatan dan konsultansi psikologi. Sebagai upaya tindak lanjut untuk melindungi para korban, Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan Rumah Aman.

Rumah Aman ini dibangun untuk mendampingi anak-anak yang menjadi korban, baik untuk pemulihan fisik dan psikis. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan para korban, alamat Rumah Aman dirahasiakan sehingga tidak dapat diakses dengan mudah.

Tidak lama setelah BCC dibentuk, lembaga ini sudah menerima beragam laporan dari masyarakat. Sejauh ini sudah ada dua kasus yang ditangani BCC. Bahkan laporan yang masuk bukan hanya dari Banyuwangi, dari luar Banyuwangi pun sering masuk ke BCC. Laporan yang diterima yaitu kasus pelecehan anak SD dan aporan soal lambatnya proses penanganan.

Setelah Tim satgas BCC mendapatkan laporan kasus pelecehan anak SD terjadi di kawasan Banyuwangi Kota pada Minggu, kemudian langsung dikoordinasikan dengan Lurah dan Camat sehingga Lurah dan Camat langsung mendatangi lokasi. Setelah dilakukan survei oleh Lurah dan Camat, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan langsung turun tangan untuk mengecek cek fisik, kondisi psikisnya bersama T2P2A.

Tak hanya itu, kasus tersebut juga langsung ditangani secara hukum dengan diteruskan ke Polsek terdekat. Dari hasil pemeriksaan, korban ternyata dalam kondisi yang baik dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau pemerkosaan. Karena secara medis tidak ada masalah, Camat kemudian langsung melaporkan ke Polsek untuk diambil tindakan secara hukum terhadap pelaku. Selain pemeriksaan fisik dan psikis serta pelaporan pada Polsek terdekat, Tim BCC juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyekolahkan anak tersebut karena korban ternyata anak putus sekolah.

Inovasi perlindungan sosial bagi anak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi lewat BCC ini merupakan program yang sangat baik dan bahkan perlu diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Sistem yang dirancang dalam BCC akan memudahkan para korban kekerasan untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang. Cara yang mudah dan respon yang cepat menjadi keunggulan dari Banyuwangi Children Center.

Banyuwangi Children Center berusaha menciptakan sistem informasi dan komunikasi yang komprehensif dari pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Kejaksaan, dan yang lainnya. Siapapun dapat segera melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak dengan menghubungi call center yang ada, yang kemudian akan segera direspon oleh Tim Satgas BCC.

Namun selain menyediakan program untuk menangani anak-anak yang telah menjadi korban, penting sekali untuk membuat program lain yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas faktor-faktor pemicu kekerasan pada anak. Faktor-faktor tersebut diantaranya pendidikan yang minim (baik pendidikan formal maupun pendidikan moral dan agama), bebasnya pergerakan minuman keras, peredaran pornografi dan narkoba, dan kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan terdekat.

Oleh karena itu, program BCC ini akan lebih baik dan sempurna jika dilengkapi juga dengan program untuk memperkecil gerak pemicu negatif. Bisa dimulai dengan memperkuat peran keluarga dan lingkungan terdekat untuk mengontrol anak-anak, kemudian anak-anak juga perlu diberikan sosialisasi dan praktek penjagaan diri sehingga mereka teredukasi dengan baik untuk menghadapi kemungkinan hal negatif yang menimpa mereka. Dan yang terpenting, daerah-daerah lainnya harus mengikuti jejak Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan inovasi perlindungan anak lainnya baik dengan sistem yang sama atau sistem yang berbeda demi menyelamatkan generasi masa depan Indonesia. (SA/Dari berbagai sumber)

Syadza Alifa
Syadza Alifa
Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply