10 Inovasi Pilihan Beranda Inovasi 2014
Dec 31, 2014
Peran Strategis Pemuda Indonesia Pada 2015
Jan 6, 2015

Anjloknya Harga Minyak Dunia dan Desain Kebijakan Energi Nasional Jangka Panjang

2015-01-05 10.04.21

BerandaInovasi.COM — Dua bulan pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah sepertinya kembali menuai kontroversi masyarakat. Kali ini justru karena diturunkannya kembali harga BBM. Namun turunnya harga BBM kali ini bukan karena pemberian kembali subsidi, tetapi lebih dikarenakan harga minyak dunia yang merosot. Pemerintah memanfaatkan momen tersebut dengan sekaligus mencabut sepenuhnya subsidi untuk BBM jenis Premium dan menerapkan subsidi tetap untuk BBM jenis Solar. Terbukti bahwa kemudian harga Premium di SPBU turun menjadi Rp 7600 dari yang sebelumnya Rp 8500 per liter. Sedangkan Solar turun dari Rp 7500 menjadi Rp 7250 per liter.

Sepintas kebijakan penurunan harga BBM ini menguntungkan masyarakat dan memberikan kesan bahwa Pemerintah mengakomodir harapan masyarakat agar harga BBM diturunkan. Tapi benarkah pengambilan keputusan penurunan kembali harga BBM menjadi solusi terbaik? Atau jangan-jangan akan menjadi bom waktu bagi rakyat dengan mekanisme pemberian subsidi tetap untuk BBM dengan merujuk kepada harga pasar?

Anjloknya Harga Minyak Dunia

Fluktuasi Harga Minyak Mentah Dunia 10 tahun terakhir (Dok.: http://www.nasdaq.com)

Fluktuasi Harga Minyak Mentah Dunia 10 tahun terakhir (Dok.: http://www.nasdaq.com)

Fenomena anjloknya harga minyak dunia hingga ke level di bawah 60 USD/barrell di akhir tahun 2014 menjadi topik bahasan yang menghiasi para analis ekonomi dunia. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan anjloknya harga minyak dunia. Suksesnya perusahaan minyak di Amerika dan Canada mengeksploitasi shale oil di Dakota Utara dan sand oil di Alberta membuka peluang pemanfaatan cadangan minyak yang selama ini dinilai sulit untuk dieksploitasi. Dan ini diikuti dengan peningkatan produksi minyak mentah di Amerika Utara, khususnya Amerika Serikat yang mencapai rata-rata 12,53 juta barrel per hari (bph), menjadikannya tertinggi di dunia melampaui volume produksi minyak mentah Saudi Arabia 9,86 juta bph dan Rusia 10,53 juta bph (OPEC, 2014). Bahkan AS, yang 10 tahun lalu neraca minyaknya masih “defisit” sekitar 2,5 juta bph, di tahun 2013 sudah menjadi net eksporter 1,5 juta bph. Dengan trend seperti demikian diperkirakan di akhir dekade ini, seluruh kawasan Amerika Utara akan menjadi “independen” dan produksi minyak Amerika Utara akan membanjiri pasar minyak dunia dengan net ekspor mencapai 3,5 juta bph (IEA/OECD, 2014).

Di sisi lain, melemahnya pertumbuhan ekonomi di Asia dan Eropa menurunkan permintaan minyak mentah sekitar 0,05% dari yang diperkirakan dan menyebabkan kondisi penawaran minyak dunia yang berlebih (oversupply).

Untitled

Negara-negara OPEC sendiri sepertinya tidak akan menurunkan produksi minyaknya, walaupun permintaan sedang menurun. Hal ini tidak terlepas dari tekanan diplomasi politik luar negeri Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi untuk menghajar ekonomi Rusia dan Iran di samping merontokkan mata uang mereka. Dengan produksi minyak mencapai 10,53 juta bph, Rusia justru akan mendapat keuntungan dari ekspor minyak dengan rendahnya nilai tukar Rubel. Rendahnya harga minyak akan sangat efektif untuk melemahkan ekonomi Rusia. Perang dingin dua kubu negara adidaya ini akan terus berlangsung. Rusia tak akan tinggal diam dan mengendalikan volume produksi hingga harga minyak dunia akan kembali melambung.

 Jika penurunan harga minyak berlanjut, maka negara-negara produsen minyak akan terkena dampaknya. Rusia diprediksi akan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% jika harga minyak bertahan di kisaran harga 60 USD/barrel. Iran terpaksa harus mengurangi subsidi untuk menjaga neraca fiskalnya yang setidaknya membutuhkan harga minyak bumi di kisaran 100 USD/barrel. Sedangkan Saudi Arabia akan mengalami defisit fiskal sebesar 14% dengan harga minyak 60 USD/Barrel.

Sebaliknya dengan Amerika, walaupun di beberapa negara bagian yang pendapatannya tergantung dengan hasil produksi minyak seperti di Texas, North Dakota, Alaska dan 5 negara bagian lainnya, akan mengalami penurunan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, namun secara umum penurunan harga minyak dikatakan akan mendongkrak kembali pertumbuhan perekonomian Amerika. Kondisi ini pun sepertinya mendapat dukungan dari negara-negara Eropa dan Asia. Ekonomi Eropa pada kondisi saat ini di mana inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lamban, maka penurunan harga minyak bumi akan sangat membantu. Dikatakan bahwa 10% penurunan harga minyak akan berdampak pada peningkatan ekonomi sebesar 0,1%. Demikian juga di Jepang, Cina, dan India. Setidaknya penurunan harga minyak bumi akan sangat membantu dalam penurunan beban fiskal mereka, di mana sebagian besar minyak di ketiga negara tersebut diperolah dari impor.

Setelah perang ekonomi Amerika Serikat dan Rusia mereda, harga minyak diprediksi akan naik kembali. Strategi negara penghasil minyak juga mempengaruhi naik tidaknya harga minyak dunia. Mereka akan mengatur laju produksi agar harga dapat kembali stabil, meski Arab saudi dan penghasil minyak lainnya didorong  mengurangi volume produksi di tengan faktor psikologis penemuan teknologi eksploitasi shale gas. Sehingga diperkirakan harga murah minyak dunia tak akan bertahan lama. Tak sampai satu tahun harga minyak akan kembali melejit. Jika hal ini benar adanya, euforia penurunan harga BBM harus diakhiri.

Indonesia dan Kebijakan ‘Reaktif’ Pemerintah

 Bagaimana dengan Indonesia? Sejak menjadi net-oil importer country, Indonesia selalu mengalami tekanan fiskal yang luar biasa karena naiknya harga minyak dunia. Alih-alih mendapatkan keuntungan dari naiknya harga minyak, kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak yang diberikan mengakibatkan nilai subsidi yang membengkak dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat di tahun 2013 subsidi BBM mencapai 240 Trilliun dan diperkirakan meningkat hingga 350 Trilliun di tahun 2014 (APBNP). Dengan kondisi seperti ini, turunnya harga minyak dunia sudah seharusnya merupakan kabar baik bagi pemerintah untuk mengurangi beban fiskal termasuk subsidi BBM dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perbaikan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga momen ini langsung dimanfaatkan untuk mengubah kebijakan subsidi BBM.

 Sekalipun demikian, Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru dalam menetapkan kebijakan penghapusan subsidi premium karena beberapa prasyarat fundamental yang selalu menjadi “sandungan” untuk mencapai ketahanan energi nasional masih belum terwujudkan.

Pertama, diperkirakan harga minyak rendah tak akan pernah bertahan lama. Saat ini tercatat harga minyak dunia 60 USD per barrel dengan harga premium Rp 7.600,00. Jika harga minyak kembali ke harga normal 90-100 USD per barrel (sesuai prediksi jangka panjang dari IEA maupun OPEC), maka premium bisa naik menjadi Rp Rp 11.5000-12.900 per liter! Ini adalah harga yang sangat fantastis bagi masyarakat Indonesia pada kondisi pendapatan per kapita saat ini.

Kedua, pencabutan subsidi premium meninggalkan permasalahan konstitusional. Secara konstitusi, jika harga diserahkan ke mekanisme pasar, hal ini jelas melanggar konstitusi. Putusan MK No.002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 pada pokoknya telah mencabut tentang penetapan harga pasar berdasarkan Pasal 28 ayat 3 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Harus tetap ada mekanisme yang menempatkan pemerintah sebagai pengendali harga BBM. Sekalipun harga dasar ditetapkan oleh Pemerintah, akan menjadi pertanyaan apa referensi yang digunakan untuk menetapkan harga dasar. Apakah masih mengacu kepada Mid Oil Plat Singapore yang pada prinsipnya merupakan harga pasar yang sangat “volatile”. Sementara juga masih ada pertanyaan sebagian pengamat bagaimana menentukan harga minyak mentah produksi sendiri yang notabene merupakan milik bangsa Indonesia.

Ketiga, dari sisi kerentanan ekonomi pencabutan subsidi akan menyebabkan efek volatilitas harga minyak bumi menghantam langsung ekonomi indonesia. Selama ini subsidi harga selain membantu masyarakat yang lemah ekonomi untuk dapat membeli BBM dengan harga yang relatif terjangkau juga menjadi “buffer” ketika harga minyak mentah dunia berfluktuasi tajam akibat kondisi geopolitik di timur tengah yang seringkali tidak stabil.

Lima Pekerjaan Rumah yang musti diselesaikan

Semestinya sebelum kebijakan tersebut buru-buru diambil, perlu dievaluasi secara cermat kondisi masyarakat saat ini, sehingga dampak buruk akibat kebijakan tersebut secara jangka pendek dan jangka panjang sudah dapat diantisipasi sejak awal. Untuk saat ini, setidaknya ada lima pekerjaan rumah yang sangat fundamental perlu dilakukan sebelum kebijakan pencabutan subsidi tersebut diambil.

 Pertama, pemantapan social safety net alias jaringan perlindungan sosial (JPS). Rezim Jokowi sudah berencana meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, sebagai bagian dari JPS. Pada kenyataannya, masih banyak permasalahan terkait dengan implementasi tiga “kartu sakti” tersebut. Tidak hanya dari sisi penganggaran, yang pasti akan memakan waktu untuk mendapat persetujuan dari DPR, tapi juga permasalahan teknis di lapangan yang masih perlu banyak perbaikan-perbaikan secara substansial.

 Kedua, diversifikasi sumber energi. Saat ini dapat disebut bahwa pengembangan energi alternatif masih berjalan di tempat. Sekalipun pemerintah sudah menerbitkan PP no 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dengan target kontribusi Energi Terbarukan sebesar 23% di tahun 2025, namun pada kenyataannya tidak mudah untuk mencapainya. Dengan sisa 10 tahun, saat ini kontribusi Energi Terbarukan masih berkisar di angka 6%, maka pencapaian 23% dapat dikata dekat dengan “mission impossible” kalau tidak ada keseriusan dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah beserta jajarannya maupun dari DPR sebagai pemegang wewenang penganggaran. Apalagi jika bicara masalah substitusi BBM, baik itu ke bahan bakar nabati atau bahan bakar gas. Maka target tersebut menjadi lebih berat untuk dicapai mengingat teknologi pemanfaat BBM tidak dengan mudah dapat digantikan untuk dapat menggunakan jenis Bahan Bakar yang lain.

Ketiga, peningkatan kapasitas produksi dan kemampuan kilang. Kapasitas terpasang pengolahan kilang milik Pertamina sekitar 1,04 juta bph, dengan kapasitas mampu sekitar 800 ribu bph. Di sisi lain kebutuhan BBM nasional mencapai 1.6 juta bph. Artinya jika tidak dilakukan peningkatan kapasitas kilang, maka impor minyak menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Dan ini artinya meningkatkan kerentanan ketahanan energi kita. Peningkatan kapasitas kilang setidaknya hingga setara dengan kebutuhan BBM nasional akan meningkatkan dependensi dalam negeri terhadap kebutuhan impor BBM karena semua pengolahan dapat dilakukan di dalam negeri. Di sisi lain kapasitas produksi minyak yang tinggal 870 ribu bph juga harus ditingkatkan untuk mengejar kebutuhan impor minyak mentah. Penemuan teknologi eksploitasi shale oil dan sand oil, sebagaimana dilakukan oleh perusahaan minyak AS merupakan harapan besar bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi minyak nasional, mengingat cadangan shale oil kita juga cukup besar sekitar 8 Millyar Barrel.

 Keempat, penyediaan cadangan energi strategis. Saat ini kebijakan penyediaan cadangan energi masih belum menjadi fokus kebijakan pemerintah. Diperlukan cadangan strategis dengan volume yang mencukupi yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah maupun pihak swasta. Cadangan ini diperlukan apalagi jika Indonesia mengadopsi harga pasar, maka cadangan ini bisa menjadi buffer agar harga BBM di dalam negeri tidak berfluktuasi secara ekstrim mengikuti harga dunia.

 Kelima, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi. Rendanya efsisiensi pemanfaatan energi dapat dilihat di sana sini, di mana kesadaran untuk melakukann penghematan masih sangat rendah. Masih banyak penggunaan energi yang boros dan tidak produktif. Kemacetan lalu lintas adalah contoh yang paling nyata dari tidak produktifnya pemanfaatan BBM. Manajemen energi yang baik, pemanfaatan teknologi efisien energi dan juga penerapan aspek efisiensi energi sejak tahap disain, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menurunkan intensitas dan meningkatkan efisiensi dan produktifitas energi.

Penutup

 Kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak merupakan kebijakan yang akan berdampak secara langsung pada perekonomian masyarakat. Pencabutan subsidi BBM di saat harga minyak dunia turun, tanpa diiringi dengan perbaikan mendasar pada pola pengelolaan energi nasional hanya akan efektif pada jangka pendek. Antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul ke depan ketika harga minyak kembali normal perlu disiapkan dengan cermat. Kebijakan yang bersifat reaktif tanpa ada antisipasi yang tepat dan efektif hanya akan menyiapkan “bom waktu” yang pada nantinya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dr. Edi Hilmawan, M. Eng
Dr. Edi Hilmawan, M. Eng

Dr. Edi Hilmawan, M. Eng yang biasa disapa Dr. Edi, menempuh studi bidang teknik kimia semenjak S1 hingga meraih gelar doktor terbaik bidang teknik kimia. Beliau menyelesaikan keseluruhan studi pendidikan tingginya di Universitas Kanazawa, Jepang. Kecintaannya pada bidang energi terbarukan membuat fokus penelitiannya selalu mengarah ke penelitian bidang energi baru terbarukan. Dr. Edi memiliki keahlian dibidang proses dan teknik kimia, termodinamik, sistem dan analisis optimaslisasi dan analisis energi. Saat ini beliau berkarir di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Puspitek, Serpong sebagai Kepala Bidang Konservasi Energi, Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi. Ditengah kesibukannya mengelola BPPT, beliau juga aktif tergabung pada Deputi Kajian dan Kebijakan, Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) sebagai Direktur Kajian dan Kebijakan Inovasi IPTEK dan Potensi Daerah. Salah kontribusi terbaik beliau adalah menjadi salah satu pendiri Jejaring Indonesia untuk Pembangunan Hijau (JIPH). Selain itu, beliau juga aktif menulis dan mengisi berbagai seminar ilmiah diberbagai kampus di Indonesia.

Leave a Reply