Mengenal 5 BUMN Penopang Ketahanan Energi Nasional
Apr 28, 2016
Mahasiswa Universitas Jember Ubah Flashdisk Menjadi Kunci Motor Digital
May 2, 2016

Adakah Jaminan dan Pelayanan Kesehatan yang Layak bagi Si Miskin di Indonesia?

JKN via rsudsoediran.com

JKN via rsudsoediran.com

JKN via rsudsoediran.com

Suatu hari, seorang nenek datang bersama cucunya yang sakit ke sebuah rumah sakit negeri. Setelah tiba di rumah sakit, sang nenek membawa cucunya ke ruang UGD untuk mendapatkan pertolongan segera. Ternyata cucunya terkena penyakit yang cukup parah sehingga harus dirawat segera. Namun setelah mencari kamar, ternyata tidak ada kamar yang kosong. Sang nenek tidak ada pilihan lain karena tidak mampu menempati kamar yang lebih mahal dan hanya mendapatkan asuransi untuk kamar yang di kelas tertentu. Karena kondisi semakin genting, akhirnya cucunya tetap dirawat di rumah sakit itu dengan hanya beralaskan kasur tipis saja.

Inilah sedikit potret kemiskinan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dimana orang-orang miskin seringkali mendapatkan masalah untuk akses kesehatan yang layak. Kemiskinan memang telah menjadi fenomena global serta kompleks yang dapat berdampak luas pada semua aspek kehidupan, salah satunya pada aspek kesehatan.

Kemiskinan mengakibatkan masalah kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, pakaian dan perumahan yang tidak layak, dan ketidakberdayaan. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa penduduk miskin cenderung mempunyai status kesehatan yang rendah dan lebih rentan terhadap berbagai penyakit, khususnya penyakit menular. Hal ini disebabkan karena penduduk miskin cenderung kurang mendapatkan makanan bernutrisi baik, hidup dalam lingkungan yang padat dan kumuh, serta sulit mengakses layanan kesehatan.

Ironisnya kondisi kesehatan yang buruk akan sangat berpengaruh pada kapasitasnya untuk bekerja. Hasil kajian dari Sparrow dkk (2008) dalam Purwaningsih, dkk (2012) menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran yang harus dibayarkan oleh penduduk miskin untuk memperoleh layanan kesehatan relatif lebih tinggi dari masyarakat yang berpendapatan tinggi, sehingga menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan. Selain itu, beban yang harus dipikul oleh penduduk miskin juga lebih berat karena mereka harus mengurusi sendiri orang sakit di keluarganya. Sehingga ini menyebabkan mereka semakin sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan yang layak.

Di Indonesia, sumber utama biaya pengobatan berasal dari masing-masing rumah tangga (out of pocket) (Thabrany, dkk, 2009; Johar, 2009). Sistem pendanaan kesehatan tersebut akan sangat membebani ekonomi rumah tangga terutama bagi orang-orang di golongan menengah kebawah. Bagi penduduk yang tidak terjangkau (unreach) atas jaminan kesehatan, kondisi ini menjadi sangat berat dan mempersulit mereka keluar dari belenggu kemiskinan. Selama ini pendanaan program dan pelayanan kesehatan dinilai masih belum optimal.

Padahal, rendahnya pendanaan kesehatan terutama untuk penduduk miskin akan berakibat pada rendahnya mutu manusia Indonesia, yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, intervensi yang dapat meringankan beban orang miskin dan memberikan kesempatan pada mereka untuk dapat hidup lebih produktif sangat diperlukan.

Intevensi untuk meringankan beban orang miskin ini harus bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan mereka sehingga pada akhirnya dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan. Namun beberapa studi  menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh penduduk miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan modern antara lain adalah biaya, keterbatasan tenaga kesehatan yang dibutuhkan, dan kurangnya informasi.

Selain itu, program pemeliharaan kesehatan yang berupa pembebasan biaya kesehatan bagi penduduk miskin juga masih mengalami permasalahan, seperti tidak tepat sasaran. Kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan modern tersebut tentunya berakibat pada rendahnya akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan modern. Hal tersebut dinilai sebagai faktor penting yang melatarbelakangi rendahnya kondisi kesehatan masyarakat di negara sedang berkembang. Dengan kondisi kesehatan yang rendah ini tentu akan mengakibatkan kualitas sumber daya manusia yang juga rendah.

Meskipun dengan kondisi pelayanan kesehatan seperti saat ini, permasalahan kemiskinan dan kesehatan sebenarnya telah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Sejak akhir tahun 70an, pemerintah telah berusaha untuk menyediakan layanan kesehatan bagi penduduk, termasuk upaya pemberian subsidi bagi penduduk golongan tidak mampu. Akses pelayanan yang memadai bagi penduduk miskin dijamin dalam Undang-Undang, sebagaimana tercantum UUD 1945 Pasal 34 ayat 3. Selain itu, Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga menekankan perlunya pemenuhan hak memperoleh derajat kesehatan secara optimal.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga dicantumkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar manusia.  Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, seperti adanya program jaring pengaman sosial bidang kesehatan, asuransi untuk keluarga miskin (Askeskin), ataupun Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dan sekarang jaminan kesehatan ini sudah diganti dan dialih pengurusannya oleh BPJS.

Saat ini, BPJS Kesehatan memang sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat memenuhi dan menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Terutama persoalan besaran iuran ideal bulanan. Besaran iuran ideal bulanan BPJS Kesehatan sebenarnya sudah dihitung Dewan Jaminan Sosial Nasional. Pada 2012, angka untuk penerima bantuan iuran (PBI) idealnya Rp 27.500. Dihitung lagi pada 2014, angka PBI idealnya Rp 36 ribu.

Namun, pemerintah menetapkan Rp 23.000. Demikian pula dengan iuran kepesertaan mandiri. Idealnya besaran iuran bagi penerima manfaat kelas III sebesar Rp 30 ribu per bulan. Bagi kelas II, idealnya Rp 60 ribu. Namun, ditetapkan sejak 1 April 2016, iuran untuk kelas III sebesar Rp 25.500, kelas II Rp 51 ribu, dan kelas I Rp 80 ribu. Itu menurut Perpres No 62 Tahun 2016 sebagai perubahan ketiga atas Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan..

Melihat dari besaran iuran diatas, jaminan sosial lewat BPJS sudah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi penerima manfaat BPJS, khususnya bagi PBI yang notabene adalah warga miskin. Namun, ada beberapa kekurangan juga dari BPJS ini jika dilihat dari prinsip ideal jaminan sosial.

Ada beberapa prinsip yang menjadi ciri sistem jaminan sosial : (1) program jaminan sosial itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara, (2) ada peran peserta untuk ikut membiayai program jaminan sosial, melalui mekanisme asuransi, baik sosial/komersial atau tabungan, (3) kepesertaan yang bersifat wajib sehingga hukum the law of large numbers cepat terpenuhi, (4) peran negara yang besar baik dalam regulasi, kebijakan maupun penyelenggaraan program jaminan sosial, (5) bersifat not profit (seluruh nilai tambah hasil investasi harus dikembalikan untuk peningkatan jaminan program jaminan sosial), dan (6) penyelenggaraan program jaminan sosial harus dapat diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian, transparan, akuntabel, mengingat terkait kebutuhan masyarakat yang jumlahnya besar dan sifat program jaminan sosial yang harus berkelanjutan (Sulastomo, 2008).

Jika kita melihat dari prinsip jaminan sosial ini, maka dapat terlihat bahwa sistem jaminan sosial kesehatan lewat BPJS sebagian besar sudah memenuhi prinsip dasar ini meskipun terdapat beberapa kekurangan. Misalnya seperti sifat kepesertaan yang wajib namun masih banyak warga yang belum terdaftar di BPJS, baik karena daerah yang belum terjangkau, kurangnya sosialisasi, atau berbagai penyebab lainnya.

Ada juga salah sasaran penerima PBI sehingga pemanfaatan menjadi kurang optimal bagi warga yang benar-benar kurang mampu. Atau masalah lainnya seperti terbatasnya jumlah rumah sakit atau pusat kesehatan yang menerima kartu BPJS sehingga jika warga miskin yang menjadi PBI jumlahnya membludak maka mereka tidak dapat terlayani dengan baik.

Belum lagi seringkali adanya keluhan dari warga miskin PBI karena mendapatkan perlakuan kurang baik atau stigma rendah karena menjadi penerima iuran kesehatan gratis. Jadi, adakah jaminan sosial kesehatan yang layak bagi warga miskin? Ada, namun masih perlu penyempurnaan dari waktu ke waktu sehingga semakin banyak warga miskin yang meningkat derajat kesehatannya dan tentunya akan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia.

 

Daftar Referensi :

Koran Republika Tanggal Jumat, 15 April 2016

Purwaningsih, Sri Sunarti, Ade Latifa, dkk. n.d. Penduduk Migran Miskin di Perkotaan dan Akses Terhadap Layanan Kesehatan. Jakarta : Penebit Elmatera.

Sulastomo, 2008. Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi. Jakarta : Rajawali Press.

Syadza Alifa
Syadza Alifa
Syadza Alifa adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dengan peminatan Kemiskinan, Community Development, dan Corporate Social Responsibility. Selain memiliki minat di bidang akademis seperti penelitian sosial dan tulis-menulis, Syadza yang akrab dipanggil Ifa juga memiliki minat di bidang kehumasan dan public speaking. Dengan motto “Learn, Earn, Return”, Ifa bercita-cita ingin menjadi akademisi, policy maker, dan social worker, serta mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan anak, kesejahteraan perempuan, dan penanggulangan bencana.

Leave a Reply